Biaya Jangan Jadi Hambatan Orang Dapatkan Vaksin Dokumentasi--Petugas medis menyiapkan vaksin untuk disuntikkan ke pasien ( ANTARA FOTO/Akbar Tado/aww.

MerahPutih.com - Pemerintah harus memastikan kelompok prioritas penerima vaksin COVID-19. Sebab bila tak tepat sasaran, bisa terjadi polemik di masyarakat.

Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pemerintah harus menyampaikan kepada publik mengenai kriteria kelompok-kelompok masyarakat yang didahulukan menerima vaksin COVID-19.

Puan meminta pemerintah memfasilitasi pemberian vaksin bagi kelompok masyarakat yang kurang mampu dan berisiko tinggi.

Baca Juga:

Jokowi Diminta Tunggu Hasil Uji Klinis Sebelum Vaksinasi COVID-19

"Dan biaya harus menjadi pertimbangan, tidak boleh menjadi hambatan untuk orang mengakses vaksin," kata Puan dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (26/10).

Puan juga meminta pemerintah melakukan sosialisasi yang masif terkait vaksin agar tidak terjadi ketidakyakinan dan penolakan dari masyarakat.

"Libatkan dokter, ahli kesehatan, tokoh masyarakat dan semua elemen masyarakat, jangan berasumsi bahwa semua orang akan langsung setuju atau paham serta tahu bagaimana manfaat dan mau untuk divaksin," ujarnya.

Terkait proses pembuatan vaksin, Puan meminta pemerintah memastikan pembuatannya sesuai kaidah-kaidah ilmiah dan memperhatikan faktor keamanan.

"Karena ini nyawa manusia menjadi taruhannya, termasuk status halal atau haram dari vaksin tersebut pun perlu diperhatikan," ucapnya.

Puan meminta, pemerintah mempersiapkan tenaga kesehatan dalam pemberian jutaan vaksin kepada masyarakat Indonesia.

"Karena jutaan orang harus dan akan divaksin dalam waktu serentak. Walaupun saya juga mendengar bahwa akan juga dilakukan secara bertahap," pungkasnya.

Petugas menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz
Petugas menunjukan vaksin saat simulasi uji klinis vaksin COVID-19 di Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/nz

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar vaksinasi tidak terburu-buru dilakukan tanpa mengikuti standar kesehatan yang tepat. Ini lantaran aspek keamanan vaksin menjadi perhatian utama masyarakat, pakar, maupun peneliti.

Selain itu, persoalan standar keamanan dan kesehatan dapat berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap vaksin corona.

Oleh sebab itu seluruh proses pengujian harus dilakukan lewat kaidah ilmu pengetahuan.

"Kalau tidak, ada satu saja bermasalah bisa menjadi ketidakpercayaan masyarakat terhadap upaya vaksinasi ini," kata Jokowi

Jokowi mengatakan memang saat ini semua negara sedang berlomba untuk mengembangkan vaksin demi memutus rantai penularan corona.

Meski demikian ia ingin agar tidak ada persepsi bahwa pemerintah terburu-buru tanpa mengikuti koridor ilmiah.

“Ini menyangkut banyak aspek yang harus dipersiapkan secara matang,” katanya.

Tak hanya itu, ia berharap vaksin dapat tersedia dengan harga terjangkau bagi masyarakat.

Antivirus tersebut sebenarnya akan disediakan secara gratis untuk kelompok tertentu dan berbayar untuk masyarakat yang mampu.

“Biaya pelaksanaan vaksinasi mandiri harus dihitung denga cermat dan disiapkan atura sejak awal,” katanya.

Baca Juga:

Jokowi Minta Pengadaan Vaksin Dilakukan dengan Hati-hati

Selanjutnya, Jokowi memerintahkan Menteri Badan Usaha Milik negara (BUMN) Erick Thohir dan Menteri Komunikasi dan Informatika Johny G Plate menyiapkan strategi komunikasi terkait vaksin kepada masyarakat.

Komunikasi tersebut dapat memaparkan manfaat dan peta jalan vaksinasi secara komprehensif kepada masyarakat. "Jadi tidak ada disinformasi dan berita hoaks dari berbagai platform di media yang ada," kata dia.

Selain itu, Jokowi meminta organisasi keagamaan, seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU) Muhammadiyah mendapatkan penjelasan gamblang soal vaksin. Dengan demikian, masyarakat dapat meyakini kehalalan vaksin COVID-19.

Dalam rapat tersebut, Jokowi juga memerintahkan para menteri untuk menyusun linimasa pelaksanaan vaksin sesuai dengan ketersediaan infrastruktur, jalur distribusi, dan interval pemberian vaksin per wilayah.

"Buat detail sekali. Daerah ini kapan. Siapa yang dapat," katanya.

Terakhir, mantan Wali Kota Solo itu juga berharap adanya simulasi pelatihan vaksinasi kepada tenaga kesehatan, tenaga keamanan, dan relawan.

Isu terkait keamanan vaksin mengemuka usai 48 orang di Korea Selatan meninggal dunia setelah vaksinasi influenza. Tak hanya itu, perusahaan farmasi AstraZeneca sempat menghentikan pengujian kandidat antivirus COVID-19 setelah kematian satu relawan uji klinis. (Knu)

Baca Juga:

Pemkot Depok Mulai Data Jumlah Fasilitas dan Tenaga Kesehatan untuk Vaksinasi COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Latihan Silat Sesama Rekan Seperguruan, Remaja Sukoharjo Tewas dengan Luka Bagian Rahang
Indonesia
Latihan Silat Sesama Rekan Seperguruan, Remaja Sukoharjo Tewas dengan Luka Bagian Rahang

Kasus bermula saat FAS berpamitan ikut latihan yang diadakan perguruan silat yang telah diikutinya sejak lama.

Tanggapi Pernyataan Presiden Prancis, SBY: Cerita Lama Kembali Terulang
Indonesia
Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium
Indonesia
Anies Diminta Jelaskan Status Kampung Akuarium

"Tidak boleh sesuatu itu ngambang, harus tegas. Supaya apa? Supaya mereka itu mandiri, mereka tahu berapa sewanya," papar Yayat

 Disebut Bagian Politik Dinasti, PDIP: Hak Gibran Maju di Pilkada
Indonesia
Disebut Bagian Politik Dinasti, PDIP: Hak Gibran Maju di Pilkada

"Itu kan hak asasi tiap orang. Kalau dia merasa cocok dia maju masa dia anak presiden anak ini nggak boleh,"kata Trimerdya

 [HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: MUI Perbolehkan Sholat Jumat dan Tarawih Berjamaah di Ketapang

Agar lebih meyakinkan para pembaca, pesan tersebut juga turut mencatut nama Ketua MUI Kotawaringin Timur dan Ketua Komisi Fatwa MUI setempat.

Trump Klaim Raih Banyak Kemenangan
Dunia
Trump Klaim Raih Banyak Kemenangan

Kemenangan atas Pennsylvania, Michigan, Georgia dan Nort Corolina, bisa mengukuhkan kembali Trump di Gedung Putih.

PSBB di Jakarta Dinilai Gagal
Indonesia
PSBB di Jakarta Dinilai Gagal

Pergub dan peraturan bupati (perbup) juga tidak seiring sejalan.

Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka
Indonesia
Was-was Baswaslu dan Komnas HAM, Paslon Pilih Kampanye Tatap Muka

Para peserta pilkada lebih banyak melakukan kampanye tatap muka secara terbatas daripada kampanye secara daring.

 Perusahaan Tidak Boleh Potong Hak Pekerja yang Terdampak Penanganan COVID-19
Indonesia
Perusahaan Tidak Boleh Potong Hak Pekerja yang Terdampak Penanganan COVID-19

Said juga meminta pemerintah atau pengusaha memberikan alat pelindung diri (APD) kepada buruh yang masih bekerja.

Istana Ungkap Alasan Jokowi tak Pakai Masker Saat Ratas Bahas COVID-19
Indonesia
Istana Ungkap Alasan Jokowi tak Pakai Masker Saat Ratas Bahas COVID-19

Pada ratas tersebut, Kepala Negara terlihat tidak menggunakan masker.