Biaya Dikeluhkan, Pemerintah DKI Minta Pengelola Kremasi Umumkan Tarif Layanan Ilustrasi tempat kremasi. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menerima keluhan salah satu warga mengenai paket kremasi dengan biaya tinggi yang terjadi pada keluarganya, pada Senin (12/7) lalu.

Berdasarkan penelusuran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI, dipastikan jika petugas hanya memberikan informasi kepada RS maupun pihak keluarga terkait lokasi kremasi swasta yang menerima jenazah COVID-19 di luar Jakarta dan tidak melakukan pengantaran jenazah ke luar kota karena meningkatnya pelayanan pemakaman di dalam kota.

Baca Juga:

PSI Minta Anies Fasilitasi Kebutuhan Kremasi COVID-19 di Jakarta

"Petugas kami hanya menginformasikan bahwa krematorium di Jakarta tidak menerima kremasi jenazah COVID-19 dan yng dapat menerima adalah krematorium di luar Jakarta,” ujar Kepala Distamhut Provinsi DKI Jakarta, Suzi Marsitawati, pada Minggu (18/7).

Untuk mencegah adanya calo dan korban berikutnya terhadap kremasi, Suzi mengimbau kepada Yayasan Kremasi agar bersurat ke RS terkait penjadwalan kremasi beserta tarifnya. Sehingga, tidak terjadi tawar-menawar di lapangan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab/oknum yang merugikan masyarakat.

Suzi meminta agar masyarakat dapat mencatat nama, mengambil foto wajah, dan laporkan kepada Pemprov DKI apabila terdapat oknum yang mengaku petugas Distamhut DKI dan meminta uang.

"Jika oknum tersebut benar pegawai kami, maka Pemprov DKI Jakarta akan langsung menindak tegas. Namun, jika bukan pegawai, Pemprov DKI Jakarta akan melaporkan ke Kepolisian untuk proses lebih lanjut," ujarnya.

Suzi sarankan kepada warga agar tidak berhubungan dengan calo untuk pelayanan mobil jenazah dan petak makam, karena pihak RS sudah secara otomatis menghubungi Distamhut DKI.

"Jika warga meninggal di rumah, segera hubungi RT/RW dan Puskesmas Kecamatan,” imbaunya.

Pemprov DKI berkomitmen untuk memberikan pelayanan optimal bagi seluruh warga, termasuk dalam pengangkutan jenazah dari rumah sakit ke Tempat Pemakaman Umum (TPU)/Krematorium Swasta tanpa dikenakan biaya.

"Pelayanan pemakaman, seperti pengangkutan jenazah juga pemberian peti jenazah, itu tanpa biaya, baik jenazah COVID-19 maupun tidak, yang mana sudah merupakan SOP dari Distamhut DKI Jakarta. Kecuali, izin penggunaan petak dan perpanjangan petak makam dikenakan retribusi sebesar Rp 100.000 per 3 tahun,” tegasnya.

Penguburan jenazah COVID-19. (Foto: Antara)
Penguburan jenazah COVID-19. (Foto: Antara)

Lebih lanjut, Suzi menjelaskan. terdapat tiga krematorium swasta di Jakarta yang saat ini tidak menerima kremasi jenazah COVID-19, yaitu Grand Heaven, Pluit; Daya Besar, Cilincing; dan Krematorium Hindu, Cilincing.

Sementara itu, krematorium swasta yang menerima kremasi jenazah COVID-19 justru berada di luar wilayah Jakarta, seperti Oasis, Tangerang; Sentra Medika, Cibinong; dan Lestari, Kerawang.

Melihat tingginya pelayanan pemakaman di Jakarta saat ini, maka petugas tidak melayani pengantaran jenazah ke lokasi kremasi swasta di luar Jakarta.

"Masyarakat yang ingin melakukan kremasi terhadap anggota keluarganya dapat dilakukan secara mandiri dan memastikan biaya langsung ke lokasi-lokasi kremasi swasta, bukan melalui oknum,” pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemkot Tangerang Sulap Mobil Dinas Jadi Mobil Jenazah COVID-19

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran
Indonesia
Gunung Merapi Alami 196 Kali Gempa Guguran

Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah mengalami 196 kali gempa guguran selama periode pengamatan pada Minggu (11/4).

Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi
Indonesia
Pemprov DKI Raup Rp92 Juta Sanksi Denda Pelanggar PSBB Transisi

Satpol PP DKI Jakarta mengumpulkan uang sanksi denda sebesar Rp97.200.000 dari pelanggar protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Penyaluran Bansos di Kota Bandung Tidak Boleh Ada Potongan
Indonesia
Penyaluran Bansos di Kota Bandung Tidak Boleh Ada Potongan

Pemerintah Kota Bandung kembali menyalurkan Bantuan Sosial PPKM Darurat 2021 berupa uang tunai sebesar Rp 500.000. Penyaluran bansos ini dilaksanakan sekali selama masa PPKM Darurat.

17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya
Indonesia
17 Kapal Sitaan TPPU Kasus PT Asabri Dilelang, Ini Kisaran Harganya

Hingga kini nilai sementara aset sitaan para tersangka baru mencapai Rp14 triliun

Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera
Indonesia
Pertamina Pastikan Pasokan BBM di Sepanjang Tol Sumatera

Pada masa Natal dan Tahun Baru, secara total penjualan BBM mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 30,4 persen

Benyamin Davnie Targetkan Pembangunan PLTS dan Jalur MRT di Tangsel
Indonesia
Benyamin Davnie Targetkan Pembangunan PLTS dan Jalur MRT di Tangsel

Benyamin menjanjikan, PLTSa akan mulai berdiri di Tangsel pada 2021.

Unpad Terima 2.996 Mahasiswa dari Jalur SMUP
Indonesia
Unpad Terima 2.996 Mahasiswa dari Jalur SMUP

Hasil Seleksi Masuk Universitas Padjadjaran (SMUP) untuk jenjang sarjana Jalur Mandiri, Jalur Prestasi, dan Jalur Internasional telah diumumkan, Jumat (2/7) pukul 18.30 WIB.

Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19
Indonesia
Wagub DKI Sebut Hoaks Sama Bahayanya dengan Pandemi COVID-19

Ahmad Riza Patria mendukung penuh kegiatan penyuluhan dan gerakan sosialisasi kesehatan pada era pandemi COVID-19 yang digelar Badan Kerjasama Organisasi Wanita (BKOW) DKI melalui virtual.

Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Kasus Meningkat, Luhut Perintahkan Percepat Vaksinasi COVID-19

Vaksinasi saat ini sudah dekat 600 ribu vaksinasi per hari. Dan diharapkan, terus meningkat 750 ribu per hari suntikan sampai 1 juta (per hari) pada bulan depan.

Staf Ahli dan Ajudan Eks Mensos Juliari Bakal Bersaksi di Sidang Suap Bansos
Indonesia
Staf Ahli dan Ajudan Eks Mensos Juliari Bakal Bersaksi di Sidang Suap Bansos

Pengadilan Tipikor Jakarta akan kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek pada Senin (15/3).