Pemulihan Ekonomi
Biar Tidak Salah Sasaran, Pemerintah Diminta Petakan Potensi Investasi Perkantoran Jakarta. (Foto: MP/Rizky).

MerahPutih.com - Komitmen investasi dari perusahaan asing yang sudah didapatkan oleh pemerintah, perlu segera didorong untuk terealisasi guna membantu memacu pemulihan ekonomi domestik yang dihantam pandemi COVID-19.

Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Enny Sri Hartati mengatakan, agar investasi segera terealisasi, pemerintah harus segera menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi penghambat investor dalam merealisasikan investasinya, sebab ketika investor sudah menyatakan komitmen investasi, artinya mereka memang sudah berniat berinvestasi di Indonesia.

Baca Juga:

Vaksinasi COVID-19 Mandiri Atau Berbayar Siapa Mau?

"Investasi ini sifatnya principal, sehingga yang menawarkan efisiensi itu yang akan dipilih. Misalnya Vietnam yang menawarkan efisiensi investasi di bidang otomotif, sehingga pabrikan otomotif banyak membuat pabrik di sana," ujar Enny dalam keteranganya, di Jakarta, Senin (25/1).

Ia menegaskan, yang dilakukan Vietnam, bisa jadi contoh atau panduan bagi pemerintah dalam memberikan fasilitas investasi sesuai atau terganung pada sektornya. Saat ini, insentif belum menjadi daya tarik.

"Untuk insentif penerima PPh Badan misalnya, beberapa negara dengan PPh Badan yang lebih tinggi dari Indonesia tetap menarik bagi investor. Oleh karena itu dibutuhkan pemetaan tingkat efektivitas dari sebuah kebijakan," katanya.

Ia menguslkna, adanya regulatory impact assessment (RIA), agar tidak banyak salah tembak. Pemetaan untuk mengetahui apa yang sebenarnya dibutuhkan investor dan apa yang menjadi daya tarik bagi mereka. Dengan demikian, pemerintah tidak membuang-buang insentif yang tidak tepat sasaran.

"Jadi intinya yang harus dilakukan pemerintah adalah fokus membuat yang namanya policy industry. Indonesia mau mengembangkan industri apa sebenarnya, yang masih kompetitif dan memiliki multiplier effect, nilai tambah dan sebagainya. Itulah yang mestinya ‘diguyur’ insentif habis-habisan," ujar Enny.

Salah satu contohnya adalah industri berbasis teknologi tinggi di mana investor sudah banyak yang menyatakan minat investasinya di sektor tersebut. Seperti produsen mobil listrik hingga produsen baterai dari Amerika Serikat, Korea hingga Jepang.

"Ketika investasi, jangan hanya memindahkan pabrik, tapi bahan baku perlahan harus dari dalam negeri, tidak impor. Juga harus ada transfer teknologi," kata Enny.

Perkantoran Jakarta (MP/Rizky)
Perkantoran Jakarta (Foto: Antara)

Sebelumnya, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, bakal menyelesaikan seluruh investasi. Misalnya pada 2019, ada sekitar Rp700 triliun investasi mangkrak dan ada 2020 sudah diselesaikan sebanyak Rp479 triliun.

BKPM, kata Bahlil, mulai fokus pada investasi yang memiliki teknologi tinggi dan padat karya. Dengan fokus pada transformasi sektor yang memiliki teknologi tinggi tersebut, diharapkan dapat menaikkan nilai tambah melalui hilirisasi.

Bahlil mengakui realisasi investasi saat ini belum optimal karena memang tidak mudah merealisasikan komitmen investasi meskipun investor telah berkomitmen.

"Masih banyak kendala yang dihadapi di lapangan, mulai dari regulasi yang tumpang tindih hingga ego sektoral," ujarnya.

Indonesia telah mendapatkan komitmen investasi, seperti Contemporary Amperex Technology Co. Ltd yang telah menandatangani komitmen investasi USD4,6 miliar atau setara Rp67,8 tiliun untuk pengembangan baterai listrik di Indonesia. Lalu ada Abu Dhabi yang menyatakan komitmen investasi hingga USD22,8 miliar atau Rp319,8 triliun pada awal 2020 lalu. (Asp)

Baca Juga:

153 Warga Tiongkok Tiba Saat PPKM, Ini Penjelasan Pemerintah

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Wagub DKI Klaim Capaian Vaksin di Jakarta Lampaui Target Jokowi
Indonesia
Wagub DKI Klaim Capaian Vaksin di Jakarta Lampaui Target Jokowi

Pemprov DKI Jakarta terus menggalakkan program vaksinasi guna menyelesaikan wabah virus corona.

Kapolri Tegaskan Pemulihan COVID-19 Berpengaruh Pada Pemulihan Ekonomi
Indonesia
Kapolri Tegaskan Pemulihan COVID-19 Berpengaruh Pada Pemulihan Ekonomi

"Pemulihan COVID-19 berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi dan masih ada polarisasi di masyarakat semenjak pilpres dan pilkada," kata Sigit.

Eks Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Tuntutan
Indonesia
Eks Sekretaris MA Nurhadi Hadapi Sidang Tuntutan

Nantinya dalam surat tuntutan, tim JPU akan secara detail menguraikan semua unsur perbuatan para terdakwa

Sulsel Berharap Bisa Salurkan 15 Ribu Rumah Subsidi
KPR
Sulsel Berharap Bisa Salurkan 15 Ribu Rumah Subsidi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan bantuan pembiayaan perumahan 2021 yang terdiri dari empat program.

18 Pegawai Radio Suara Surabaya Positif COVID-19
Indonesia
18 Pegawai Radio Suara Surabaya Positif COVID-19

Manajemen radio Suara Surabaya memastikan bahwa 18 pegawainya terkonformasi positif COVID-19.

Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK
Indonesia
Ferdy Yuman Didakwa Sembunyikan Nurhadi saat Jadi Buronan KPK

Jaksa menyebut Ferdy Yuman menyembunyikan Nurhadi dan Rezky saat menjadi buronan KPK.

Kasus COVID-19 Terus Naik, Solo Bikin 8 Tempat Isolasi Terpusat
Indonesia
Kasus COVID-19 Terus Naik, Solo Bikin 8 Tempat Isolasi Terpusat

Pemerintah Kota (Pemkot) Solo, Jawa Tengah telah membuat delapan tempat khusus isolasi terpusat bagi pasien COVID-19 berstatus orang tanpa gejala (OTG).

Harga Swab Diklaim Enggak Lebih dari Rp800 Ribu, Satgas COVID-19: Masih Dikaji Terus
Indonesia
Harga Swab Diklaim Enggak Lebih dari Rp800 Ribu, Satgas COVID-19: Masih Dikaji Terus

Sejumlah rumah sakit dan laboratorium di Indonesia mematok harga Rp800 ribu - Rp2,5 juta

600 Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda
Indonesia
600 Pegawai KPK yang Lulus TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda

Dengan demikian, pegawai yang dinyatakan memenuhi syarat sebanyak 1.274 pegawai. Para pegawai yang lulus TWK rencananya bakal dilantik pada Selasa (1/6) besok.

Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Pemda Harus Terapkan Aturan Karantina
Indonesia
Mudik Sebelum Tanggal 6 Mei, Pemda Harus Terapkan Aturan Karantina

Pemerintah Pusat, harus berkoordinasi dengan pemerintah daerah, agar informasinya tepat dan satu pintu.