Biar Tidak Muncul Demotivasi, Daerah Harus Segera Cairkan Insentif Nakes Tenaga kesehatan. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Kementerian Dalam Negeri memerintahkan realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) harus digenjot oleh pemerintah daerah. Para tenaga kesehatan, sudah bertaruh nyawa dan risiko terpapar COVID-19, bahkan bukan diri nakes sendiri melainkan keluarga mereka bisa terkena corona.

"Kalau hak-haknya tidak diberikan atau tidak diterima, tentunya akan dikhawatirkan memunculkan demotivasi," ujar Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Mochamad Ardian Noervianto, di Jakarta, Selasa (20/7).

Baca Juga:

Begini Alokasi Anggaran Anyar Buat Insentif Nakes dan Bantuan Sosial

Ia menyebutkan, apresiasi dalam bentuk insentif tersebut pada prinsipnya sebagai penghargaan atas dedikasi yang diberikan para pejuang tenaga kesehatan selaku garda terdepan dalam penanganan COVID-19.

Ardian menyoroti beberapa pemerintah daerah yang tercatat belum melakukan realisasi inakesda, yakni Sulawesi Tenggara, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung. Bahkan di beberapa pemerintah daerah sebut saja Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, dan Provinsi Papua.

"Ini belum menganggarkan. Mudah-mudahan sedang dirumuskan berapa kebutuhan terhadap penganggaran insentif tenaga kesehatan yang ada di daerah dari Januari hingga Desember 2021,” ujarnya.

Ia mengakui,alokasi anggaran insentif tenaga kesehatan daerah (inakesda) naik signifikan setelah dilakukan asistensi dan monitoring atau pascaadanya teguran dari Mendagri yang dialamatkan kepada 19 kepala daerah yang alokasi inakesdanya masih di bawah 25 persen.

"Pada 9 Juli 2021 angkanya masih rata-rata 28,79 persen, kita lihat dari kacamata anggaran masih Rp1,7 triliun, tetapi pada 17 Juli 2021 angkanya naik menjadi Rp1,9 triliun,” kata Ardian.

Tenaga Kesehatan. (Foto: Antara)
Tenaga Kesehatan. (Foto: Antara)

Ia menjelaskan, dari sudut pandang penganggaran di tingkat provinsi terdapat kenaikan penganggaran insentif untuk tenaga kesehatan lebih dari Rp 200 miliar. Kenaikannya, ternyata diikuti dengan realisasi penyerapan anggaran. Berdasarkan data per 17 Juli 2021, realisasi insentif tenaga kesehatan di tingkat provinsi sudah sebesar 40,43 persen atau Rp780,9 miliar.

“Ini langkah yang sudah sangat bagus dilakukan oleh pemerintah provinsi. Upaya percepatan sudah dilakukan,” kata Ardian.

Untuk tingkat kabupaten kota, kata dia, per 9 Juli 2021 alokasi untuk insentif tenaga kesehatan sebesar Rp6,8 triliun, sedangkan per 17 Juli 2021 angkanya naik menjadi Rp 6,9 triliun. Kenaikan atau realisasi atau penyerapan juga terlihat di tingkat kabupaten/kota. Pada tanggal 9 Juli 2021 realisasi baru mencapai 9,73 persen, sedangkan pada 17 Juli 2021 naik menjadi 18,99 persen. (Knu)

Baca Juga:

Berkat Rekomendasi Nakes dan Pegawai RSUD Soreang, Dayat Dapat Hadiah Rumah

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lansia DKI Sudah Bisa Daftar Vaksinasi di Puskesmas Terdekat
Indonesia
Lansia DKI Sudah Bisa Daftar Vaksinasi di Puskesmas Terdekat

Apakah bisa atau tidak divaksin tolong bantu dikawal

Begini Hasil Proses Pengawasan Pesawat Sriwijaya Air Sebelum Terbang
Indonesia
Begini Hasil Proses Pengawasan Pesawat Sriwijaya Air Sebelum Terbang

Ditjen Perhubungan Udara, telah dilaksanakan pemeriksaan korosi pada kompresor tingkat 5 (valve 5 stages engine due corrosion) pada 2 Desember 2020.

PN Jaksel Agendakan Pembacaan Putusan Praperadilan RJ Lino
Indonesia
PN Jaksel Agendakan Pembacaan Putusan Praperadilan RJ Lino

RJ Lino adalah tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan tiga unit "Quay Container Crane" (QCC)

PAN Tegaskan Stabilitas Pemerintahan Tak Didasari Jumlah Partai Politik
Indonesia
PAN Tegaskan Stabilitas Pemerintahan Tak Didasari Jumlah Partai Politik

Penerapan ambang batas parlemen berkaitan dengan aspek proposionalitas atau derajat keterwakilan pemilu

Pendiri Radio Ini Tolak Kebijakan Jokowi soal Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu
Indonesia
Pendiri Radio Ini Tolak Kebijakan Jokowi soal Pembayaran Royalti Pemutaran Lagu

Ia pun mengaku, tak akan mau membayar royalti jika PP No 56 Tahun 2021 resmi berlaku. Sebab kata dia, radio itu sangat mudah mencari program yang dapat disiarkan ke pendengar dengan tidak memutar lagu.

Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK
Indonesia
Hotma Sitompul Belum Serahkan 'Fee Lawyer' Dari Tersangka Suap Bansos ke KPK

Advokat Hotma Sitompul belum menyerahkan 'fee lawyer' yang diberikan tersangka kasus suap bantuan sosial (bansos) COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek, Adi Wahyono ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen
Indonesia
Data Sirekap KPU, Suara Idris Capai 56 Persen

Keunggulan tersebut, dari jumlah suara yang masuk berasal 1.497 tempat pemungutan suara atau 37,29 persen dari total 4.015 TPS.

Luhut Perintahkan Padat Karya Digelar Sampai Idul Fitri
Indonesia
Luhut Perintahkan Padat Karya Digelar Sampai Idul Fitri

Program padat karya menargetkan daerah padat penduduk sehingga pemerintah bisa berpatokan pada jumlah orang yang dipekerjakan dan diserap dari program tersebut.

Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos Tunai Rp300 Ribu

pada pembagian bansos sebelumnya, misalnya masih banyak warga Jakarta Timur yang tidak mendapatkan bantuan dari Pemprov.

Vaksinasi COVID-19 Warga di Sembilan Stasiun KRL Tembus 10 Ribu
Indonesia
Vaksinasi COVID-19 Warga di Sembilan Stasiun KRL Tembus 10 Ribu

“Hingga saat ini, sudah 10.034 orang yang divaksinasi,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Anne Purba, Jumat (20/8).