Biar Jelas, DPD Desak Pemerintah Terbuka Soal TKA dari Tiongkok Kedatangan TKA Tiongkok. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Masuknya tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok ke Indonesia saat pelarangan mudik, harus segara disikapi secara terbuka oleh pemerintah. Agar, polemik ini segera berakhir dan tidak semakin menyakiti hati rakyat yang sedang kesulitan pekerjaan karena dampak pandemi COVID-19.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyebut sebanyak 114 TKA, di antaranya 110 TKA China, datang ke Indonesia saat pelarangan mudik diberlakukan.

"Pemerintah perlu menanggapi kegelisahan publik mengenai isu masuknya TKA China ke Indonesia. Hal ini bisa melukai perasaan masyarakat, karena terjadi saat adanya pelarangan mudik yang menyebabkan warga tidak bisa pulang kampung saat perayaan Idul Fitri," kata Ketua DPD RI, LaNyalla Mattalitti, Selasa (18/5).

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Indonesia Larang Warga Negara Lain Masuk Kecuali TKA Tiongkok

Setidaknya ada 4 kloter TKA China yang masuk Indonesia beberapa waktu terakhir. Kloter pertama sebanyak 85 WN China dan 3 WNI yang tiba pada Selasa (4/5) di Terminal 3 Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta. Lalu kloter kedua ada 46 WN China yang masuk Indonesia pada Kamis (6/5).

Selanjutnya kloter ketiga tiba dengan membawa sebanyak 160 WN China pada Sabtu (8/5). Terakhir adalah kabar kedatangan 114 TKA menggunakan pesawat carteran saat Hari Raya Idul Fitri pada 13 Mei 2021.

"Saya harap Menaker, Menhub, pihak imigrasi, dan jajaran terkait bisa memberikan klarifikasi agar tidak ada kesalahpahaman. Karena kabarnya para TKA yang masuk ke Indonesia tersebut merupakan pekerja asing untuk berbagai proyek strategis nasional (PSN)," ucapnya.

LaNyalla menyadari, penempatan TKA untuk bekerja di proyek strategis nasional sesuai dengan permintaan dari investor proyek itu sendiri. Sama halnya dengan Indonesia yang membawa Pekerja Migran Indonesia (PMI) jika ada investasi di luar negeri.

"Maka dari itu perlu ada penjelasan komprehensif agar publik betul-betul memahami mengapa TKA ini berdatangan ke Indonesia sehingga tidak menjadi kontroversi berkepanjangan," katanya.

Ia menegaskan, perlu adanya kejelasan juga banyaknya investor dari Republik Rakyat Tiongkok, yang sedang menggarap proyek strategis di Indonesia sehingga memungkinkan membawa pekerja dari negaranya.

LaNyalla menegaskan, klarifikasi dari pemerintah dibutuhkan karena banyak gejolak yang mempersoalkan UU Cipta Kerja. Pada omnibus law UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan mengatur buruh kasar (unskill workers) dari luar negeri masuk ke Indonesia tidak perlu lagi izin tertulis dari menteri.

Ketua DPR LaNyalla Matalitti. (Foto: Antara)
Ketua DPR LaNyalla Matalitti. (Foto: Antara)

"UU Cipta Kerja yang dimaksudkan untuk mempermudah investasi ini banyak dikritik sejumlah kalangan, terutama di sektor ketenagakerjaan. Agar tensi tidak kembali memanas, pemerintah harus bijaksana dalam menyikapi berbagai persoalan yang muncul, termasuk soal kedatangan TKA," kata dia.

LaNyalla mengingatkan, UU Cipta Kerja juga dibuat untuk membuka banyak lapangan pekerjaan baru. Namun, pemerintah diminta mementingkan tenaga kerja dalam negeri, apalagi dampak pandemi COVID-19, banyak pekerja atau buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Masyarakat perlu keadilan, di tengah sulitnya mencari pekerjaan dan lahirnya UU Cipta Kerja yang disampaikan pemerintah untuk membuka lapangan pekerjaan dan penyerapan tenaga kerja nasional, masyarakat ingin merasakan janji yang disampaikan pemerintah," katanya. (Pon)

Baca Juga:

TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona
Indonesia
Kepung Balkot Surabaya, Warga: Di Madura Tidak Ada Corona yang Ada Markona

'Hentikan penyekatan yang diskriminatif', 'Wali Kota Surabaya harus minta maaf ke pada warga Madura', 'Di Madura gak ada corona yang ada markona'

Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat
Indonesia
Ini Persiapan Anies dalam Pelaksanaan PPKM Darurat

Pemprov DKI Jakarta siap melaksanakan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang diteken Presiden Jokowi mulai 3 hingga 20 Juli 2021.

2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi
Indonesia
2 Juta Data COVID-19 Belum Dientry, Ini Klaim Kemenko Maritim dan Investasi

"Bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujar Jodi," ujar Jodi.

Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun
Indonesia
Merasa Karakternya Direndahkan, Viani Limardi Resmi Gugat PSI Rp 1 Triliun

Viani Limardi merasa pemecatan dirinya dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) adalah sebuah kejahatan.

MAKI Minta Lili Pintauli Mengundurkan Diri dari KPK
Indonesia
MAKI Minta Lili Pintauli Mengundurkan Diri dari KPK

Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI) meminta Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK.

WNA Asal India Positif COVID-19 di Karanganyar
Indonesia
WNA Asal India Positif COVID-19 di Karanganyar

Seorang laki-laki warga negara asing (WNA) asal India dinyatakan positif hasil test PCR.

Tak Ingin Seperti India, Wagub DKI Minta Semua Pihak Bantu Lawan COVID-19
Indonesia
Tak Ingin Seperti India, Wagub DKI Minta Semua Pihak Bantu Lawan COVID-19

"Tentu kita semua, tidak hanya Jakarta, Indonesia, pak presiden, menteri, gubernur, kepala daerah bekerja keras agar Indonesia tidak mengalami masalah-masalah yang terjadi di banyak negara, di eropa, termasuk di India," ujar Riza

Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar
Indonesia
Presiden Jokowi Melayat ke Mendiang Artidjo Alkostar

Mantan Hakim Agung dikenal sangat berintegritas, jujur, dan tak ragu dalam penegakan hukum.

Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo
Indonesia
Pemkot Pastikan Wisatawan Bebas Berkunjung ke Solo

"Saya tidak melarang wisatawan luar kota berkunjung di Solo dan menginap di hotel. Mereka tidak masuk kategori dikarantina," tegas dia.