Biar Efisien, Hunian Terintegrasi Transit Terus Diperbanyak Ilustrasi Rumah Subsidi. (Foto:Antara).

MerahPutih.com - Indonesia terus mendorong penerapan hunian berkonsep Transit Oriented Development (TOD) atau hunian terintegrasi angkutan umum. Hal ini dipercaya, mengefektifkan mobilitas warga terutama dari tempat tinggalnya ke lokasi aktivitas sehari-hari.

Pada tahun 2019, Kemenhub dan Kementerian BUMN, Perumnas telah memulai pembangunan TOD melalui groundbreaking atau pemancangan tiang pertama di sejumlah daerah khususnya di simpul-simpul transportasi di Jabodetabek.

Beberapa TOD kini sudah dibangun tidak jauh dari stasiun kereta api ataupun commuter line seperti Stasiun Pasar Senen, Pondok Cina, Depok Baru, Jatijajar, Citayam dan Cinere.

Baca Juga:

4.233 Kamar Hotel di 3 Provinsi Jadi Tempat Isolasi OTG COVID-19

Sedangkan TOD yang terintegrasi dengan terminal berada di sekitar Terminal Poris Plawad Tangerang, Baranangsiang Bogor, Jatijajar Depok dan Pondok Cabe Tangerang Selatan.

Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Dwityo Akoro Soeranto, menegaskan, pihaknya terus menggandeng sejumlah kementerian/lembaga, para pakar dan praktisi bidang perumahan untuk menjaring berbagai masukan dan saran terkait program pembangunan hunian berbasis transit atau TOD di Indonesia.

"Kami melaksanakan pertemuan bersama para mitra kerja di bidang perumahan sebagai upaya menyiapkan dukungan kebijakan agar pengembangan hunian berbasis transit ini dapat berjalan efektif dan efisien," ujar Dwityo.

Kebijakan terkait pembangunan TOD, kata Ia, sebisa mungkin harus dapat diimplementasikan di lapangan sekaligus mendorong kolaborasi pembangunan pembangunan antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.

Ia mengakui, program perumahan ke depan akan semakin menghadapi tantangan mengingat semakin terbatasnya lahan, kemampuan pendanaan pemerintah di sektor perumahan, backlog kepenghunian dan rumah tidak layak huni, keterbatasan data yang akurat, tuntutan masyarakat, teknologi murah dan penyederhanaan peraturan.

Wisma Atlet
Wisma Atlet. (Foto: Kementerian PUPR).

Dirinya mencontohkan di kawasan metropolitan dan kota besar muncul permasalahan seperti urban sprawl, kemacetan dan kawasan kumuh.

Bahkan, berdasarkan data dari Bank Dunia pada tahun 2018 di kawasan metropolitan Indonesia hampir setengah komuter menghabiskan waktu lebih dari 60 menit setiap hari diperjalanan dan sebagian dari mereka menempuh jarak lebih dari 30 kilometer.

Permasalahan kemacetan ini, lanjut ia, terjadi karena adanya inefisiensi yang dilakukan penduduk perkotaan dengan melakukan pergerakan menggunakan kendaraan pribadi.

"Jumlah masyarakat yang bertempat tinggal di pinggiran kota cukup besar, sementara masyarakat menengah ke bawah semakin terpinggirkan akibat ketidakmampuan untuk mengakses hunian karena harga tanah dan hunian yang tinggi di tengah kota," ujarnya.

Baca Juga:

Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Pemerintah Didesak Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi
Indonesia
Pemerintah Didesak Hentikan Perampasan Hak KBB atas Jemaah Ahmadiyah di Sukabumi

"Mengacu pada hal tersebut, tindakan aparat pemerintah yang diskriminatif dan intimidatif atas jemaah Ahmadiyah untuk mendapatkan hak mereka atas tempat ibadah merupakan pelanggaran HAM," tegas dia.

 Stop Impor Barang dari Tiongkok, Pemerintah Berlebihan Antisipasi Virus Corona?
Indonesia
Stop Impor Barang dari Tiongkok, Pemerintah Berlebihan Antisipasi Virus Corona?

Fadjroel mengatakan bahwa penghentian impor dari Tiongkok, tak dilakukan di semua produk. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah memastikan hal ini.

Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020
Indonesia
Ini Tiga "Bahaya" jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan Desember 2020

Risiko kesehatan penyelenggara dan peserta pemilu juga patut diperhatikan mengingat situasi pandemi Covid-19 di tanah air saat ini.

Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19
Indonesia
Jutaan Alat Pelindung Diri Diperlukan untuk Cegah Penyebaran COVID-19

Sejumlah solusi yang diambil pemerintah adalah membeli APD dari luar negeri selain produksi lebih besar di Indonesia.

Anies Beberkan 'Dosa' Lurah Grogol Selatan Terkait e-KTP Djoko Tjandra
Indonesia
Anies Beberkan 'Dosa' Lurah Grogol Selatan Terkait e-KTP Djoko Tjandra

Lurah melakukan pertemuan dengan Pengacara Anita Kolopaking pada bulan Mei 2020 di Rumah Dinas Lurah untuk melakukan permintaan pengecekan status kependudukan DJoko Sugiarto Tjandra

Fraksi PAN DPRD DKI Minta Warga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan
Indonesia
Fraksi PAN DPRD DKI Minta Warga Disiplin Terapkan Protokol Kesehatan

"Kita semua harus yakin ini semua adalah ujian dari Allah SWT, serta kita harus optimis bahwa musibah ini akan berlalu," ungkap dia.

DPR Beri Sejumlah PR yang Mesti Dikerjakan Polisi saat Pandemi COVID-19
Indonesia
DPR Beri Sejumlah PR yang Mesti Dikerjakan Polisi saat Pandemi COVID-19

Polisi juga perlu memerhatikan dan menjaga dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian nasional.

Selama Pandemi COVID-19, Bea dan Cukai Surakarta Kehilangan Pemasukan Rp700 Juta
Indonesia
Selama Pandemi COVID-19, Bea dan Cukai Surakarta Kehilangan Pemasukan Rp700 Juta

"Alkohol yang kami bebaskan dari cukai tersebut diperuntukan untuk memproduksi hand sanitizer yang bersifat nonkomersial," ujar Budi

Luhut: Kapal Asing Ngapain Ditenggelamin?
Indonesia
Luhut: Kapal Asing Ngapain Ditenggelamin?

Menurut Luhut, kapal asing yang telah menerima putusan incracht berarti telah resmi jadi milik Indonesia sehingga tak alasan untuk tidak dimanfaatkan.

 Meski Banjir, Hakim PN Jakarta Pusat ini Tetap Ngantor Gunakan Kolor
Indonesia
Meski Banjir, Hakim PN Jakarta Pusat ini Tetap Ngantor Gunakan Kolor

"Karena ga bisa dilalui motor, terpaksa saya pake kolor saja kemidiam saya naik perahu milik Pemda ke PN," ucapnya.