Biar Cepat Rampung, Moeldoko Bikin Gugus Tugas RUU PKS Kekerasan pada anak. (Foto: MP)

MerahPutih.com - Kantor Staf Presiden (KSP) inisiasi pembentukan gugus tugas kementerian dan lembaga, untuk mendorong pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS).

"Sehingga RUU PKS bisa selesai tahun ini, serta jadi landasan Pemerintah dalam menghapus kekerasan yang tidak berkeperimanusiaan ini,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Rabu (10/2).

Baca Juga:

Finalisasi RUU PKS, Aktivis Perempuan Ingin Pertegas Kehadiran Negara

Ia mengatakan, gugus tugas ini berfungsi untuk mengawal kinerja politik, aspek substansi dan komunikasi media, sehingga pembahasan RUU PKS di DPR berlangsung efektif dan segera dapat diundangkan.

Rencananya, gugus tugas ini beranggotakan KSP, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkum HAM), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA), Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Indonesia.

"Pembentukan gugus tugas RUU PKS sesuai dengan tugas KSP yakni monitoring, evaluasi serta debottlenecking masalah terkait Program Prioritas Presiden," ujarnya.

Moeldoko mengatakan, perlindungan warganegara yang bersifat paripurna dan inklusif merupakan bagian program prioritas tersebut, termasuk perlindungan terhadap kekerasan seksual bagi perempuan, anak, penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya.

Pemerintah, lanjut ia, menyambut baik inisiatif DPR terhadap RUU PKS dan mencermati dengan saksama dinamika yang terjadi dalam proses-proses politik maupun substantif sejak awal walaupun RUU ini sempat mengalami penundaan dalam pembahasan dan tidak di carry-over pada DPR pada masa kerja 2019-2024. Akibatnya, RUU PKS tidak masuk dalam Prolegnas 2020.

KSP Moeldoko. (Foto: Antara)
KSP Moeldoko. (Foto: Antara)

“Hal tersebut memunculkan kekecewaan dari masyarakat luas seiring terus meningkatnya kasus kekerasan seksual, terutama pada anak-anak perempuan," katanya.

Ia menegaskan, kekerasan seksual harus dihapuskan, karena secara tragis menghancurkan masa depan anak-anak Indonesia yang diharapkan akan melanjutkan estafet bangsa menjadi Indonesia yang tangguh dan maju.

Deputi V KSP Jaleswari Pramodhawardani menambahkan, gugus tugas untuk mengawal RUU PKS memerlukan intensitas dan kapasitas dari kementerian dan lembaga dan juga perlu melibatkan organisasi masyarakat perempuan.

“Sehingga rencana kolaborasi ke depan bisa berjalan baik melalui koherensi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam menanggulangi meningkatnya kekerasan seksual terhadap perempuan,” ujar Jaleswari dikutip Antara. (*)

Baca Juga:

Alasan Baleg Tarik RUU PKS Dari Pembahasan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DIY Kebut Vaksinasi COVID-19 untuk Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif
Indonesia
DIY Kebut Vaksinasi COVID-19 untuk Pelaku Wisata dan Ekonomi Kreatif

sebelum objek wisata dibuka, pemerintah daerah ingin memastikan seluruh pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dalam kondisi imun yang baik," kata Singgih.

Diterpa Berbagai Masalah, PLN  Berhasil Rampungkan Proyek Listrik Rp 8,8 Triliun
Indonesia
Diterpa Berbagai Masalah, PLN Berhasil Rampungkan Proyek Listrik Rp 8,8 Triliun

Meskipun sejumlah proyek sempat diterpa berbagai masalah, namun PLN terus berkomitmen dalam menyelesaikan pembangunan proyek ini selaras dengan Nawacita pemerintah.

Dapat Arahan dari Anies, Pemkot Jakpus Percepat Vaksin Lansia
Indonesia
Dapat Arahan dari Anies, Pemkot Jakpus Percepat Vaksin Lansia

Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Pusat akan mempercepat pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi kelompok lanjut usia (lansia) di wilayahnya.

Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah
Indonesia
Terduga Teroris di Jatim Sumbangkan Sebagian Gaji Untuk Kegiatan Jemaah Islamiyah

Rusdi menyebut dana yang dikumpulkan itu untuk menjaga eksistensi JI. Pasalnya, JI juga membutuhkan uang untuk menjalankan roda organisasi.

Bareskrim Polri Usut Rekening Gendut Bandar Narkoba Capai Rp 120 Triliun
Indonesia
Bareskrim Polri Usut Rekening Gendut Bandar Narkoba Capai Rp 120 Triliun

Bareskrim juga terus berkoordinasi dengan PPATK

Viral Mobil Plat Merah AD Halangi Ambulans Diduga Milik Pemkot Solo, Ini Respons Gibran
Indonesia
Viral Mobil Plat Merah AD Halangi Ambulans Diduga Milik Pemkot Solo, Ini Respons Gibran

Bahkan, salah satu media nasional ikut memposting unggahan tersebut dengan menyebut mobil plat merah AD berasal dari Solo. Hal itu membuat Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka marah.

Sembako Habis, Warga Diminta Lapor Polisi
Indonesia
Sembako Habis, Warga Diminta Lapor Polisi

Sepanjang tahun 2020, bantuan sosial yang disalurkan Polri sebanyak 394.347 paket sembako, 30 ribu ton beras, 790.436 Alkes/APD, dan mendirikan 13.119 dapur umum.

Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022
Indonesia
Kemenkeu Upayakan Keterjangkauan Harga dan Pasokan Vaksin COVID-19 di 2022

Sebanyak 116 juta dari total 130 juta dosis vaksin COVID-19 di Indonesia telah didistribusikan menuju daerah. Saat ini, selisih sekitar 5,3 juta dosis vaksin saat ini masih tersimpan sebagai persediaan di pemerintah pusat.

Majelis Hakim PN Jaktim Tolak Nota Keberatan Rizieq Kasus Megamendung
Indonesia
Majelis Hakim PN Jaktim Tolak Nota Keberatan Rizieq Kasus Megamendung

Majelis hakim PN Jakarta Timur menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa Rizieq Shihab atas kasus kerumunan Megamendung, Bogor, Jawa Barat.

Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka
Indonesia
Solo Masuk PPKM Darurat, Gibran: Mall Tetap Buka

"Saya nggak bilang mall ditutup loh. Tetap buka. Tapi nanti ada aturannya. Yang buka hanya yang jualan makanan, obat dan supermarket. Itu pun jam operasionalnya dibatasi," tandasnya