BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi Bank Indonesia. (Foto: Antara).

MerahPutih.com - Bank Indonesia mendorong perbankan dan perusahaan teknologi finansial (Fintech) menggenjot kemitraa mendukung ekonomi keuangan digital bagi pelaku UMKM. Langkah ini, diharapkan bukan sekedar membuka rekening atau memakai digital payment tapi mendapatkan akses pendanaan secara formal.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta mengatakan, sesuai dengan visi cetak biru Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) tahun 2025 sehingga BI tidak hanya menjadi navigasi sistem pembayaran tapi juga mendorong ekonomi digital yang inklusif.

Alasannya, pasar keuangan perbankan mendominasi sekitar 85 persen sehingga menjadikan perbankan pemain besar sekaligus pemain utama dalam melakukan transformasi digital. Di sisi lain, fintech yang memiliki ekosistem digital cerdas sehingga antara perbankan dan fintech diharapkan saling berkolaborasi.

Baca Juga:

OJK Beberkan Ciri-Ciri Perusahaan Fintech Ilegal

“Fintech punya ekosistem yang agile dan perbankan punya dana murah, punya risk management yang lebih prudent, ini bisa dimanfaatkan bagaimana mendorong interlink untuk kepentingan masyarakat," katanya.

BI telah menghadirkan standardisasi sistem pembayaran digital atau Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang kini digunakan 4,5 juta pedagang UMKM. Dengan QRIS, kegiatan ekonomi pelaku UMKM akan tercatat sehingga data tersebut bisa menjadi masukan bagi perbankan dan fintech untuk memberikan akses pendanaan.

Ilustrasi transaksi online
Ilustrasi transaksi online. (Foto: Antara)

Wakil Direktur Utama Bank Mandiri Hery Gunardi dalam kesempatan yang sama mengungkapkan bank BUMN ini sudah menjalin kolaborasi dengan fintech khususnya dalam penyaluran kredit.

“Penyaluran kredit produktif untuk seller e-commerce melalui kerja sama kami dengan mitra e-commerce sebanyak Rp113 miliar. Ini tahap awal kami masih belajar untuk melihat perkembangannya dan apa yang perlu di perbaiki ke depan,” katanya.

Presiden Direktur BCA Jahja Setiaatmaja mengatakan, pihaknya menjalin kolaborasi dengan fintech karena memberikan keuntungan ketika nasabah melakukan isi ulang dalam dompet digital sehingga menjadi terobosan baru yang tidak dibayangkan lima tahun lalu.

“Bagi bank, fintech adalah sahabat saling mengisi bukan saling bersaing meski ada beberapa sisi overlap, bahwa nanti open banking kami dibantu fintech namun fintech juga bisa mempunyai keinginan untuk buka rekening sendiri misalnya,” katanya.

Baca Juga:

HUT RI, Pasar Digital UMKM Bakal Diluncurkan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Bongkar Sindikat Narkoba Berkedok Jasa Pengiriman McDonald's
Indonesia
Polisi Bongkar Sindikat Narkoba Berkedok Jasa Pengiriman McDonald's

Target penjualan mereka adalah melalui pengecer yang kemudian disuplai kepada pembeli perorangan

TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro
Indonesia
TNI-Polri Geruduk Markas FPI, Tujuh Orang Dibawa ke Polda Metro

Ada tujuh orang yang diamankan saat aksi penertiban

Dua Buron Kasus Suap Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK
Indonesia
Dua Buron Kasus Suap Edhy Prabowo Serahkan Diri ke KPK

Saat ini kedua tersangka sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik

Saling Beli Produk Teman Bikin Usaha Bertahan
Indonesia
Saling Beli Produk Teman Bikin Usaha Bertahan

Dalam situasi pandemi COVID-19 pengusaha muda harus dapat menyesuaikan diri dan memiliki kreativitas untuk mempertahankan bisnis.

Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara
Indonesia
Penyebab Klaster Baru Corona, 8 Perusahaan di DKI Ditutup Sementara

Menurutnya, pelanggaran itu penyebab dari penyebaran kasus COVID-19 di perusahaan.

KPK Sita Uang Hingga Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi di Rumah Mewah Simprug
Indonesia
KPK Sita Uang Hingga Kendaraan Saat Tangkap Nurhadi di Rumah Mewah Simprug

Proses berikutnya penyidik akan menganalisa keterkaitan barang-barang tersebut dengan para tersangka

Polri Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM selama PSBB
Indonesia
Polri Dinilai Berpotensi Lakukan Pelanggaran HAM selama PSBB

Negara memiliki kewajiban dalam melindungi, menghormati dan memenuhi HAM sebagaimana mandat dan jaminan dalam konstitusi UUD 1945 dan peraturan terkait lainnya.

Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah
Indonesia
Geledah Kantor PT PKN, KPK Temukan Bukti Baru Kasus Nurdin Abdullah

"Di lokasi tersebut ditemukan dan diamankan bukti berupa barang elekronik yang diduga terkait dengan perkara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri

BPIP Ungkap Paham Radikal Tak Hanya Ada di Satu Agama Saja
Indonesia
BPIP Ungkap Paham Radikal Tak Hanya Ada di Satu Agama Saja

Bahaya sekarang di media sosial banyak konten yang salah dan keluar konteks demi perebutan kekuasaan

Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19
Indonesia
Pemerintah Akui Kesulitan dalam Tracing COVID-19

Juru Bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Wiku Adisasmito mengakui, pihaknya masih kesulitan untuk melakukan tracing atau pelacakan kontak erat