Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 19 Juli 2022
BI Harus Antisipasi Lonjakan Beban Bunga Utang Luar Negeri

Bank Indonesia. (Foto: Antara).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed mengisyaratkan kemungkinan akan naikkan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan 26-27 Juli 2022.Bahkan, beberapa ekonom memperkirakan besaran suku bunga akan lebih tinggi mencapai 100 basis poin.

Saat ini, inflasi Amerika Serikat (AS) tekkah yang mencapai 9,1 persen pada Juni 2022. Bank Indonesia (BI) diminta segera mengantisipasi dampak inflasi terutama untuk menjaga nilai tukar rupiah.

Baca Juga:

Data Inflasi AS Tekan Laju Kripto

"Ini tentu perlu juga diantisipasi, karena terutama dengan menjaga nilai tukar rupiah dengan policy yang tepat dari BI, agar beban utang dolar beserta bunganya tidak naik tinggi," kata Anggota Komisi XI DPR RI Didi Irawadi Syamsuddin di Jakarta, Selasa (19/7)

Menurut Didi, inflasi yang terjadi di AS akan berdampak kepada banyak negara. Pasalnya, AS sebagai negara dengan ekonomi terbesar dan 80 persen transaksi di dunia berbasis AS dolar.

"Utamanya jika utang negara tersebut memakai dolar," ujarnya.

Politikus Partai Demokrat menegaskan, utang Indonesia jika digabungkan swasta dan pemerintah lumayan besar.

"Menambah utang rupiah kepada rakyat sendiri dengan surat berharga, ini akan mengurangi jumlah uang beredar sekaligus Inflasi," katanya.

Berdasarkan Survei Pemantauan Harga pada minggu II Juli 2022, perkembangan inflasi sampai dengan minggu kedua Juli 2022m diperkirakan sebesar 0,59 persen (mtm).

Posisi utang luar negeri (ULN) Indonesia pada akhir Mei 2022 tercatat sebesar USD 406,3 miliar, turun dibandingkan dengan posisi ULN pada bulan sebelumnya sebesar USD 410,1 miliar. Secara tahunan, ULN Mei 2022 terkontraksi 2,6 persen (yoy), lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy). (Pon)

Baca Juga:

Inflasi Melonjak, Pemerintah Harus Jaga Daya Beli Warga

#Bank Indonesia #Suku Bunga Acuan #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
usulan itu disiapkan sebagai langkah menyelamatkan operasional perguruan tinggi swasta, terutama kampus-kampus kecil yang berpotensi tutup akibat tekanan dalam ekosistem pendidikan tinggi.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 19 Juli 2026
 Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Swasta Diusulkan Masuk RUU Sisdiknas
Berita Foto
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Menteri Perdagangan Budi Santoso bersama Wamendag Dyah Roro Esti rapat kerja bersama Komisi VI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Komisi VI DPR Bersama Mendag Bahas Kemitraan Ekonomi dengan Peru
Indonesia
Dolar AS Akhirnya Tumbang, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Langsung Melesat Tajam Jelang Rapat Dewan Gubernur BI
Langkah intervensi melalui program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) turut menjaga ekspektasi inflasi tetap berada dalam koridor target Bank Indonesia
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Juli 2026
Dolar AS Akhirnya Tumbang, Nilai Tukar Rupiah Hari Ini Langsung Melesat Tajam Jelang Rapat Dewan Gubernur BI
Berita Foto
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan bersiap mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 16 Juli 2026
Raker Menhan dan Panglima TNI Bahas Realisasi APBN Tahun Anggaran 2025
Indonesia
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Mahkamah Konstitusi memerintahkan pembentuk undang-undang untuk segera membuat undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan memisahkannya dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Kebut Pembahasan RUU Ketenagakerjaan
Indonesia
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Penggunaan Hak Angket tidak dimaksudkan untuk mencampuri proses penyidikan maupun memengaruhi penanganan perkara yang sedang berlangsung.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Politikus Wacanakan Hak Angket Kasus Mantan Jampidsus Febrie Adriansyah
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyerahkan tanggapan pemerintah ke Wakil Ketua DPR Sari Yuliati saat Rapat Paripurna di Jakarta, Selasa (14/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 14 Juli 2026
Rapat Paripurna DPR: Menkeu Beri Tanggapan atas RUU Pertanggungjawaban APBN Tahun 2025
Indonesia
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
RUU Perampasan Aset masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026 dan saat ini Komisi III DPR RI pun sedang dalam tahap penyusunan menghimpun aspirasi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
DPR Bantah Hentikan Proses Pembahasan RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman saat menyampaikan keterangan pers terkait RUU Perampasan Aset di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 13 Juli 2026
Komisi III DPR Berikan Keterangan soal Kelanjutan RUU Perampasan Aset
Indonesia
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Fraksi PDIP dan PAN di Komisi III sama-sama meminta aparat penegak hukum memproses perkara tersebut secara tegas
Angga Yudha Pratama - Minggu, 12 Juli 2026
PDIP-PAN Kompak Minta Eks Jampidsus Febrie Adriansyah Dihukum Mati
Bagikan