BI Buka Kembali Layanan Penukaran Uang Rusak Uang Rupiah. (Antara).

MerahPutih.com - Bank Indonesia (BI) kembali membuka layanan penukaran uang rupiah rusak mulai 12 November 2020 di Kantor Pusat dan Kantor Perwakilan BI di seluruh Indonesia. Pembukaan ini, untik memastikan ketersediaan uang rupiah yang layak edar di masyarakat, dengan tetap menerapkan protokol pencegahan COVID-19,

Penukaran uang rusak dibuka setiap Kamis, pukul 08.00-11.30 waktu setempat di loket layanan BI. Untuk menukarkan uang rupiah rusak ke BI, masyarakat cukup membawa uang rupiah rusak yang masih memenuhi persyaratan ke Kantor BI sesuai jadwal layanan.

Namun, BI mengimbau masyarakat yang akan melakukan penukaran di seluruh kantor BI untuk tetap menjalankan protokol COVID-19.

Baca Juga:

BI Minta Bank dan Fintech Lakukan Kolaborasi

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menjelaskan, ada kriteria uang rupiah kertas dan logam rusak yang diberikan penggantian sesuai dengan nilai nominal.

Dalam hal fisik uang rupiah kertas lebih besar dari 2/3 ukuran aslinya dan ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang rupiah yang ditukarkan dengan persyaratan uang rupiah kertas masih merupakan satu kesatuan dengan atau tanpa nomor seri yang lengkap, atau uang rupiah kertas tidak merupakan satu kesatuan dan kedua nomor seri pada uang rupiah rusak tersebut lengkap dan sama.

Bank Indonesia
Bank Indonesia. (Foto: Antara).

Dalam hal fisik uang rupiah kertas sama dengan atau kurang dari 2/3 ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

Sementara itu, dalam hal fisik uang rupiah logam lebih besar dari 1/2 ukuran aslinya dan ciri uang rupiah dapat dikenali keasliannya, diberikan penggantian sebesar nilai nominal uang rupiah yang ditukarkan, dan dalam hal fisik uang rupiah logam sama dengan atau kurang dari 1/2 ukuran aslinya, tidak diberikan penggantian.

Baca Juga:

[Hoaks atau Fakta]: Bank Indonesia Bagi Bagi Uang ke Rekening Pribadi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pilwakot Solo Memakan Satu Korban, Pengawas TPS 13 Meninggal Dunia
Indonesia
Pilwakot Solo Memakan Satu Korban, Pengawas TPS 13 Meninggal Dunia

Ketua Bawaslu Solo, Budi Wahyono mengatakan, Bagus tiba-tiba terjatuh saat sedang melakukan pengawasan perhitungan suara di TPS

Akibat COVID-19, Pemprov DKI Belum Berencana Gelar Ucapara 17 Agustus
Indonesia
Akibat COVID-19, Pemprov DKI Belum Berencana Gelar Ucapara 17 Agustus

Adapun diketahui setiap tahunnya Pemprov DKI Jakarta selalu menggelar kegiatan Upacara 17 Agustus.

Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab
Indonesia
Polri Diminta Jelaskan Kasus Dugaan Perkara Rizieq Shihab

Polda Metro Jaya sempat memproses kasus konten berbau pornografi yang diduga menjerat Rizieq

Salah Satu Pesepeda Viral yang Masuk Tol Minta Maaf, Ngaku Capek dan Bingung
Indonesia
Salah Satu Pesepeda Viral yang Masuk Tol Minta Maaf, Ngaku Capek dan Bingung

Setelah mengetahui masuk tol, rombongan Sutrisno tidak balik arah

Jadi Tersangka, Ferdian Paleka Ngaku Menyesal
Indonesia
Jadi Tersangka, Ferdian Paleka Ngaku Menyesal

Mereka sengaja membuat konten prank tersebut untuk mendapatkan banyak penonton yang diharapkan bisa menambah subscriber.

Polisi Ikuti Aturan Main Luhut Panjaitan
Indonesia
Polisi Ikuti Aturan Main Luhut Panjaitan

Proses pengisian blanko akan didokumentasikan sebagai arsip data pihak Kepolisian

Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN
Indonesia
Begini Modus Buzzer Jadi Alat Mafia Tanah Lawan Kementerian ATR/BPN

"Mereka membolak-balikkan pesan, seolah-olah rasional, fakta. Melakukan pengemasan dan framing untuk tujuan-tujuan tertentu. Itu harus kita hadapi, lawan," tuturnya.

Izinkan Car Free Day, Kebijakan Pemprov DKI Dinilai Gegabah
Indonesia
Izinkan Car Free Day, Kebijakan Pemprov DKI Dinilai Gegabah

Tsamara menilai bahwa kebijakan tersebut belum tepat karena seharusnya Pemprov DKI memberi anjuran warga berolahraga di rumah.

Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK
Indonesia
Muhammadiyah Bantah Ajukan Judicial Review Perppu Corona ke MK

Meski begitu, Abdul tak bisa melarang jika ada pihak di internalnya yang berniat mengajukan judicial review.

Ini Agenda Besar Jokowi dalam Kunjungan ke Australia
Indonesia
Ini Agenda Besar Jokowi dalam Kunjungan ke Australia

IA-CEPA akan disahkan melalui undang-undang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI.