Besok Ridwan Kamil Hadiri Undangan Bareskrim Soal Kerumunan Rizieq di Bogor Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/HO-Dok Humas Pemprov Jabar)

Merahputih.com - Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil berjanji memenuhi undangan klarifikasi Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor, saat acara Rizieq Shihab.

Ridwan Kamil bakal datang bersama Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar mendatangi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (20/11).

"Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum," kata Ridwan Kamil saat jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11).

Baca Juga

Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin

Ridwan Kamil yang juga biasa disapa Kang Emil tersebut mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.

"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan," beber dia.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil  saat meninjau pengetesan masif di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6). (Foto: Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil saat meninjau pengetesan masif di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6). (Foto: Humas Jabar)

Undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," tandas dia.

Baca Juga

Gegara Rizieq, Wagub DKI DKI Diperiksa Polisi

Sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, sebagaimana dikutip Antara, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

"Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Evakuasi WNI di Afghanistan

Anggota Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Farah Puteri Nahlia meminta pemerintah Indonesia untuk segera mengevakuasi WNI di Afghanistan.

Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek
Indonesia
Ketum Partai Emas Bikin Aplikasi Ojek Online Saingi Gojek

Digital economy Indonesia senilai USD 44 miliar, dan di tahun 2025 diproyeksikan sebesar lebih dari USD 124 miliar atau 40 persen dari digital economy Asia Tenggara.

Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos
Indonesia
Risma Surati KPK hingga UI Minta Kawal Pengelolaan Bansos

Tri Rismaharini mengaku telah berkirim surat kepada KPK, Kejaksaan Agung, dan Mabes Polri, serta Universitas Indonesia, meminta pengawalan pengelolaan bantuan sosial.

Satu Terlapor Kasus Penembakan Laskar FPI Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Terlapor Kasus Penembakan Laskar FPI Meninggal Dunia

Agus tidak membeberkan banyak informasi terkait kabar tersebut

RSUD Dr. Soetomo Jadikan Gedung Parkir Tempat Rawat Pasien COVID-19
Indonesia
RSUD Dr. Soetomo Jadikan Gedung Parkir Tempat Rawat Pasien COVID-19

tim RSUD Dr. Soetomo akan bekerja keras merawat para pasien COVID-19. Namun, ia berharap agar masyarakat juga harus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

TransJakarta Selidiki Pemotor yang Melawan Petugas di Daan Mogot
Indonesia
TransJakarta Selidiki Pemotor yang Melawan Petugas di Daan Mogot

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) menegaskan bakal menindak tegas kendaraan bermotor roda dua atau lebih yang berani masuk jalur Transjakarta.

Tak Ditahan, Lois Owien Tetap Tersangka
Indonesia
Tak Ditahan, Lois Owien Tetap Tersangka

Dr Lois pun telah berjanji untuk tidak melarikan diri serta menghilangkan barang bukti

Jasa Marga Gandeng BUMD DKI Kembangkan Proyek TOD TMII
Indonesia
Jasa Marga Gandeng BUMD DKI Kembangkan Proyek TOD TMII

Rencananya, pengembangan TOD TMII ini diperuntukkan bagi hotel, retail, auditorium, dan sentra klinik

KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Lapas Cibinong
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Anggota BPK Rizal Djalil ke Lapas Cibinong

Rizal Djalil dinilai terbukti menerima suap senilai SGD 100 ribu