Besok Ridwan Kamil Hadiri Undangan Bareskrim Soal Kerumunan Rizieq di Bogor Gubernur Jabar Ridwan Kamil di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (1/7/2020). (ANTARA/HO-Dok Humas Pemprov Jabar)

Merahputih.com - Gubernur Jawa Barat, M Ridwan Kamil berjanji memenuhi undangan klarifikasi Bareskrim Polri terkait dugaan pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 di Megamendung, Kabupaten Bogor, saat acara Rizieq Shihab.

Ridwan Kamil bakal datang bersama Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Provinsi Jabar mendatangi Kantor Bareskrim Polri di Jakarta, Jumat (20/11).

"Sebagai warga negara yang taat hukum, maka undangan ini (panggilan Bareskrim Polri) wajib kita penuhi dengan baik. Besok (Jumat, 20 November 2020) akan hadir di Bareskrim Polri ditemani Kepala Biro Hukum," kata Ridwan Kamil saat jumpa pers di Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis (19/11).

Baca Juga

Polisi Tunda Pemeriksaan Bupati Bogor Ade Yasin

Ridwan Kamil yang juga biasa disapa Kang Emil tersebut mengatakan, Bareskrim Polri mengundang dirinya untuk memberikan klarifikasi. Selain ia, sejumlah pihak pun dimintai hal serupa oleh Bareskrim Polri.

"Kepolisian meminta klarifikasi dari sejumlah pimpinan wilayah tempat peristiwa tadi. Walaupun asal muasal dan latar belakang situasinya tidak bisa dipersamakan," beber dia.

Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil  saat meninjau pengetesan masif di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6). (Foto: Humas Jabar)
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Jabar Ridwan Kamil saat meninjau pengetesan masif di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6). (Foto: Humas Jabar)

Undangan Bareskrim Polri bukan untuk pemeriksaan, melainkan meminta keterangan terkait kegiatan di Bogor yang diduga melanggar protokol kesehatan.

"Pak Anies Baswedan sudah memberikan klarifikasi dan saya sudah menerima surat kemarin sore untuk dimintai keterangan. Jadi, bahasanya bukan diperiksa, tapi dimintai tambahan keterangan terkait acara di Bogor," tandas dia.

Baca Juga

Gegara Rizieq, Wagub DKI DKI Diperiksa Polisi

Sistem pemerintahan Jabar berbeda dengan DKI Jakarta. Kewenangan teknis, seperti kegiatan masyarakat, berada di level bupati/wali kota. Sedangkan, sebagaimana dikutip Antara, hubungan provinsi dan kabupaten/kota bersifat koordinatif.

"Kalau di luar DKI Jakarta semua kewenangan teknis ada di bupati/wali kota, jadi ada ribuan kegiatan setiap tahun di Jabar itu dikelolanya oleh bupati dan wali kota. Karena hubungan antara bupati, wali kota dengan gubernur itu sifatnya koordinatif," tutup dia. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Erick Thohir: Badan Usaha Milik Negara, Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu
Indonesia
Erick Thohir: Badan Usaha Milik Negara, Bukan Badan Usaha Milik Nenek Lu

Pendiri Mahaka Group ini mengatakan pihaknya telah melakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepolisian, dan kejaksaan.

Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire
Indonesia
Calon Penantang Gibran Dituding Pengikut Keraton Agung Sejagad dan Sunda Empire

Namun demikian, sebagai pasangan dari jalur independen justru mendapatkan cibiran dan tudingan negatif terutama di media sosial.

 Penimbunan Masker Itu Kejahatan Ekonomi dan Bisa Dipidanakan
Indonesia
Penimbunan Masker Itu Kejahatan Ekonomi dan Bisa Dipidanakan

"Kalau tujuannya tidak jelas, tiba-tiba memborong barang, lalu dijual dengan sangat mahal, itu bisa dicarikan pasal-pasal pidananya," ucap dia.

Pemerintah Diminta Kerja Keras Lakukan Vaksinasi Pada Rakyat
Indonesia
Pemerintah Diminta Kerja Keras Lakukan Vaksinasi Pada Rakyat

BPOM bakal mengeluarkan izin penggunaan vaksin dengan Skema Emergency Use of Authorization (EUA) pada minggu ketiga Desember.

PDIP Soroti Biaya Formula E di Jakarta yang Lebih Mahal Dua Kali Lipat dari Hongkong
Indonesia
PDIP Soroti Biaya Formula E di Jakarta yang Lebih Mahal Dua Kali Lipat dari Hongkong

Pembiayaan mobil balap berenergi listrik di Jakarta itu dua kali lipat dari dana yang dikeluarkan pemerintah Hongkong ketika menghelat kegiatan serupa.

Tolong 'Wong Cilik', Kajari yang Terapkan 'Restorative Justice' Dapat Nilai Tambah
Indonesia
Tolong 'Wong Cilik', Kajari yang Terapkan 'Restorative Justice' Dapat Nilai Tambah

Keadilan restoratif merupakan usaha mencapai keadilan untuk kasus-kasus pidana umum ringan

Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa
Indonesia
Calon Haji Butuh Transparansi, Din Syamsuddin: Mereka Sangat Kecewa

Din Syamsuddin dapat memahami keputusan Menteri Agama

KPU Solo: DPS Pilwakot 419.287 Orang, Pemilih Pemula Tembus 9.300 Orang
Indonesia
KPU Solo: DPS Pilwakot 419.287 Orang, Pemilih Pemula Tembus 9.300 Orang

Jumlah DPS tersebut terdiri dari 203.465 orang laki-laki dan 215.822 orang perempuan.

Polisi Tindak 25 Kendaraan Sipil yang Gunakan Rotator Setiap Hari
Indonesia
 Kepolisian Masih Kaji Skema Penindakan Ketika PSBB Diberlakukan di Jakarta
Indonesia
Kepolisian Masih Kaji Skema Penindakan Ketika PSBB Diberlakukan di Jakarta

“Iya dong (Polda Metro terlibat), membahas tujuh poin dalam PSBB, itu harus dibahas bagaimana teknis (pelaksanaan) di lapangan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus