Besok, Polda Metro Bakal Periksa Haris Azhar dan Fatia 'Kontras' Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar (tengah) bersama Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti (kanan) di Mapolda Metro Jaya. ANTARA FOTO/Reno Esnir/wsj.

MerahPutih.com- Penyidik Polda Metro Jaya menjadwalkan pemeriksaan terhadap Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti, besok Senin (21/3).

Keduanya diperiksa terkait kasus dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dengan status sebagai tersangka.

Baca Juga:

Pemenang Pertama MotoGP Mandalika, Miguel Oliveira Terima Trofi dari Tangan Presiden Jokowi

"Dijadwalkan pemeriksaan oleh penyidik, kami harapkan mereka menghadiri jadwal pemeriksaan itu hari Senin," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (20/3).

Zulpan mengatakan, penetapan tersangka keduanya sudah sesuai dengan fakta hukum yang didapat selama pemeriksaan.

"Kami berdasarkan fakta hukum, makanya kita harapkan semuanya mengikuti mekanisme yang ada termasuk mereka juga," kata Zulpan.

Dia juga menyebut penetapan tersangka Haris dan Fatia sudah memenuhu pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyebut alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.

"Tentunya penyidik berdasarkan pasal 184 kuhp kita bekerja sesuai fakta hukum penetapan tersangka ada ketentuan yaitu 184 KUHP minimal dua alat bukti," terangnya.

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Direktur Lokataru, Haris Azhar dan Koordinator KontraS, Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka pencemaran nama baik sebagaimana dilaporkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

Adapun kasus ini berawal saat Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Direktur Lokataru Haris Azhar dan Koordinator KontraS Fatia Maulidiyanti ke Polda Metro Jaya atas tuduhan pencemaran nama baik.

Tuduhan tersebut didasari konten YouTube wawancara antara Fatia Maulida dengan Direktur Lokataru Haris Azhar.

Baca Juga:

Jadi Tersangka, Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti Bakal Ajukan Praperadilan

Laporan terdaftar di Polda Metro Jaya dengan nomor STTLP/B/4702/IX/2021/SPKT/POLDA METRO JAYA, 22 September 2021.

Dalam berbagai kesempatan, Luhut kemudian membantah dengan tegas apa yang disampaikan Haris dan Fatia dalam konten wawancara tersebut. Termasuk dengan tuduhan memiliki bisnis tambang di Papua.

"Saya tidak sama sekali ada bisnis di Papua, sama sekali tidak ada. Apalagi dibilang untuk pertambangan-pertambangan itu kan berarti jamak. Itu saya enggak ada," kata Luhut beberapa waktu silam.

Sementara itu, Haris Azhar menilai, kebebasan berpendapat dikekang melalui proses hukum. Menurut Haris, ini merupakan tindakan judicial harrasment.

"Kami bukan mau mengubur faktanya, tetapi kami mau mengatakan caranya tidak seperti ini, justru kami mau mau menantang fakta tersebut," kata dia dalam konfrensi pers virtual, Sabtu (19/3).

Meski demikian, Haris mengaku sudah siap dipenjara akibat dilaporkan Luhut ke polisi. Namun, dia mengingatkan semua yang disuarakannya mengenai Papua merupakan hasil riset sejumlah organisasi masyarakat sipil. Dia menyatakan kebenaran itu tidak bisa dipenjara.

"Kami bisa dipenjara, tetapi kebenaran yang kami bicarakan dalam video itu tidak bisa dipenjara," ucap Haris.(knu)

Baca Juga:

Jatuh Lagi, Marc Marquez Dibawa ke Rumah Sakit

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB
Indonesia
DPR Desak Presiden Jokowi Segera Terapkan PSBB

Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendesak Presiden Joko Widodo segera memutuskan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena kondisi sudah darurat.

[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: RSUD Cipayung Mengcovidkan Pasien

Beredar informasi berupa video di aplikasi TikTok yang menyebut RSUD Cipayung, Jakarta Timur "mengcovidkan" atau memberikan status terinfeksi COVID-19 secara paksa terhadap pasien.

7 Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Siap Dioperasikan Layani Pemudik
Indonesia
7 Dermaga di Pelabuhan Bakauheni Siap Dioperasikan Layani Pemudik

PT ASDP telah menyediakan 70 unit kapal, dimana ada 65 unit kapal reguler dan 5 unit kapal ekspres.

Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan
Indonesia
Polemik Kasus Asabri, Andi Hamzah: Yang Dituntut Harus Sesuai Surat Dakwaan

"Nggak bisa, itu namanya Ultra petitum. Sama saja perdata, dia menggugat ganti kerugian Rp 10 miliar, tidak bisa nanti dia maunya (nuntut) Rp 20 miliar. Itu namanya ultra petitum. Yang dituntut berdasarkan surat dakwaan, apa yang didakwakan," kata Andi saat dihubungi wartawan, Minggu (11/12).

Prabowo Siap Kerja Sama dengan Andika Perkasa untuk Perkuat Pertahanan Indonesia
Indonesia
Prabowo Siap Kerja Sama dengan Andika Perkasa untuk Perkuat Pertahanan Indonesia

"Pada prinsipnya Menhan Prabowo mendukung siapa pun yang ditunjuk dan dipercaya Presiden sebagai Panglima TNI, dan siap bekerja sama untuk memperkuat pertahanan RI," tuturnya.

Menlu Beberkan Kendala Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan
Indonesia
Menlu Beberkan Kendala Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa proses dan rencana evakuasi sempat mengalami sejumlah perubahan akibat perkembangan situasi.

Polisi Berencana Panggil Pihak yang Laporkan David Noah
Indonesia
Bareskrim Sebut Calon Tersangka Penganiayaan Muhammad Kece Ada Enam Orang
Indonesia
Bareskrim Sebut Calon Tersangka Penganiayaan Muhammad Kece Ada Enam Orang

“Calon tersangka ada enam orang,” kata Andi saat dihubungi wartawan, Senin (27/9).

Aturan Baru PPKM Kota Bandung, Tempat Hiburan Belum Bisa Buka
Indonesia
Aturan Baru PPKM Kota Bandung, Tempat Hiburan Belum Bisa Buka

Pemerintah Kota (pemkot) Bandung menerbitkan peraturan baru tentang PPKM. Terdapat relaksasi di sejumlah bidang, muali pusat perbelanjaan, mal, ritel dan sektor usaha lainnya.

Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Wisata di Yogyakarta Saat PPKM Level 3
Indonesia
Aturan Berkunjung ke Mal hingga Tempat Wisata di Yogyakarta Saat PPKM Level 3

Dalam instruksi ini, Sri Sultan mengatur sejumlah pembatasan kegiatan masyarakat. Salah satunya operasional warung yang menjual kebutuhan sehari-hari hanya diperbolehkan sampai pukul 21.00 WIB.