Besok, PKS Daftar Judicial Review Presidential Threshold 20 Persen ke MK Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (23/5). ANTARA/A Rauf Andar Adipati

MerahPutih.com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan secara resmi mendaftarkan permohonan uji materi Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait presidential threshold 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional pada Rabu (6/7).

Kuasa Hukum PKS, Zainudin Paru, mengatakan permohonan akan didaftarkan langsung bersama dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu dan Sekjen PKS Habib Aboe Bakar Al Habsyi.

Baca Juga:

PKS Sarankan Pemerintah Tunjuk Distributor Terverifikasi Salurkan Minyak Goreng Curah

“Kami akan secara resmi memasukkan permohonan ke MK itu bersama Presiden dan Sekjen PKS selaku Pemohon I. Sedangkan, Pemohon II Dr. Salim Segaf Al Jufri akan hadir pada sidang perdana,” ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, (5/7).

Zainudin menguraikan bahwa pendaftaran permohonan pengujian Pasal 222 UU Pemilu merupakan bentuk tanggung jawab moral PKS selaku partai peserta pemilu.

Sebab PKS berhak mencalonkan calon presiden dan wakil presiden, agar tidak lagi tercipta polarisasi atau keterbelahan di masyarakat Indonesia, seperti yang terjadi pada dua pemilu terakhir.

Polarisasi itu, kata Zainudin, timbul karena ketentuan dalam Pasal 222 UU Pemilu yang mempersempit adanya calon presiden dan wakil presiden alternatif. Tanggung jawab ini, lanjut dia, yang harus diambil PKS dengan mekanisme judicial review.

"Apalagi Mahkamah Konstitusi dalam putusan terakhirnya menyebut bahwa yang memiliki legal standing atau kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini adalah partai politik peserta pemilu sebelumnya,” jelas Zainudin.

Baca Juga:

Politikus PKS Desak Jokowi Lakukan Langkah Konkret Kendalikan PMK

Oleh karena itu, Zainudin mengetuk kenegarawanan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara ini.

“Kami percaya bahwa sembilan hakim di MK ini adalah putra-putri terbaik bangsa yang memiliki sifat kenegarawanan, sehingga dapat pula mengambil peran untuk memperbaiki kondisi bangsa yang terbelah saat ini,” ujarnya.

Zainudin mengaku, tim kuasa hukum telah mempelajari tidak kurang dari 30 putusan terkait permohonan uji materi tentang presidential threshold pada Pasal 222 UU Pemilu.

Namun, ia optimistis permohonan kali ini akan dikabulkan oleh MK karena pihaknya mengikuti alur petunjuk-petunjuk yang terdapat di putusan-putusan MK sebelumnya tersebut.

“Meski pasal yang diuji sama, yakni Pasal 222 UU Pemilu, tetapi posita, argumentasi, petitum yang kami ajukan berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Dan Kami ikuti alur petunjuk yang disampaikan oleh MK di dalam putusan sebelumnya,” pungkas Zainudin. (Pon)

Baca Juga:

Politisi PKS Dukung Langkah Jokowi Temui Presiden Rusia dan Ukraina

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Sumut Harga Elpiji Nonsubsidi 12 Kilogram Rp 215.000
Indonesia
Di Sumut Harga Elpiji Nonsubsidi 12 Kilogram Rp 215.000

Di Sumatera, elpiji non subsidi (bright gas) akan disesuaikan dari sebelumnya Rp 91.000, sekarang jadi Rp 104.000. Untuk bright gas 12 kg sebelumnya Rp 189.000, sekarang jadi Rp 215.000.

Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Minyak Goreng Dijual Per Liter Rp 13.500
Indonesia
Pemprov DKI Bakal Gelar Pasar Murah, Minyak Goreng Dijual Per Liter Rp 13.500

PT Food Station Tjipinang Jaya bakal melaksanakan pasar murah minyak goreng curah, di Pasar Indul Beras Cipinang, Jakarta Timur.

[HOAKS atau FAKTA]: Ukraina Ancam Cabut Pengakuan Kemerdekaan Indonesia
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Ukraina Ancam Cabut Pengakuan Kemerdekaan Indonesia

Ukraina meminta dukungan Indonesia untuk menghadapi konflik yang tengah terjadi, bukan untuk mengancam menarik kemerdekaan Indonesia.

Komnas HAM Segera Minta Keterangan Istri Ferdy Sambo
Indonesia
Komnas HAM Segera Minta Keterangan Istri Ferdy Sambo

Komisioner Komnas HAM, Chairul Anam, mengaku akan sesegera mungkin untuk bertemu PC. Pertemuan ini dianggap penting untuk mengungkap terang apa yang sebenarnya terjadi. Mengingat, PC adalah saksi kunci dari peristiwa ini.

Wagub DKI Mengaku Belum Terima Usulan Pergantian Nama JIS Jadi MH Thamrin
Indonesia
Wagub DKI Mengaku Belum Terima Usulan Pergantian Nama JIS Jadi MH Thamrin

JJ Rizal mengusulkan agar nama stadion klub Persija Jakarta tersebut menggunakan kata Indonesia dengan diganti menjadi MH Thamrin.

Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Risma: Saya Harus Melapor ke Ibu
Indonesia
Diisukan Jadi Kepala Otorita IKN Nusantara, Risma: Saya Harus Melapor ke Ibu

Banyak kepala daerah atau mantan kepala daerah yang berlatar arsitek.

[HOAKS atau FAKTA]:  PNS Sebar Ujaran Kebencian Langsung Dipecat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: PNS Sebar Ujaran Kebencian Langsung Dipecat

pihak BKN mengklarifikasi melalui akun Twitter resmi @BKNgoid bahwa infografis yang beredar bukan berasal dari BKN dan instansi lain.

Kabar Baik, 80 WNI dari Ukraina Berhasil Tiba di Tanah Air
Indonesia
Kabar Baik, 80 WNI dari Ukraina Berhasil Tiba di Tanah Air

Sebanyak 80 warga negara Indonesia (WNI) akhirnya tiba ke tanah air setelah dievakuasi dari perang Ukraina dan Rusia.

DPD Ingatkan Ancaman WNA Bawa Varian Baru COVID-19 Saat Libur Nataru
Indonesia
DPD Ingatkan Ancaman WNA Bawa Varian Baru COVID-19 Saat Libur Nataru

Pemerintah agar tetap mewaspadai potensi masuknya virus COVID-19 varian baru yang dibawa para WNA

Presiden Mendatang Harus Teruskan Pembangunan IKN
Indonesia
Presiden Mendatang Harus Teruskan Pembangunan IKN

Puan menjelaskan bahwa pembangunan IKN Nusantara harus dilaksanakan hingga tahun 2045.