Besok Pimpinan DPR Gelar Rapim Tentukan AKD RUU TPKS Ketua DPR Puan Maharani (tengah). (Foto: MP/Dicki Prasetia)

MerahPutih.com - Pimpinan DPR akan menggelar Rapat Pimpinan (Rapim) dan Badan Musyawarah (Bamus) untuk menentukan alat kelengkapan dewan (AKD) yang membahas Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) pada Kamis, (13/1).

"Insyaallah besok hari Kamis, kami pimpinan akan melakukan Rapim dan Bamus," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, (12/1).

Menurut Puan, mekanisme penentuan AKD guna membahas RUU TPKS harus melalui Rapim dan Bamus sebelum dibawa ke rapat paripurna.

Baca Juga:

TPKS Sah Jadi RUU Inisiatif DPR, Diketok 18 Januari

"Memang seperti itu mekanismenya, sebelum paripurna kami harus melakukan Rapim dan Bamus yang diwakili oleh 9 fraksi yang ada di DPR RI," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan, pihaknya akan segera menetapkan AKD yang membahas RUU TPKS pada Kamis besok.

"Penetapan Rapim dan Bamus untuk paripurna, sekaligus menetapkan AKD yang akan membahas RUU TPKS," kata Dasco.

Baca Juga:

Survei SMRC Ungkap Mayoritas Publik Mendukung RUU TPKS

Namun, Ketua Harian Partai Gerindra ini belum bisa memastikan AKD yang akan membahas RUU TPKS.

"Nanti kita lihat besok, mana yang cepat saja lah. Mana yang cepat dan cermat," kata Dasco.

Dasco berharap agar payung hukum penanganan kekerasan seksual tersebut dibahas oleh AKD yang bisa membahas dengan cepat.

"Karena ini sudah tuntutan masyarakat," ujar Dasco. (Pon)

Baca Juga:

RUU TPKS Masuk Paripurna, Gerindra Harap Pasal Hilang Relasi Kuasa Balik Lagi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Tak Mau Menterinya Terganggu Agenda Pemilu 2024
Indonesia
Jokowi Tak Mau Menterinya Terganggu Agenda Pemilu 2024

Presiden Joko Widodo menyoroti persiapan Pemilu 2024 mendatang. Dia menyampaikan pesannya melalui Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang
Indonesia
Survei SMRC: Elektabilitas Prabowo dan Ganjar Seimbang

Direktur Eksekutif SMRC, Sirojudin Abbas, mengemukakan bahwa dalam format pertanyaan semi terbuka dengan daftar 43 nama, Prabowo mendapat dukungan 19,7 persen, sementara Ganjar didukung 19,2 persen.

ASN Nekat Pakai Mobdin untuk Mudik Nataru, Gibran: Difoto dan Kirimkan ke Saya
Indonesia
ASN Nekat Pakai Mobdin untuk Mudik Nataru, Gibran: Difoto dan Kirimkan ke Saya

"Ada ASN nekat gunakan mobdin untuk piknik laporkan. Difoto untuk dikirim ke nomor aduan pribadi saya," katanya.

DPR Sebut Pemerintah Sampaikan DIM RUU TPKS Hari Ini
Indonesia
DPR Sebut Pemerintah Sampaikan DIM RUU TPKS Hari Ini

DPR berkomitmen agar proses pembahasan RUU TPKS tidak berlangsung lama

DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan
Indonesia
DPR Desak Timsel Tidak Loloskan Calon Anggota KPU dan Bawaslu Pencari Jabatan

Saat ini, Timsel telah melakukan tes wawancara terhadap 48 peserta terdiri dari 28 calon anggota KPU dan 20 calon anggota Bawaslu.

Pasien COVID-19 Isoman DIY Akan Mendapat Obat Gratis
Indonesia
Pasien COVID-19 Isoman DIY Akan Mendapat Obat Gratis

Pemerintah Daerah (Pemda) DIY akan mempercepat penyaluran paket obat-obatan kepada pasien COVID-19 yang tengah menjalani isolasi mandiri (isoman) di rumah.

Bank Dunia Segera Gelontorkan Duit Bagi Ukraina
Indonesia
Bank Dunia Segera Gelontorkan Duit Bagi Ukraina

Bank Dunia memobilisasi kelompok krisis global untuk berkoordinasi di antara divisi dan mitra pembangunannya untuk bekerja pada tanggapan yang cepat.

Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau
Indonesia
Perkara Pesawat Susi Air Dikeluarkan Dari Hanggar Malinau

Kontrak Susi Air dengan Pemkab Malinau terkait penggunaan hanggar itu berakhir per 31 Desember 2021. Susi Air membayar sekitar Rp 33 juta per bulan untuk sewa hanggar.

Menlu Sebut Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan Merupakan Kewajiban Kemanusiaan
Indonesia
Menlu Sebut Evakuasi 26 WNI dari Afghanistan Merupakan Kewajiban Kemanusiaan

“Bantuan membawa wakil negara asing dalam misi evakuasi bukan pertama kali dilakukan. Ini merupakan kewajiban kemanusiaan yang harus dilakukan,” kata Retno.

KPU Petakan Potensi Masalah Pelaksanaan Pemilu di Pulau Terluar
Indonesia
KPU Petakan Potensi Masalah Pelaksanaan Pemilu di Pulau Terluar

Kepri yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Singapura itu memiliki sekitar 2.408 pulau, di mana sekitar 400 pulau sudah berpenghuni.