Besok, PA 212 bakal Kembali Kepung Kedubes India Novel Bamukmin akan diperiksa Polda Metro Jaya terkait kasus penganiayaan buzzer Jokowi (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

MerahPutih.com - Persaudaraan Alumni (PA) 212 akan melakukan aksi demontrasi kembali di depan Kedubes India, Kuningan, Jakarta Selatan.

Aksi ini digelar atas lanjutan peringatan PA 212, FPI, dan GNPF-U yang tak digubris sama sekali oleh pihak Kedutaan Besar India. Dari informasi yang dihimpun, rencanaya aksi ini bakal berlangsung Jumat (13/2) esok

Baca Juga

Mantan Menteri Era Gus Dur Anggap Ancaman Sweeping WN India Berbahaya

"Kami akan demo lagi berjilid-jilid sampai pembantaian dihentikan dan pelakunya dijerat dengan hukum yang berlaku di dunia," kata Jubir PA 212 Novel Barmukmin kepada wartawan di Jakarta, Kamis (12/3).

Ia membeberkan jika pihaknya terus berupaya melakukan aksi itu di Kedubes India hingga kekerasan terhadap muslim di New Delhi dihentikan.

"Kami tidak diam terhadap kezaliman pembantaian umat Islam di manapun, maka kami siap jihad," tegasnya.

Ketua FPI Sobri Lubis berorasi di atas mobil komando dalam aksi solidaritas muslim India, di depan Kantor Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Ketua FPI Sobri Lubis berorasi di atas mobil komando dalam aksi solidaritas muslim India, di depan Kantor Kedutaan Besar India, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (6/3/2020) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

Terkait jumlah massa, Novel belum memastikannya. Ia menyebut, massa yang hadir kemungkinan akan sama seperti aksi sebelumnya yakni mencapai ribuan orang.

Beberapa waktu lalu, Dubes India untuk Indonesia Pradeep Kumar Rawat sempat mengomentari adanya ancaman sweeping terhadap warganya di ibu kota.

Ia menilai jika tindakan sweeping bukanlah nilai-nilai dan budaya yang ada di Indonesia. Dia justru menilai jika ancaman itu merupakan hal yang dilakukan kelompok ekstrem.

Baca Juga

Jubir PA 212 Klaim Enggak Dengar Ketuanya Suarakan Sweeping WN India

Kerusuhan di India memang terjadi karena pro-kontra masyarakat tentang UU Kewarganegaraan India.

UU ini dinilai merugikan umat Muslim karena memberi amnesti untuk imigran non-Muslim dari tiga negara tetangga yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK
Indonesia
Ini Kasus yang Membuat Bupati Kutai Timur Kena OTT KPK

Tim penindakan KPK menangkap Ismunandar beserta sang istri dan Kepala Bapeda Kutai Timur di sebuah hotel di Jakarta.

Warga Jakarta Bisa Bayar PBB Pakai GoPay
Indonesia
Warga Jakarta Bisa Bayar PBB Pakai GoPay

Kolaborasi ini merupakan salah satu upaya Bank DKI dalam penerapan transaksi non-tunai bagi masyarakat DKI Jakarta.

Salah Ketik Naskah UU Ciptaker, Yusril: Tetap Sah dan Mengikat
Indonesia
Salah Ketik Naskah UU Ciptaker, Yusril: Tetap Sah dan Mengikat

Yusril menilai, UU 11/2020 tetap sah dan mengikat semua pihak meskipun terdapat kesalahan ketik sebelumnya.

Indonesia Terus Perkuat Akses Pengembangan Vaksin COVID-19
Indonesia
Indonesia Terus Perkuat Akses Pengembangan Vaksin COVID-19

Pemerintah mengaku terus berupaya agar mendapatkan akses pembuatan vaksin corona.

Jepang Beri Pinjaman dan Hibah Rp7,1 Triliun
Indonesia
Jepang Beri Pinjaman dan Hibah Rp7,1 Triliun

Pinjaman diberikan dengan suku bunga sebesar 0,01 persen dengan masa pengembalian 15 tahun dengan masa tenggang selama empat tahun.

PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021
Indonesia
PDIP Kritisi Program Pendidikan Anies dalam APBD 2021

DPRD DKI Jakarta menargetkan minggu ini selesai pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2021.

Terima BLT Rp1,2 Juta, Karyawati Ingin Beli Sepeda dan Make Up
Indonesia
Terima BLT Rp1,2 Juta, Karyawati Ingin Beli Sepeda dan Make Up

"Wah menarik (tuh beli sepeda)," ungkap wanita yang bertempat tinggal di Tangerang Selatan ini.

 MA Tolak Kasasi Firli Cs Terkait Mutasi Pegawai KPK
Indonesia
MA Tolak Kasasi Firli Cs Terkait Mutasi Pegawai KPK

Putusan kasasi ini pun menguatkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) Tata Usaha Negara (TUN) yang mengabulkan sebagian gugatan sejumlah pegawai KPK terhadap penerbitan Surat Keputusan (SK) pimpinan KPK

[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Tarawih Bisa Pidana?

Namun Mahfud tidak ingin aparat terlalu keras menyikapi kebijakan ini

Dikunjungi Mahfud MD Usai Ditusuk, Syekh Ali Jaber: Saya Biasa Panggil Guru
Indonesia
Dikunjungi Mahfud MD Usai Ditusuk, Syekh Ali Jaber: Saya Biasa Panggil Guru

Syekh Ali Jaber berpesan kepada umat Islam agar tidak mudah terpancing dan diadu domba