Besok Jenderal Andika Perkasa Mulai Jalani Uji Kelayakan dan Kepatutan Jenderal TNI Andika Perkasa di Puslatpur Amborawang, Samboja, Kaimantan Timur, Kamis (12/8) (novi abdi/Antara)

Merahputih.com - DPR akan menggelar uji kelayakan dan kepatutan Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai calon panglima TNI. Hal ini merupakan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPR.

“Begitu surpres (surat presiden) diterima hari ini, Badan Musyawarah DPR langsung menggelar rapat dan menjadwalkan fit and proper test calon Panglima TNI besok sampai dengan Jumat,” kata Ketua DPR Puan Maharani kepada wartawan di Jakarta, Rabu (3/11).

Baca Juga

Ditanya Alasan Jokowi Pilih Jenderal Andika, Begini Jawaban Mensesneg

Bamus juga memutuskan hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI akan segera dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada 8 November 2021.

“Jadi dalam 5 hari ke depan sudah ada keputusan DPR untuk calon Panglima TNI,” kata Puan.

Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa di Puslatpur Amborawang, Samboja, Kaimantan Timur, Kamis 12/8/2021. (novi abdi/Antara)
Kasad Jenderal TNI Andika Perkasa di Puslatpur Amborawang, Samboja, Kaimantan Timur, Kamis 12/8/2021. (novi abdi/Antara)

Sesuai UU TNI, persetujuan DPR terhadap calon panglima yang diusulkan oleh Presiden, disampaikan kepada Presiden paling lambat 20 hari, tidak termasuk masa reses. Terhitung sejak permohonan persetujuan calon panglima diterima oleh DPR.

Baca Juga

Tunjuk KSAD Andika Perkasa Jadi Panglima, Jokowi Bikin Matra AL dan AU Iri

“Jadi, kalau prosesnya bisa lebih cepat, tentu lebih baik,” kata Puan. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Skuter Listrik akan Dilarang Beroperasi di Kawasan Malioboro
Indonesia
Skuter Listrik akan Dilarang Beroperasi di Kawasan Malioboro

Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta tengah menggodok aturan yang melarang pengoperasian skuter listrik di sepanjang kawasan Malioboro.

Polisi-Tokoh Adat Pastikan Tidak Ada Bentrok Susulan di Sorong
Indonesia
Polisi-Tokoh Adat Pastikan Tidak Ada Bentrok Susulan di Sorong

Situasi di Kota Sorong, Papua Barat, sudah kondusif pasca-bentrok antarkelompok warga yang menewaskan 18 korban.

Warga Jatuh Bangun Berebut Paket Sembako dari Jokowi
Indonesia
Warga Jatuh Bangun Berebut Paket Sembako dari Jokowi

Ia nekat ikut berebut dan terjatuh lantaran tas yang berisi paket sembako itu sangat membantu untuk mencukupi kebutuhan pangan saat ini.

[HOAKS atau FAKTA] Muncul Ular Bertanduk Tanda Kiamat
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Muncul Ular Bertanduk Tanda Kiamat

Beredar postingan Facebook berupa tangkapan layar dengan klaim muncul ular bertanduk sebagai tanda kiamat. Dalam postingan tersebut terlihat foto ular yang aneh.

[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak Digorok Ibunya karena Bangunkan Sahur
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Seorang Anak Digorok Ibunya karena Bangunkan Sahur

Beredar informasi sebuah video di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang wanita tengah dibopong oleh orang dengan keadaan terluka.

RSU dr Soetomo Tidak Rawat Pasien Terpapar Omicron
Indonesia
RSU dr Soetomo Tidak Rawat Pasien Terpapar Omicron

Indonesia per tanggal 2 Januari 2022, sudah mencatatkan 152 kasus varian Omicron yang mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri.

Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono
Indonesia
Jokowi Resmi Lantik Kepala Otorita IKN Bambang Susantono

Presiden Joko Widodo resmi melantik Bambang Susantono Kepala Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

KSAL Heran Media Luar Selalu Memojokkan Aksi Penindakan Kapal Asing
Indonesia
KSAL Heran Media Luar Selalu Memojokkan Aksi Penindakan Kapal Asing

KSAL menjelaskan duduk perkara penahanan dan pengusiran kapal asing itu bagian dari penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia.

Mayoritas Pasien Meninggal akibat COVID-19 Belum Divaksin
Indonesia
Mayoritas Pasien Meninggal akibat COVID-19 Belum Divaksin

Sejak varian Omicron terdeteksi masuk Indonesia, tercatat sudah 365 pasien meninggal dunia karena COVID-19.

Waketum PRIMA Minta Jokowi Usut Tuntas Kartel Kedelai
Indonesia
Waketum PRIMA Minta Jokowi Usut Tuntas Kartel Kedelai

Wakil Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), Alif Kamal meminta Presiden Joko Widodo untuk melakukan evalusi secara menyeluruh terhadap jajarannya dan melibatkan pelaku bisnis untuk mengatasi kenaikan harga kedelai ini.