Besok Buruh Demo Besar-besaran, Tuntut Pelunasan THR Hingga Menentang Omnibul Law Ilustrasi uang rupiah. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Beberapa serikat pekerja akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (12/4). Aksi tersebut akan dilakukan di masing-masing pabrik atau perusahaan dan di tingkat nasional.

Pusat demo digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai pukul 09.00 WIB sampai 13.00 WIB. Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan aksi virtual.

Baca Juga

Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Tradisional Mulai Tambah Stok Barang

"Untuk aksi lapangan, akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000 pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (11/4).

Beberapa isu yang akan disuarakan dalam aksi tersebut antara lain meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan omnibus law Cipta Kerja. Khususnya klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam masa depan buruh, mulai dari job security, income security, dan juga social security.

Kedua, mendorong pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Ketiga, menolak pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil.

“Yang keempat, kami juga meminta diusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung. Jangan berdalih nanti hasil akhirnya karena alasan bisnis,” tegas Iqbal.

Buruh Perempuan, (Foto: Antara).
Buruh Perempuan, (Foto: Antara).

Untuk aksi di MK, Iqbal mengungkapkan nantinya akan datang perwakilan buruh dari 20 provinsi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan aksi di daerah-daerah dilakukan di kantor gubernur, bupati, atau wali kota.

Mereka juga meminta tunjangan hari raya tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika terpaksa dibayarkan bertahap maka perusahaan harus menyertakan laporan kerugian.

Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Baca Juga

Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020

Ada informasi bahwa keputusan THR diserahkan kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit. Karena itu, Said mendorong agar perusahaan yang tidak dapat membayar harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.

"Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," tegas Said. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkominfo: Terima Kasih Pak Harmoko
Indonesia
Menkominfo: Terima Kasih Pak Harmoko

Menteri Penerangan Republik Indonesia periode 1983-1997, Harmoko wafat pada Minggu (4/7) malam WIB. Duka mendalam dirasakan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate.

Upaya Efektif yang Mesti Dilakukan Pemerintah Tangkal Radikalisme
Indonesia
Upaya Efektif yang Mesti Dilakukan Pemerintah Tangkal Radikalisme

Nuning juga menekankan pentingnya upaya memperkuat keamanan siber

Petugas PPKM Darurat Diingatkan Persuasif dan Humanis
Indonesia
Petugas PPKM Darurat Diingatkan Persuasif dan Humanis

Wali Kota Bandung Oded M Danial meminta para petugas PPKM Darurat di lapangan tetap mengedepankan tindakan persuasif dan humanis.

Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana
Indonesia
Kini, Indonesia Punya Lembaga Yang Kelola Dana Bencana

Pada tahap awal, PFB memiliki dana kelolaan awal sekitar Rp 7,3 triliun yang tujuannya untuk menutup celah pendanaan atau financing gap dan mempercepat proses penanganan bencana.

Polisi Tangkap Pengemudi Mobil yang Tabrak Pesepeda di Bundaran HI
Indonesia
Polisi Tangkap Pengemudi Mobil yang Tabrak Pesepeda di Bundaran HI

Ditlantas Polda Metro Jaya menangkap DA (19). Pengemudi mobil yang menjadi pelaku penabrak pesepeda di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Jumat (12/3)

DPR Minta Tempat Wisata Diperketat Jelang Natal dan Tahun Baru
Indonesia
DPR Minta Tempat Wisata Diperketat Jelang Natal dan Tahun Baru

Pemerintah harus memperketat tempat hiburan dan wisata menjelang Natal dan Tahun Baru 2022.

Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2
Indonesia
Kuota dan Formasi CPNS Kejagung Mulai SMA sampai S2

ada hal menarik dalam rekrutmen CPNS Kejaksaan RI Tahun 2021 kali ini, yakni adanya formasi khusus dengan kriteria lulusan cumlaude, disabilitas, putra-putri Papua dan Papua Barat. Lalu, diikuti dengan formasi umum.

Kejagung Usut Dugaan Dana Hasil Korupsi ASABRI Mengalir ke Jual Beli Bitcoin
Indonesia
Kejagung Usut Dugaan Dana Hasil Korupsi ASABRI Mengalir ke Jual Beli Bitcoin

Kejagung memeriksa Direktur PT Indodax Nasional Indonesia untuk menelusuri dugaan aliran dana korupsi PT Asabri mengalir ke perusahaan jual beli bitcoin tersebut.

Bupati dan Pejabat Jember Diduga Terima Honor Pemakaman Pasien COVID-19
Indonesia
Bupati dan Pejabat Jember Diduga Terima Honor Pemakaman Pasien COVID-19

Bupati Jember Hendy Siswanto bersama pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember, yakni sekretaris daerah, Plt Kepala BPBD hingga Kabid Kedaruratan Logistik BPBD diduga menerima honor sebagai tim pemakaman jenazah pasien COVID-19.

Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri
Indonesia
Usut Kasus Pembantingan Mahasiswa, Propam Koordinasi dengan Itwasum Polri

Brigadir NP telah menjalani penahanan di Mapolda Banten