Besok Buruh Demo Besar-besaran, Tuntut Pelunasan THR Hingga Menentang Omnibul Law Ilustrasi uang rupiah. Foto: Istimewa

Merahputih.com - Beberapa serikat pekerja akan kembali melakukan aksi unjuk rasa pada Senin (12/4). Aksi tersebut akan dilakukan di masing-masing pabrik atau perusahaan dan di tingkat nasional.

Pusat demo digelar di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) mulai pukul 09.00 WIB sampai 13.00 WIB. Aksi ini akan dilakukan secara aksi lapangan dan aksi virtual.

Baca Juga

Jelang Ramadan, Pedagang Pasar Tradisional Mulai Tambah Stok Barang

"Untuk aksi lapangan, akan diikuti kurang lebih 10.000 buruh di seluruh Indonesia, yaitu di 1.000 pabrik atau perusahaan, 20 provinsi dan 150 kabupaten/kota,” kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam konferensi pers secara virtual, Minggu (11/4).

Beberapa isu yang akan disuarakan dalam aksi tersebut antara lain meminta hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan omnibus law Cipta Kerja. Khususnya klaster ketenagakerjaan yang dinilai mengancam masa depan buruh, mulai dari job security, income security, dan juga social security.

Kedua, mendorong pemberlakuan upah minimum sektoral kabupaten/kota. Ketiga, menolak pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil.

“Yang keempat, kami juga meminta diusut tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan oleh Kejaksaan Agung. Jangan berdalih nanti hasil akhirnya karena alasan bisnis,” tegas Iqbal.

Buruh Perempuan, (Foto: Antara).
Buruh Perempuan, (Foto: Antara).

Untuk aksi di MK, Iqbal mengungkapkan nantinya akan datang perwakilan buruh dari 20 provinsi dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Sedangkan aksi di daerah-daerah dilakukan di kantor gubernur, bupati, atau wali kota.

Mereka juga meminta tunjangan hari raya tidak dibayar secara bertahap atau harus dibayar penuh. Jika terpaksa dibayarkan bertahap maka perusahaan harus menyertakan laporan kerugian.

Said merujuk pada rekomendasi hasil pembahasan tim kerja Dewan Pengupahan Nasional dan badan pekerja Tripartit Nasional terkait THR 2021 yang akan diserahkan kepada Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah.

Baca Juga

Politisi Senayan Desak THR Buruh Tidak Dicicil Seperti 2020

Ada informasi bahwa keputusan THR diserahkan kepada kesepakatan pekerja dan perusahaan atau bipartit. Karena itu, Said mendorong agar perusahaan yang tidak dapat membayar harus secara transparan menyertakan laporan keuangan yang menunjukkan kerugian selama dua tahun terakhir.

"Bila terpaksa diambil keputusan di tingkat bipartit harus didahului dengan membuka laporan keuangan perusahaan yang rugi dua tahun berturut-turut," tegas Said. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ketum PBNU Nilai Puasa Tak Sekedar Tahan Makan dan Minum, Tapi Juga Tak Sebar Hoaks
Indonesia
Ketum PBNU Nilai Puasa Tak Sekedar Tahan Makan dan Minum, Tapi Juga Tak Sebar Hoaks

PBNU mengajak umat untuk mematuhi seluruh keputusan pemerintah

Jelang Lebaran, Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Anjlok 90 Persen
Indonesia
Jelang Lebaran, Jumlah Penumpang di Bandara Soetta Anjlok 90 Persen

Jika dibandingkan pekan-pekan sebelumnya yang mencapai 50 ribu hingga 70 ribu penumpang per hari, penurunan itu mencapai 90 persen.

MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara
Indonesia
MPR Bantan Bikin Skenario Presiden 3 Periode Saat Bahas Haluan Negara

iIsu masa jabatan presiden tiga periode hanya skenario halu dari para petualang politik karena memasuki tahun kedua.

Satgas COVID-19 Minta Pemda Tegakkan Aturan Terkait Mudik Lebaran
Indonesia
Satgas COVID-19 Minta Pemda Tegakkan Aturan Terkait Mudik Lebaran

Karena virus ini dapat mengancam kita dimana saja dan kapan saja

Sidang Kasus Pembunuhan Babinsa AD Oleh Oknum TNI AL Digelar Terbuka
Indonesia
Sidang Kasus Pembunuhan Babinsa AD Oleh Oknum TNI AL Digelar Terbuka

Dirinya pun berharap masyarakat ikut mengawasi jalannya persidangan.

Rahayu Saraswati Sebut Sekolah Cakada PDIP Diisi Pemateri "Level Dewa"
Indonesia
Rahayu Saraswati Sebut Sekolah Cakada PDIP Diisi Pemateri "Level Dewa"

"Saya bilang ini narasumbernya memang 'level dewa' semua. Ini harus kami acungi jempol luar biasa menjadi pembelajaran untuk semua," kata Rahayu

 Juru Bicara Pemerintah Ungkap Risiko Terbesar Corona Jika Masyarakat Tak Mau Diatur
Indonesia
Juru Bicara Pemerintah Ungkap Risiko Terbesar Corona Jika Masyarakat Tak Mau Diatur

"Kita harus beradaptasi dengan mengubah pola hidup dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, displin, ini pola kehidupan baru. Ini harus dilaksanakan, diimplementasikan," ujar Yurianto.

Bertambah Nyaris 2 Ribu, Kasus Corona di Indonesia Jadi 93.657
Indonesia
Bertambah Nyaris 2 Ribu, Kasus Corona di Indonesia Jadi 93.657

Penambahan terakhir tersebut menyebabkan angka kasus di Indonesia mencapai 93.657.

Perpanjangan PSBB di Jakarta Perlu Pengetatan Berbasis Lokal
Indonesia
Perpanjangan PSBB di Jakarta Perlu Pengetatan Berbasis Lokal

Secara khusus Yani meminta, agar penerapan PSBB ini menekankan pada pengetatan berbasis lokal pemukiman.

Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan
Indonesia
Mendekati Pencoblosan, Gibran Jalani Prosesi Ruwatan

Calon wali kota (cawali) Pilwakot Solo, Gibran Rakabuming Raka jalani prosesi ruwatan.