Besaran Tagihan BPJS Kesehatan di Solo Tembus Rp 2,3 Miliar Petugas mengambil dokumen milik peserta BPJS Kesehatan yang telah disterilisasi di Kantor BPJS Kesehatan. Foto: ANTARA FOTO/Nova Wahyudi

MerahPutih.com - Jumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang menunggak pembayaran iuran tersebar di lima daerah sebanyak 12.678. Kelima wilayah itu yakni Solo, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri dan Sragen.

Kepala Cabang BPJS Kesehatan Solo, Yessi Kumalasari mengatakan, besaran tunggakan iuran itu mencapai Rp 2.303.971.350.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA]: Peserta BPJS Kesehatan Wajib Isi Riwayat Kesehatan

Ia mengakui tunggakan itu sangat besar sehingga butuh penanganan khusus. Solusi mengatasi banyaknya tunggakan itu dilakukan dengan program Rencana Pembayaran Bertahap (Rehab).

"Rehab ini merupakan program yang memberikan keringanan dan kemudahan bagi peserta segmen pekerja bukan penerima upah dan BP (Pembayaran Bertahap)," kata Yessi di Solo, Rabu (10/8).

Yessi menegaskan bagi yang memiliki tunggakan iuran untuk dapat melakukan pembayaran secara bertahap. Diketahui, Rehab ini program baru.

"Jadi kita masih berupaya melakukan sosialisasi masyarakat, terutama bagi yang punya tunggakan BPJS Kesehatan," ucap dia.

Baca Juga

Jika Sudah Endemi, Biaya Pasien COVID-19 Ditanggung BPJS Kesehatan

Dari 12.678 peserta penunggak iuran, lanjut dia, yang sudah ikut program rehab untuk kantor cabang Solo sampai dengan Juli 2022 ada sebanyak 930 peserta. Peserta yang menunggak dan ikut program (rehab) dan sudah bayar itu Rp 775.771.850.

"Yang belum dibayar dari yang sudah ikut program itu masih Rp 1.528.199.500," kata Yessi.

Dia mengungkapkan untuk mengikuti program ini, peserta bisa mendaftarkan diri melalui aplikasi mobile Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan Care Center 165.

"Jadi yang belum ikut program jauh lebih banyak dibanding yang sudah. Kita hanya perlu sosialisasi saja ke masyarakat," papar dia

Ia menambahkan sasaran program rehab diperuntukan bagi peserta yang menunggak iuran di atas tiga bulan hingga 24 bulan atau dua tahun. Pihaknya optimistis tunggakan bisa lunas. (Ismail/Jawa Tengah).

Baca Juga

Penerapan Kelas Standar BPJS Kesehatan di RSUP Surakarta Tunggu SK dari Kemenkes

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kolonel Priyanto Dituntut Seumur Hidup, Oditur: Sesuai Arahan Panglima TNI
Indonesia
Kolonel Priyanto Dituntut Seumur Hidup, Oditur: Sesuai Arahan Panglima TNI

Oditur Militer Tinggi II Jakarta Kolonel Sus Wirdel Boy menjelaskan tuntutan tersebut berpedoman pada arahan Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Pemprov DKI Siapkan Enam Lokasi Isolasi Pasien COVID-19
Indonesia
Menko Airlangga Beri Bantuan Uang Keluarga Korban Tragedi Trisakti 98
Indonesia
Menko Airlangga Beri Bantuan Uang Keluarga Korban Tragedi Trisakti 98

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyerahkan bantuan untuk empat Keluarga Pejuang Reformasi. Hal itu diagendakan dalam Kuliah Umum dan Tali Kasih dari Kementerian Perindustrian untuk Keluarga Pejuang Reformasi, di Kampus Trisakti, Jakarta, Selasa, (26/4).

Kasus Pidana Perbankan Dirut Bosowa Corporindo di Bareskrim Berujung Damai
Indonesia
Kasus Pidana Perbankan Dirut Bosowa Corporindo di Bareskrim Berujung Damai

Bareskrim Polri menjelaskan alasan penerbitkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) tindak pidana perbankan dengan tersangka Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa.

Penghapusan Tes PCR Diharapkan Mampu Bangkitkan Industri Penerbangan
Indonesia
Penghapusan Tes PCR Diharapkan Mampu Bangkitkan Industri Penerbangan

Penghapusan persyaratan polymerase chain reaction (PCR) bagi calon penumpang transportasi udara menuai apresiasi.

Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan
Indonesia
Gus Yahya Yakin Kasus Desa Wadas Bisa Diselesaikan

"Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik; dan kalau saya pribadi sangat yakin bahwa ini bisa diselesaikan," kata Gus Yahya.

NasDem: Citra MUI Rusak Gegara Aktivis Politik Tanggapi Isu 'Belepotan'
Indonesia
Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan
Indonesia
Kejagung Cekal Tiga Saksi Terkait Dugaan Korupsi Satelit Kemhan

Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan cegah dan tangkal (cekal) tiga orang saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan satelit di Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Polisi Proses Hukum Wisatawan Positif COVID-19 yang Jalan-jalan di Kota Malang
Indonesia
Polisi Proses Hukum Wisatawan Positif COVID-19 yang Jalan-jalan di Kota Malang

Polisi melakukan penyelidikan kasus dugaan wisatawan positif COVID-19 berinisial RFA yang diduga berjalan-jalan keliling Kota Malang.

Raker Komisi III DPR dengan Kapolri Digelar Tertutup
Indonesia
Raker Komisi III DPR dengan Kapolri Digelar Tertutup

Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir.