Besan Bamsoet Bersaksi di Persidangan Kasus Suap Benur Terdakwa Direktur PT Dua Putera Perkasa Pratama (DPPP) Suharjito (kiri) usai menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (23/3/2021). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/rwa.

MerahPutih.com - Pemilik PT Dua Putera Pertama Prakasa (DPPP) yang juga penyuap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Suharjito, dijadwalkan bersaksi dalam persidangan lanjutan perkara dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur. Suharjito merupakan besan dari Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet).

Selain Suharjito, sejumlah pegawai di PT DPPP juga diagendakan bersaksi untuk Edhy Prabowo. Mereka yakni, Agus Kurniyawanto Manager Kapal PT DPPP; Ardi Wijaya Manager di PT DPPP; Adi Sutejo staf di PT DPPP; Betha Maya Febri dan Dian Sukmawan pegawai di PT DPPP; Trian Yunanda Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); Dalendra Kardina swasta, dan Esti Marina seorang mahasiswa.

"Saksi hari Rabu tanggal 28 April, yakni Suharjito, Agus Kurniyawanto, Ardi Wijaya, Adi Sutejo, Betha Maya Febri, Dian Sukmawan, Trian Yunanda, Dalendra Kardina, dan Esti Marina," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Rabu (28/4).

Baca Juga:

BNI Tampung Duit Rp52,3 Miliar dari Eksportir Benur

Dalam sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi pada Rabu (14/4) lalu, Suharjito sempat melontarkan permintaan maaf. Permintaan maaf itu disampaikan Suharjito karena tidak bisa menghadiri pernikahan putranya, Raharditya Bagus Perkasa yang mempersunting Laras Shintya Puteri Soesatyo, anak dari Bamsoet.

"Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada istri saya, anak saya yang sangat saya cintai, dan saudara-saudara saya. Khususnya kepada ananda Adit, Papah minta maaf karena tidak bisa hadir (dalam acara pernikahan)," ucap Suharjito seraya menahan tangis.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

Dalam perkara ini, Suharjito telah divonis dua tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan. Hakim menyatakan terpidana terbukti menyuap Edhy Prabowo sebesar Rp2,1 miliar untuk melancarkan mendapat kuota izin ekspor benur.

Baca Juga:

Bank Garansi Rp52,3 Miliar Disebut Sebagai Komitmen Eksportir Benur

Dalam persidangan ini, Edhy Prabowo didakwa menerima suap senilai Rp25,7 milar oleh jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penerimaan suap ini dilakukan secara bertahap yang berkaitan dengan penetapan izin ekspor benur tahun anggaran 2020.

Penerimaan suap itu diterima oleh Edhy Prabowo dari para eksportir benur melalui staf khususnya, Andreau Misanta Pribadi dan Safri; sekretaris Menteri KP, Amiril Mukminin; staf pribadi istri Iis Rosita Dewi, Ainul Faqih dan Komisaris PT Perishable Logistics Indonesia (PT PLI), sekaligus pemilik PT Aero Citra Kargo (PT. ACK) Siswadhi Pranoto Loe. (Pon)

Baca Juga:

Edhy Prabowo Didakwa Terima Suap Rp25,7 Miliar dari Eksportir Benur

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Uji Coba Sekolah Tatap Muka Bandung, Ada Sekolah Hanya Dihadiri 11 Murid
Indonesia
Uji Coba Sekolah Tatap Muka Bandung, Ada Sekolah Hanya Dihadiri 11 Murid

Ada 330 sekolah yang layak menyelenggarakan PTMT. Mulai dari setingkat TK hingga selevel SMA baik negeri ataupun swasta termasuk sekolah formal di bawah Kementerian Agama.

Gunung Raung Masih Berstatus Waspada
Indonesia
Gunung Raung Masih Berstatus Waspada

Sejak tanggal 20 Januari 2021, terekam gempa tremor non harmonik tidak menerus, diikuti oleh gempa vulkanik dalam, disertai adanya perubahan pada tinggi kolom hembusan gas/abu dan warna kolom hembusan.

Perintah Luhut Kendalikan Pandemi COVID-19 di 9 Provinsi
Indonesia
Perintah Luhut Kendalikan Pandemi COVID-19 di 9 Provinsi

Presiden meminta agar target itu dapat tercapai dalam waktu dua pekan ke depan. Satgas telah menyiapkan beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mengawalinya.

Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan
Indonesia
Polda Jabar Panggil Ridwan Kamil dan Bupati Bogor Pekan Depan

"Bupati Bogor diperiksa pada 15 Desember, dan Gubernur Jabar diperiksa pada 16 Desember," kata Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, Kombes CH Patoppoi

Cuitan Novel Baswedan Soal Maaher At-Thualibi Bukan Provokasi
Indonesia
Cuitan Novel Baswedan Soal Maaher At-Thualibi Bukan Provokasi

masyarakat agar selektif dalam membuat laporan ke polisi. Jangan sampai setiap pendapat yang berseberangan selalu dibawa ke polisi.

Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan
Indonesia
Klaster Perkantoran Kembali Melonjak, Wagub DKI Minta Tingkatkan Kewaspadaan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memutuskan memperpanjang penerapan kebijakan PPKM Mikro di Ibu Kota pada 20 April-3 Mei 2021.

Waduh! 70 Lebih Cakada Belum Serahkan Hasil Swab Tes COVID-19
Indonesia
Waduh! 70 Lebih Cakada Belum Serahkan Hasil Swab Tes COVID-19

Temuan tersebut didapatkan Bawaslu dari pengawasan melekat

Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Tamu Hotel Kapsul Bobobox
Indonesia
Polisi Selidiki Kasus Pelecehan Seksual Terhadap Tamu Hotel Kapsul Bobobox

Dia merasa ada seseorang yang secara diam-diam merekam aktivitasnya

Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda
Indonesia
Anies Wajibkan 10 Persen Lahan Parkir Perkantoran Khusus untuk Sepeda

Pemprov DKI Jakarta segera melakukan edukasi kepada pengelola gedung perkantoran untuk menyediakan parkir khusus sepeda.

Kapolri Perintahkan Polisi Gandeng Warga NU se-Indonesia Percepat Herd Immunity
Indonesia
Kapolri Perintahkan Polisi Gandeng Warga NU se-Indonesia Percepat Herd Immunity

Untuk semakin mempercepat akselerasi Herd Immunity yang ditargetkan Pemerintah, Listyo telah menginstruksikan seluruh jajaran TNI dan Polri, untuk menggandeng seluruh warga NU di Indonesia menggelar vaksinasi massal.