Bertemu Zulhas dan Jazilul, Pimpinan KPK Dinilai Tak Beretika Pakar hukum pidana, Abdul Fickar Hadjar (Foto: fh.trisakti.ac.id)

MerahPutih.Com - Pertemuan antara pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan pimpinan MPR beberapa waktu lalu menuai kritik. Pasalnya, dua dari pimpinan MPR, Zulkifli Hasan dan Jazilul Fawaid, menjadi pihak yang berhubungan dengan perkara yang sedang ditangani KPK.

Kritik soal pertemuan tersebut salah satunya datang dari Pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar. Fickar menilai pimpinan lembaga antirasuah tak lagi memperdulikan etika.

Baca Juga:

Pimpinan KPK ke Nurhadi: Bersembunyi Hanya Menambah Keruwetan Sendiri

"Ini sudah kacau, para penyelenggara negara terutama para komisioner KPK sudah menyampingkan etika bahkan ketentuan UU,"kata Fickar saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (11/3).

Pertemuan Pimpinan MPR dan Pimpinan KPK di Gedung KPK
Pertemuan pimpinan MPR dan Pimpinan KPK di Gedung KPK (Foto: antaranews)

Fickar mengaku pesimistis dengan KPK di bawah komando Firli Bahuri. Apalagi, sejak dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 20 Desember 2019 lalu, tak ada gebrakan berarti yang ditunjukan Firli Cs.

"Kita mulai hopeless dengan KPK sekarang," ujar Fickar.

Zulkifli Hasan merupakan saksi terkait kasus suap pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada 2014 yang menjerat eks Gubernur Riau Annas Maamun. KPK memandang Zulhas, sapaan karibnya, merupakan pihak yang mengetahui langsung perihal alih fungsi hutan tersebut.

Sementara Jazilul diduga turut menerima uang dalam kasus dugaan korupsi proyek di Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2016. Dalam surat permohonan Justice Collaborator (JC) eks Politikus PKB, Musa Zainuddin, dikatakan bahwa Jazilul selaku Sekretaris Fraksi PKB menerima uang sejumlah Rp6 miliar.

Jazilul juga pernah diperiksa sebagai saksi terhadap kasus suap dana hibah yang menjerat eks Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi.

Baca Juga:

Dua Adik Ipar Nurhadi Batal Diperiksa KPK, Minta Dijadwal Ulang

Berdasarkan ketentuan Pasal 36 Ayat 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, disebutkan bahwa pimpinan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dengan alasan apa pun.

Ada pun Pasal 65 UU yang sama mengatur mengenai ketentuan pidana jika terdapat pelanggaran. "Setiap anggota KPK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun,".(Pon)

Baca Juga:

Eks Sesmenpora Mengaku Pernah Diancam Aspri Imam Nahrawi

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka
Indonesia
TKA Tiongkok Masuk Indonesia, PKS: Pemerintah Tidak Peka

"Pemerintah seharusnya membatasi pergerakan Warga Negara Asing (WNA) yang akan masuk ke Indonesia, sebagaimana pemerintah membatasi masyarakatnya sendiri dengan PSBB, termasuk larangan mudik," ujarnya.

 Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi
Indonesia
Libatkan Penasihat Asing, Pemerintah Minta Pemindahan Ibu Kota Tidak Dipolitisasi

Menurut Mahfud, proses pemindahan ibu kota tidak akan rumit jika tidak dipolitisir oleh pihak-pihak tertentu.

Bandara Buntu Kunik-Tol Layang Makassar Bakal Diresmikan Presiden
Indonesia
Bandara Buntu Kunik-Tol Layang Makassar Bakal Diresmikan Presiden

Presiden Joko Widodo dijadwalkan meresmikan Bandara Buntu Kunik Tana Toraja dan Tol Layang AP Pettarani Makassar, Sulawesi Selatan, pada 12 November 2020.

Vitalia Sesha Mewek Minta Maaf, Janji Enggak Narkoba Lagi
Indonesia
Vitalia Sesha Mewek Minta Maaf, Janji Enggak Narkoba Lagi

Vitalia menutupi setengah wajahnya dengan masker berwarna hijau

 Hari Ini Waspadai Hujan Lebat dan Petir di Seluruh Wilayah Jakarta
Indonesia
Hari Ini Waspadai Hujan Lebat dan Petir di Seluruh Wilayah Jakarta

Bukan hanya itu, sejak pukul 01.00 WIB, BPBD Jakarta melalui akun twitter resminya @BPBDJakarta telah mengeluarkan peringatan dini bakal terjadi cuaca buruk di Ibu Kota.

Ravio Patra Ajukan Gugatan Praperadilan
Indonesia
Ravio Patra Ajukan Gugatan Praperadilan

Gugatan praperadilan itu telah terdaftar di PN Jakarta Selatan dengan nomor perkara 63/PID/PRA/2020/PN.JKT.SEL tertanggal 3 Juni 2020.

Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19
Indonesia
Bentuk Perda, DPRD Optimalkan Pengawasan Kerja Anies Tangani COVID-19

Bapemperda DPRD DKI Jakarta mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan COVID-19.

Jual Kokain, Artis Film Air Terjun Pengantin Nanie Darham Dicokok Polisi
Indonesia
Jual Kokain, Artis Film Air Terjun Pengantin Nanie Darham Dicokok Polisi

Pemeran dalam film 'Air Terjun Pengantin' ini ditangkap di Apartemen Verde Tower Utara lantai 7 kamar 703, Setiabudi, Jakarta Selatan.

HUT RI Harus Jadi Momentum Berikan Sentuhan Pada Daerah
Indonesia
HUT RI Harus Jadi Momentum Berikan Sentuhan Pada Daerah

"Selama ini masyarakat di sana kurang mendapat sentuhan, padahal potensi yang ada di pedesaan, daerah kepulauan, dan pesisir, sangat melimpah," kata Jazilul.

Erick Thohir dan Sandiaga Uno Bertemu, Bahas Apa?
Indonesia
Erick Thohir dan Sandiaga Uno Bertemu, Bahas Apa?

Menteri BUMN Erick Thohir juga mengunggah foto dirinya bersama Sandiaga Uno di ruang kerja Menteri BUMN.