Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Sepakat Perkuat Pendidikan Islam Presiden Jokowi menyatakan mendukung untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (Ist)

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menyatakan mendukung untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN) dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, Jumat (19/6) pagi di Istana Bogor.

Rapat diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.

Baca Juga

Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina

“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

Dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar.

“Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” ujar LaNyalla.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.

“Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Lukas-Sekretariat Presiden/pri).
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Lukas-Sekretariat Presiden/pri).

Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.

Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.

“Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tuturnya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] PBB tak Beri Bantuan COVID-19 Bagi Negara yang tidak Legalkan Aborsi

Khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD.

“Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, dimana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pesan Risma untuk Calon Penerusnya
Indonesia
Pesan Risma untuk Calon Penerusnya

Risma, yang masa baktinya bakal berakhir Februari 2021, menitipkan pesan agar Eri dan Armuji terus membawa Surabaya menjadi kota yang bisa mensejahterakan warganya.

 Legislator Asal Aceh Usulkan Legalisasi Ganja Agar Bisa Jadi Komoditas Ekspor
Indonesia
Legislator Asal Aceh Usulkan Legalisasi Ganja Agar Bisa Jadi Komoditas Ekspor

"Ganja entah itu untuk kebutuhan farmasi, untuk apa saja, jangan kaku kita, harus dinamis berpikirnya. Jadi, ganja ini di Aceh tumbuhnya itu mudah," katanya.

 Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi
Indonesia
Anies Benarkan Usulkan Karantina Wilayah ke Presiden Jokowi

"Dalam usulan kami kami sebutkan ada beberapa sektor yang berkegiatan, pertama energi, pangan, kesehatan, komunikasi, keuangan itu yang kita pandang perlu," tutur dia.

Hari Ini, Polda Metro Rilis Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Editor Metro TV
Indonesia
Hari Ini, Polda Metro Rilis Hasil Penyelidikan Kasus Kematian Editor Metro TV

Polda Metro Jaya akan merilis hasil penyelidikan kasus kematian editor Metro TV Yodi Prabowo.

 Cukai Rokok Naik, Sejumlah Mini Market di Solo Mulai Naikkan Harga
Indonesia
Cukai Rokok Naik, Sejumlah Mini Market di Solo Mulai Naikkan Harga

Kenaikan tersebut direspon meni market di Solo, Jawa Tengah dengan menaikkan harga rokok. Kenaikan rokok rata-rata Rp1.500 per bungkus sampai Rp2.500 per bungkus.

KPK Periksa Ketua KPPU Terkait Suap Distribusi Gula di PTPN III
Indonesia
KPK Periksa Ketua KPPU Terkait Suap Distribusi Gula di PTPN III

Kurnia akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Direktur Pemasaran PTPN III?, I Kadek Kertha Laksana.

Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta
Indonesia
Nekat Merokok di Kawasan Malioboro Siap-siap Didenda Rp7,5 Juta

Pengunjung yang nekat melanggar ketentuan ini terancam didenda maksimal hingga Rp7,5 juta

UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja
Indonesia
UU Cipta Kerja Dinilai Bisa Tingkatkan Penyerapan Tenaga Kerja

Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang baru saja disahkan oleh Pemerintah dinilai bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

PKS Ingatkan Anies Soal Janji Program OK-OCE
Indonesia
PKS Ingatkan Anies Soal Janji Program OK-OCE

Pandemi menjadi momentum untuk lebih menggesah program Jakprenuer sebagai salah satu janji kampanye utama Gubernur yang dulu bernama program OK-OCE.

 Menkominfo Tegaskan Bulan Ini RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Dibawa ke DPR
Indonesia
Menkominfo Tegaskan Bulan Ini RUU Perlindungan Data Pribadi Akan Dibawa ke DPR

Melalui keterangan resmi, Johnny menilai bahwa RUU PDP penting untuk dapat segera disahkan, karena berkaitan dengan hak individu dan kedaulatan negara.