Bertemu Pimpinan DPD, Jokowi Sepakat Perkuat Pendidikan Islam Presiden Jokowi menyatakan mendukung untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (Ist)

MerahPutih.com - Presiden Jokowi menyatakan mendukung untuk memperkuat pendidikan Islam di Indonesia melalui percepatan peningkatan status 9 Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Negeri Islam (UIN) dalam rapat konsultasi dengan jajaran Pimpinan DPD RI, Jumat (19/6) pagi di Istana Bogor.

Rapat diikuti formasi lengkap Pimpinan DPD RI, Ketua AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, Wakil Ketua I Nono Sampono, Wakil Ketua II Mahyudin dan Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam itu, pimpinan DPD RI menyampaikan beberapa pokok pikiran hasil pengawasan dan serap aspirasi DPD RI.

Baca Juga

Nekat ke Jakarta Tanpa SIKM, 7 Orang Dikarantina

“Selain penguatan DPD dalam proses legislasi tripatrit dan peningkatan peran DPD dalam proses pembangunan daerah, kami juga sampaikan pandangan DPD tentang agenda Pilkada serentak 9 Desember 2020. Termasuk penyikapan DPD atas RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Selain itu kami juga sampaikan hasil serap aspirasi, utamanya yang terkait dengan penguatan dunia usaha dan industri serta ekonomi masyarakat,” kata LaNyalla dalam keterangannya, Sabtu (20/6).

Dukungan penuh Presiden Jokowi terhadap peningkatan status IAIN menjadi UIN sebagai upaya memperkuat perguruan tinggi Islam, adalah jawaban konkret untuk membuktikan stigma atau anggapan bahwa pemerintahan Jokowi tidak peduli terhadap pengembangan dan perkembangan Islam adalah tidak benar.

“Kami berharap Menteri Agama segera menindaklanjuti arahan Presiden terkait hal tersebut,” ujar LaNyalla.

Di tempat yang sama, Wakil Ketua I DPD RI Nono Sampono mengungkapkan, selain hal-hal tersebut, pimpinan DPD RI juga menyampaikan pandangan agar refocusing anggaran di kementerian teknis tidak merugikan rakyat. Terutama terkait dengan belanja pembangunan yang sasarannya adalah kelas menengah ke bawah.

“Kami masih menemukan beberapa kasus, rakyat kecil yang terkena dampak refocusing,” urainya.

Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Lukas-Sekretariat Presiden/pri).
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta (ANTARA/Lukas-Sekretariat Presiden/pri).

Nono juga menyinggung tentang desakan DPD RI kepada pemerintah agar segera memperbaiki Tata Niaga Garam Rakyat. Dengan melakukan sejumlah penyempurnaan peraturan yang ada. Terutama terkait dengan serapan Garam Rakyat dan jadwal waktu Impor Garam yang tidak bertepatan dengan masa panen. Sehingga Garam Rakyat dapat terserap dengan harga yang tidak merugikan Petani Garam.

Sementara terkait Pilkada serentak Desember 2020, Wakil Ketua II DPD RI Mahyudin, meminta atensi pemerintah pusat terhadap permintaan beberapa kepala daerah agar mendapat bantuan dana dari pusat untuk penyelenggaraan Pilkada dengan protokol kesehatan.

“Meskipun banyak daerah yang siap menyelenggarakan, tapi ada beberapa daerah yang kesulitan anggaran untuk menambah pos protokol kesehatan dalam Pilkada Desember nanti. Sehingga harus diperhatikan,” tuturnya.

Baca Juga

[HOAKS atau FAKTA] PBB tak Beri Bantuan COVID-19 Bagi Negara yang tidak Legalkan Aborsi

Khusus mengenai impor barang jadi yang disinyalir mendistorsi dunia industri dalam negeri, juga menjadi pokok pikiran yang disampaikan Pimpinan DPD.

“Kami sampaikan juga kepada Presiden Jokowi hasil rapat kerja kami dengan Menteri Perdagangan terkait distorsi tersebut, dimana Mendag sudah menyiapkan langkah untuk meminimalisir hal tersebut, salah satunya dengan pemberlakuan safeguard,” pungkas Wakil Ketua III Sultan Baktiar Najamudin. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bawaslu Minta Perhatikan Beberapa Titik Kerawanan Pilkada Serentak 2020
Indonesia
Bawaslu Minta Perhatikan Beberapa Titik Kerawanan Pilkada Serentak 2020

Pengawas harus melakukan pengawasan saat pemeriksaan kesehatan bapaslon

Juliari Batubara Disebut Kerap Gunakan Pesawat Pribadi Saat Kunjungan Kerja
Indonesia
Juliari Batubara Disebut Kerap Gunakan Pesawat Pribadi Saat Kunjungan Kerja

"Untuk penggunaan pesawat pribadi yang saya ikuti ada empat kali, ke Medan, Luwuk, Semarang, dan Malang," kata Eko

Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19
Indonesia
Lima Provinsi Ini tak Alami Penambahan COVID-19

Total pasien positif mencapai 75.699 orang.

 Novel Ungkap Kejanggalan Pelaku Penyerangnya yang Hanya Berpangkat Brigadir
Indonesia
Novel Ungkap Kejanggalan Pelaku Penyerangnya yang Hanya Berpangkat Brigadir

"Harusnya yang khawatir adalah anggota Polri yang berbuat serupa (korupsi) atau yang kaya karena menggunakan kekuasaannya atau kewenangannya. Sehingga dia bisa menyerang saya," jelas Novel.

Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan
Indonesia
Jalani Program Deradikalisasi, Eks Napi Terorisme Kini Sukses Jadi Pengusaha Kuliner hingga Perkebunan

Boy Rafli Amar melakukan monitoring program deradikalisasi di satu mitra Deradikalisasi BNPT Produksi "Calyna Candy" milik eks napi terorisme.

Kasus Corona Tanah Air Bertambah 9.321
Indonesia
Kasus Corona Tanah Air Bertambah 9.321

Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus corona bertambah 9.321 kasus pada Kamis (7/1) menjadi 797.723.

Sandiaga Uno Minta Masyarakat Tak Lengah Selama PSBB Transisi
Indonesia
Sandiaga Uno Minta Masyarakat Tak Lengah Selama PSBB Transisi

RIB melaporkan angka peserta rapid test yang terdeteksi positif COVID-19 di Jakarta hingga saat ini berkisar dua persen

Ganjil-Genap Kembali Ditiadakan Hingga 8 November
Indonesia
Ganjil-Genap Kembali Ditiadakan Hingga 8 November

Ditlantas Polda Metro Jaya juga akan melakukan analisis dan evaluasi

Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok
Indonesia
Vaksinasi Gotong Royong untuk Capai Kekebalan Kelompok

Pemerintah menerbitkan aturan tentang vaksinasi gotong-royong yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Pandemi COVID-19.

KPK Tak Perlu Ambilalih Kasus Pinangki-Djoko Tjandra Kalau Kejagung Profesional
Indonesia
KPK Tak Perlu Ambilalih Kasus Pinangki-Djoko Tjandra Kalau Kejagung Profesional

KPK melaksanakan tugas mengawasi penanganan perkara ini