Bersama Tokoh Lintas Agama, Jokowi Serukan Hentikan Gesekan Antarkelompok Presiden Jokowi (tengah) bersama tokoh lintas agama menyerukan persatuan di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (16/5). (FB/Presiden Joko Widodo)

Presiden Joko Widodo bersama dengan para tokoh lintas agama meminta kelompok masyarakat yang terbelah pasca Pilgub DKI Jakarta menjaga keutuhan NKRI dan Bhineka Tunggal Ika.

Hal disampaikan saat melakukan konferensi pers usai bersilahturahmi di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (16/5) sore.

Dalam kesempatan itu, Jokowi menyerukan untuk menghentikan gesekan antarkelompok yang akhir-akhir ini menguat.

"Jikalau pun dalam beberapa waktu terakhir ini ada gesekan antar kelompok di masyarakat, mulai saat ini saya minta hal-hal tersebut, gesekan tersebut untuk segera dihentikan. Jangan saling menghujat karena kita ini adalah saudara. Jangan saling menjelekkan karena kita ini adalah saudara. Jangan saling memfitnah karena kita ini adalah bersaudara. Jangan saling menolak karena kita ini adalah saudara," kata Jokowi.

Ketua MUI KH Ma'ruf Amin yang turut hadir juga mengatakan siap membantu pemerintah menjaga kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Kami juga mendukung upaya pemerintah untuk menghentikan segala upaya yang dapat menimbulkan terjadinya konflik di masyarakat. Kami sepakat untuk menguatkan rasa kebangsaan Indonesia dan menguatkan persaudaraan sebangsa dan setanah air atau yang kita sebut dengan ukhuwah islamiyyah. Dan kami akan berusaha memperbanyak dialog-dialog kebangsaan atau halaqah kebangsaan di dalam kalangan masyarakat, supaya rasa kebangsaan masyarakat semakin kuat dan keutuhan bangsa semakin dapat terjamin," katanya.

Jokowi juga menyatakan telah memerintahkan Kapolri dan Panglima TNI untuk tidak ragu-ragu menindak tegas segala bentuk ucapan dan tindakan yang mengganggu persatuan dan persaudaraan.

"Yang mengganggu NKRI dan Bhineka Tunggal Ika. Yang tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945," kata Jokowi.

Baca juga berita terkait lainnya: Pesan Perdamaian Presiden Jokowi Dari Masjid Niujie Beijing

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
RSPI Sulianti Saroso Isolasi 9 Orang, 2 Dipastikan Positif Corona
Indonesia
RSPI Sulianti Saroso Isolasi 9 Orang, 2 Dipastikan Positif Corona

Syahril belum bisa memastikan tujuh orang yang masuk pengawasan itu bakal negatif Corona

Jokowi Umumkan Penghapusan Eselon 3 dan 4 di Naskah Pidato HUT Kopri
Indonesia
Jokowi Umumkan Penghapusan Eselon 3 dan 4 di Naskah Pidato HUT Kopri

Panjangnya rantai pengambilan keputusan birokrasi ASN harus bisa dipotong.

Sehari Positif COVID-19 Tambah Nyaris 1.000, Pengamat Kritik Istana Mulai Bingung
Indonesia
Sehari Positif COVID-19 Tambah Nyaris 1.000, Pengamat Kritik Istana Mulai Bingung

Belum lagi usulan kelonggaran PSBB dan berdamai dengan COVID-19

Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah
Indonesia
Alasan Ditjenpas Belum Putuskan Tindakan ke John Kei Usai Kembali Berulah

Pada 26 Desember 2019, John Kei memperoleh bebas bersyarat setelah menghuni Lapas Nusakambangan sejak 2014

Kadernya Nyaris Tewas di Stasiun Cikini, Muhammadiyah Minta KCI Perbaiki Layanan Disabilitas
Indonesia
Kadernya Nyaris Tewas di Stasiun Cikini, Muhammadiyah Minta KCI Perbaiki Layanan Disabilitas

Akibatnya, dari kejadian tersebut Alun mengalami trauma berat hingga mengalami luka luka, lebam, sakit di persendian di beberapa bagian tubuhnya

Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19 Tahap Ketiga di UEA
Indonesia
Tiongkok Uji Klinis Vaksin COVID-19 Tahap Ketiga di UEA

Kerja sama lintasnegara dalam uji klinis tahap ketiga antara Tiongkok dan UEA tidak hanya mencerminkan keberhasilan kerja sama internasional

Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana
Indonesia
Jangan Sampai Pilkada Jadi Bencana

Hadar Nafis Gumay mengingatkan, apabila Pilkada tetap dihelat di saat pandemi, maka akan menjadi bencana bagi masyarakat.

Fadli Zon: Ide Masa Jabatan Presiden 7 Tahun Berbahaya Bagi Demokrasi Indonesia
Indonesia
Fadli Zon: Ide Masa Jabatan Presiden 7 Tahun Berbahaya Bagi Demokrasi Indonesia

Ia menilai bahwa usulan agar masa bhakti Presiden adalah 7 tahun dalam satu periode adalah wacana yang membahayakan bagi kelangsungan demokrasi di Indonesia.

Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja
Indonesia
Jokowi Diminta Buka Ruang Dialog dengan Buruh Bahas UU Cipta Kerja

Jika jalur konstitusional yang ditempuh, Presiden Jokowi harus segera menandatangani dan mengesahkan Omnibus Law Cipta Kerja sebagai UU

Sidang Putusan Etik Firli Ditunda, ICW: Jangan Sampai Dimanfaatkan Intervensi Dewas KPK
Indonesia
Sidang Putusan Etik Firli Ditunda, ICW: Jangan Sampai Dimanfaatkan Intervensi Dewas KPK

Indonesia Corruption Watch (ICW) khawatir ada pihak yang memanfaatkan penundaan sidang putusan tersebut untuk mengintervensi Dewan Pengawas KPK.