Berpergian Saat Larangan Mudik, Wajib Karantina Mandiri Selama Lima Hari Kedatangan para pemudik di stasiun kereta. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

Merahputih.com - Juru Bicara Pemerintah Untuk Penanganan COVID-19 Wiku Adisasmito memaparkan terkait kebijakan larangan mudik pada 6-17 Mei 2021. Ada sejumlah pengecualian dan sejumlah syarat bagi masyarakat yang diperbolehkan mudik.

Dengan pengecualian layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak seperti bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan sakit atau duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1, dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping 2 orang.

Baca Juga:

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Bagi pihak yang dikecualikan terdapat syarat perjalanan yang harus dipenuhi yaitu surat izin dari pimpinan instansi pekerja, di mana khusus untuk ASN, pegawai BUMN, BUMD, TNI-Polri diberikan dari pejabat setingkat eselon 2.

"Yakni dengan tanda tangan basah atau elektronik yang dibukukan," kata Wiku dalam konferensi pers di Youtube BNPB, Kamis (8/4).

Wiku menyebut untuk pekerjaan sektor informal atau masyarakat yang memiliki keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalan dari pihak desa atau kelurahan sesuai dengan domisili masing-masing.

Wiku menekankan bahwa surat izin perjalanan itu berlaku untuk perseorangan dan satu kali perjalanan pergi atau pulang dan diwajibkan untuk masyarakat lebih dari 17 tahun ke atas.

"Selain keperluan tersebut di atas tidak diizinkan untuk mudik. Apabila tidak memenuhi persyaratan ini maka surat izin tidak akan diterbitkan," ucapnya.

Dia mengatakan selama larangan mudik berlaku akan ada pelaksanaan operasi screening dokumen izin perjalanan dan surat keterangan negatif COVID-19.

Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Sejumlah penumpang KM Egon asal Kumai Kalimantan Tengah berjalan usai tiba di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Jawa Tengah, Minggu (18/6). Foto: ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra

Operasi itu, kata dia, akan dilakukan di tempat-tempat strategis seperti pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan dan titik penyekatan daerah aglomerasi.

"Harap dicatat bahwa masyarakat yang mendapatkan izin pada periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5 x 24 jam setibanya di tempat tujuan sebelum melakukan aktivitas," tambahnya.

Menurut Wiku, karantina mandiri dilakukan di fasilitas yang disediakan pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Karantina mandiri tersebut menggunakan biaya mandiri.

Seluruh moda transportasi dilarang beroperasi selama masa mudik Idul Fitri 2021, 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri dan Surat Edaran Satgas COVID-19.

"Kemenhub telah menerbitkan peraturan Menhub No PM 13 tahun 2021 tentang pengendalian transportasi selama Idul Fitri 1442 H. Dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19," kata Juru Bicara (Jubir) Kemenhub Aditia Irawati.

Baca Juga:

Hukuman bagi Warga Nekat Mudik Tengah Dibahas

Larangan beroperasi ini berlaku pada setiap moda transportasi. Namun, ada sejumlah pengecualian.

Aturan lengkap larangan mudik ini ada dalam SE Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idulfitri Tahun 1442 Hijriah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Selama Bulan Suci Ramadan 1442 Hijriah. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ini Seruan Menteri Agama Soal Salat Idulfitri di Tengah Pandemi COVID-19
Indonesia
Ini Seruan Menteri Agama Soal Salat Idulfitri di Tengah Pandemi COVID-19

Tren penularan COVID-19 di Indonesia masih cukup tinggi.

Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah
Indonesia
Jokowi Tinjau Proyek Pangan di Kalimatan Tengah

Food estate kawasan aluvial ini dibangun pada lahan Eks-PLG dengan seluas lahan potensial 165.000 hektare.

Kronologi Penangkapan Komplotan Remaja yang Produksi Puluhan Kilogram Ganja Gorila
Indonesia
Kronologi Penangkapan Komplotan Remaja yang Produksi Puluhan Kilogram Ganja Gorila

penangkapan ini dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari masyarakat akan banyaknya peredaran narkoba. Diketahui, para pengedar narkoba ini disinyalir berasal dari wilayah Jakarta Barat

Pendekatan Gugus Tugas Riau Tangani Kasus COVID-19
Indonesia
Pendekatan Gugus Tugas Riau Tangani Kasus COVID-19

Ini merupakan strategi yang lebih intensif

422 Ribu Kendaraan Nekat 'Terobos' Masuk Jakarta
Indonesia
422 Ribu Kendaraan Nekat 'Terobos' Masuk Jakarta

Volume lalu lintas (lalin) tersebut turun 69,32 persen, dibanding dengan lalin periode yang sama pada Lebaran 2019.

Isu Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai untuk Cek Ombak Respon Jokowi
Indonesia
Isu Perpanjangan Masa Jabatan Dinilai untuk Cek Ombak Respon Jokowi

Direktur Eksekutif Indopolling Network, Wempy Hadir menilai, kelompok yang melempar isu masa jabatan 3 periode hanya ingin melihat respons Presiden Joko Widodo.

Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi
Indonesia
Buntut Hajatan Rizieq Shihab, Camat dan Lurah Dapat Surat Panggilan Polisi

Polisi bakal meminta klarifikasi kepada mereka guna mencari tahu apakah ada dugaan pidana

Tujuh Donatur Sumbang Alat Medis dan Sembako untuk Jabar
Indonesia
Tujuh Donatur Sumbang Alat Medis dan Sembako untuk Jabar

Bantuan kesehatan dari berbagai pihak ini membuat kesiapan peralatan penanggulangan COVID-19 di Jabar sudah cukup memadai.

IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas
Indonesia
IPW: Teroris yang Sudah Selesai Jalani Hukuman Kini Bebas Melakukan Aktivitas

Tingkat kerawanan ini makin tinggi tatkala konflik polri dengan ormas keagamaan yang dipimpin Rizieq tak kunjung selesai

Jalani Pemeriksaan, Keponakan JK Dicecar 53 Pertanyaan soal Pidana Perbankan
Indonesia
Jalani Pemeriksaan, Keponakan JK Dicecar 53 Pertanyaan soal Pidana Perbankan

Dia diperiksa selama 10 jam dengan dicecar 53 pertanyaan pada Kamis (18/3) kemarin.