Berkas Perkara Streaming Ilegal Tayangan Sepak Bola Diproses ke Kejaksaan Ilustrasi Streaming Ilegal. (Istimewa)

MerahPutih.com - Berkas perkara streaming ilegal siaran langsung sepak bola di wilayah Jawa Tengah dinyatakan telah lengkap (P-21) oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. Ini adalah tindak lanjut dari penetapan tersangka oleh pihak Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Tengah.

Atas perbuatan tersebut, tersangka mendapat ancaman pidana maksimal hingga 10 tahun penjara dan denda Rp4 miliar, sesuai dengan ketentuan pasal 118 dan/atau Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Ini berdasarkan laporan dari Mola TV selaku pemegang lisensi MOLA TV Content & Channels. Perbuatan pidana dilakukan melalui laman "bolasiar.live, bolasiar.net, bolasiar.xyz, dan 62.210.88.55."

Baca Juga:

Kerusuhan Meluas hingga Menteng, Polisi Minta Warga Tak Keluar Rumah

Kanit I Subdit I Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Jawa Tengah Kompol Edi Purnomo mengatakan, telah menyerahkan tersangka dan barang bukti ke jaksa penuntut umum (JPU) Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah pada tanggal 1 Oktober 2020.

“Hasil penyidikan perkara website Bolasiar yang dilakukan oleh Penyidik Unit I Subdit I Ditreskrimsus Polda Jateng berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP Nomor: LP/B/253/VII/2020/Jateng/Ditreskrimsus tanggal 9 Juli 2020 dengan Terlapor Sdr IW telah dinyatakan lengkap (P-21) oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah," tutur Edi Purnomo, seperti dikutip Bolaskor.com.

Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/mohamed_hassan)
Ilustrasi. (Foto: MP/Pixabay.com/mohamed_hassan)

Tim kuasa hukum MOLA TV Uba Rialin menerangkan, upaya hukum terpaksa diambil. Sejak awal pihaknya telah beritikad baik dengan mengumumkan hak atas tayangan MOLA Content & Channels di surat kabar nasional dan melakukan sosialisasi, serta melakukan pendekatan persuasif kepada khalayak umum secara intensif.

Mereka melakukan itu di beberapa kota, termasuk Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Medan, Batam, Makassar, dan Balikpapan. Mereka juga telah memberikan peringatan kepada pihak-pihak yang diduga melakukan pelanggaran. Namun, upaya-upaya sebagaimana disebutkan di atas tetap diabaikan.

"Langkah ini sebagai bukti kalau kita harus berjuang dengan tindakan nyata khususnya terkait kasus pelanggaran hak cipta atas tayangan yang dimiliki secara sah ini,” tutur Uba Rialin.

“Kami sangat menyayan gkan kejadian ini karena kami sudah berusaha bersikap kooperatif, di mana sebelum memulai suatu prosedur hukum atas kasus dugaan pelanggaran tertentu kami memastikan untuk selalu membuka pintu dialog dan kerjasama, namun apa daya usaha tersebut tidak diindahkan dan pelanggaran tetap terjadi,” imbuhnya.

Baca Juga:

Massa Demo UU Cipta Kerja Lemparkan Bola Berisi Cairan Kimia ke Polisi

Ditegaskan oleh Uba Rialin, seluruh tayangan MOLA Content & Channels lekat dengan hak-hak ekonomi MOLA TV yang tidak dapat dipergunakan tanpa kerja sama, izin, ataupun persetujuan tertulis. Segala bentuk penayangan, publikasi, atau kegiatan apapun terkait di wilayah Negara Republik Indonesia melalui media apapun juga yang dilakukan tanpa ijin, persetujuan tertulis di area atau dengan tujuan komersil adalah pelanggaran hukum yang memiliki konsekuensi hukum.

Aparat penegak hukum secara intensif akan terus melakukan investigasi dan menindak secara hukum termasuk sanksi pidana terhadap para terduga pelaku pelanggaran hak cipta atas tayangan MOLA Content & Channels di Indonesia, seperti misalnya para penyelenggara layanan streaming ilegal/pembajak konten, penyelenggara kegiatan nonton bareng tanpa izin, pengedar, penyebar, pelaku endorsement di media sosial maupun pengguna/pembeli konten ilegal atas tayangan MOLA Content & Channels. (*)

Baca Juga:

Dampak Pilkada di Tengah Pandemi Versi Guru Besar UI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kapolri Mutasi 8 Kapolres, ini Daftar Lengkapnya
Indonesia
Kapolri Mutasi 8 Kapolres, ini Daftar Lengkapnya

Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idham Azis merombak besar-besaran sejumlah perwira menengah.

Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki
Indonesia
Komjak Diingatkan Tak Bangun Opini di Kasus Jaksa Pinangki

Tindakan Komjak dapat mengganggu jalannya proses hukum yang dilakukan Kejagung

Konflik Demokrat Diperkirakan Meluas dan Tidak Terjembatani
Indonesia
Konflik Demokrat Diperkirakan Meluas dan Tidak Terjembatani

Perpecahan tersebut akan memunculkan kepengurusan ganda

Pakar Nilai Tim Pemburu Koruptor Bentuk Pemborosan dan Tumpang Tindih Kewenangan
Indonesia
Pakar Nilai Tim Pemburu Koruptor Bentuk Pemborosan dan Tumpang Tindih Kewenangan

Wacana tersebut digulirkan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD

Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen
Indonesia
Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen

"Untuk Underpass Senen Ekstension progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen," kata Hari

Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
Bamsoet Soroti Pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Bamsoet mengingatkan agar pembentukan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN tersebut tidak bertentangan cara kerjanya.

KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos
Indonesia
KPK Pastikan Dalami Dugaan Keterlibatan Puan Maharani dalam Kasus Suap Bansos

KPK memastikan bakal mendalami setiap informasi terkait kasus dugaan suap pengadaan bansos COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek yang menjerat Mensos Juliari Batubara.

[HOAKS atau FAKTA] Kaesang Pengarep Akui Mampu Tangani Corona Asal Jadi Gubernur DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Kaesang Pengarep Akui Mampu Tangani Corona Asal Jadi Gubernur DKI

Tidak ada pernyataan dari Kaesang Pangarep yang menyatakan dia mampu menangani virus Corona COVID-19.

Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun
Indonesia
Jokowi Luncurkan Bansos Tunai Rp110 Triliun

Ada 3 program bantuan pemerintah di tahun 2021 ini diantaranya Program Keluarga Harapan, Program Sembako dan Bantuan Sosial Tunai.

PN Jaksel Hari Ini Bacakan Dakwaan Ruslan Buton
Indonesia
PN Jaksel Hari Ini Bacakan Dakwaan Ruslan Buton

Ruslan Buton telah dua kali mengajukan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan