Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara 4 tersangka kasus penghapusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sudah lengkap.

Berkas perkara yang dinyatakan lengkap yakni Djoko Tjandra, pengusaha Tommy Sumardi, mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Setelah itu, tersangka dan alat bukti akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Sehingga tahap berikutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang belum terkonfirmasi kapan akan dilakukan penyerahan tahap dua itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).

Baca Juga

Pinangki Kembali Duduk di Kursi Pesakitan Dua Pekan Lagi

Hari mengatakan administrasi penanganan perkara akan diserahkan antara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sesuai wilayah hukum peristiwa pidana. Dia menyebut untuk persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

"Itu kewenangan penuntut umum tinggal melihat locus tempus di mana;" tuturnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, Bareskrim dan pihak Kejaksaan akan melakukan kordinasi lebih lanjut terkait dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, atau pelimpahan tahap II.

"Tentunya kami sedang mempersiapkan proses selanjutnya yakni pelimpahan tahap II," jelasnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra saat masih menjadi buron.

Keempat tersangka itu adalah Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi selaku pemberi suap. Selanjutnya, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Dalam kasus ini, tersangka tindak pidana korupsi di pihak pemberi hadiah dijerat pasal 5 ayat 1, pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Tipikor junto pasal 55 KUHP.

Sementara itu, tersangka penerima hadiah yaitu Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon dikenakan pasal 5 ayat 2, pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus menolak seluruh gugatan praperadilan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Eks Dirut BTN Resmi Jadi Tersangka Gratifikasi

Sidang agenda pembacaan putusan digelar di PN Jaksel, Selasa (6/10). Hakim Ketua Suharno menilai Bareskrim Polri dalam penetapan tersangka terhadap Napoleon dalam perkara gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra dianggap sudah sesuai prosedur.

"Pertama, menolak praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara senilai nihil," ungkap Hakim Ketua Suharno di ruang 5, PN Jaksel. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KLB Demokrat Diberi Waktu Menkum dan HAM Yasonna Bereskan Berkas
Indonesia
KLB Demokrat Diberi Waktu Menkum dan HAM Yasonna Bereskan Berkas

Masih ada dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang terkait permohonan pengesahan kepengurusan.

Live Instagram, Anies Minta Harap Dimaklumi Kalau Ada yang Salah
Indonesia
Live Instagram, Anies Minta Harap Dimaklumi Kalau Ada yang Salah

"Jadi kalau nanti ada salah-salah, dimaklumi ya," kata Anies

Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi
Indonesia
Kapolri: UU ITE Digunakan untuk Saling Lapor dan Berpotensi Timbulkan Polarisasi

Ada kesan UU ITE hanya keras terhadap kelompok tertentu

Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies
Indonesia
Jenguk saat Isolasi Mandiri, Istri dan Anak-anak Rindu Pelukan Anies

Fery Farhati menjenguk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sedang menjalani isolasi mandiri di Rumah Dinas Gubernur, kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Yogyakarta Tiadakan Acara Outdoor Pergantian Tahun Baru
Indonesia
Yogyakarta Tiadakan Acara Outdoor Pergantian Tahun Baru

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) meniadakan event besar outdoor untuk memperingati malam pergantian tahun.

Belanda Kembali Berlakukan Lockdown Parsial
Dunia
Belanda Kembali Berlakukan Lockdown Parsial

Perdana Menteri Belanda Mark Rutte mengatakan, pada Selasa (13/10), bahwa Belanda harus kembali ke "penguncian sebagian".

Saksi Sebut Pinangki Belikan Tiket Untuk Anita dan Andi Irfan Jaya ke Malaysia
Indonesia
Saksi Sebut Pinangki Belikan Tiket Untuk Anita dan Andi Irfan Jaya ke Malaysia

Sebelumnya Andi Irfan Jaya didakwa oleh JPU menjadi perantara suap terpidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali, Djoko Tjandra kepada Jaksa Pinangki Sirna Malasari

Gibran Copot dan Mutasi ASN Perempuan yang Ketahuan Nikah Siri
Indonesia
Gibran Copot dan Mutasi ASN Perempuan yang Ketahuan Nikah Siri

Gibran pun langsung memberikan tindakan tagas dengan mencopot guru tersebut dan memberikan sanksi dengan melakukan mutasi ke dinas lain

Pemerintah Bersikukuh Tes CPNS Lanjut Terus Saat Pandemi COVID-19, DPR Manut
Indonesia
Pemerintah Bersikukuh Tes CPNS Lanjut Terus Saat Pandemi COVID-19, DPR Manut

Tes SKB CPNS akan dilaksanakan pada akhir Agustus hingga awal Oktober

Update Kasus Corona DKI Jumat (18/9): 60.875 Positif, 1.535 Orang Meninggal Dunia
Indonesia
Update Kasus Corona DKI Jumat (18/9): 60.875 Positif, 1.535 Orang Meninggal Dunia

Penambahan kasus positif perhari sebanyak 1.403 jiwa dalam sehari.