Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan Djoko Tjandra. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara 4 tersangka kasus penghapusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sudah lengkap.

Berkas perkara yang dinyatakan lengkap yakni Djoko Tjandra, pengusaha Tommy Sumardi, mantan Kadiv Hubungan Internasional Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo. Setelah itu, tersangka dan alat bukti akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum (JPU).

"Sehingga tahap berikutnya adalah penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti yang belum terkonfirmasi kapan akan dilakukan penyerahan tahap dua itu," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Hari Setiyono kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Jalan Sultan Hasanuddin, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (7/10).

Baca Juga

Pinangki Kembali Duduk di Kursi Pesakitan Dua Pekan Lagi

Hari mengatakan administrasi penanganan perkara akan diserahkan antara Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat atau Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sesuai wilayah hukum peristiwa pidana. Dia menyebut untuk persidangan akan dilakukan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat.

"Itu kewenangan penuntut umum tinggal melihat locus tempus di mana;" tuturnya.

Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono menuturkan, Bareskrim dan pihak Kejaksaan akan melakukan kordinasi lebih lanjut terkait dengan penyerahan tersangka dan barang bukti, atau pelimpahan tahap II.

"Tentunya kami sedang mempersiapkan proses selanjutnya yakni pelimpahan tahap II," jelasnya.

Untuk diketahui, Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra saat masih menjadi buron.

Keempat tersangka itu adalah Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi selaku pemberi suap. Selanjutnya, mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte dan Mantan Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Prasetijo Utomo.

Dalam kasus ini, tersangka tindak pidana korupsi di pihak pemberi hadiah dijerat pasal 5 ayat 1, pasal 3 Undang-undang Nomor 20 tahun 2002 tentang Tipikor junto pasal 55 KUHP.

Sementara itu, tersangka penerima hadiah yaitu Brigjen Prasetijo dan Irjen Napoleon dikenakan pasal 5 ayat 2, pasal 11 dan 12 huruf a dan b Undang-undang nomor 20 tahun 2002 tentang tindak pidana korupsi junto pasal 55 KUHP.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus menolak seluruh gugatan praperadilan mantan Kadiv Hubinter Polri, Irjen Napoleon Bonaparte.

Baca Juga

Eks Dirut BTN Resmi Jadi Tersangka Gratifikasi

Sidang agenda pembacaan putusan digelar di PN Jaksel, Selasa (6/10). Hakim Ketua Suharno menilai Bareskrim Polri dalam penetapan tersangka terhadap Napoleon dalam perkara gratifikasi penghapusan red notice Djoko Tjandra dianggap sudah sesuai prosedur.

"Pertama, menolak praperadilan Pemohon untuk seluruhnya. Kedua, membebankan biaya perkara senilai nihil," ungkap Hakim Ketua Suharno di ruang 5, PN Jaksel. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PPP Tegaskan Mekanisme Pembahasan RUU Omnibus Law Beda dengan Lainnya
Indonesia
PPP Tegaskan Mekanisme Pembahasan RUU Omnibus Law Beda dengan Lainnya

Tim pemerintah yang bertugas membahas RUU Omnibus Law diminta melibatkan dan meminta pendapat masyarakat

Satu Keluarga di Kota Serang Diduga Jadi Korban Jatuhnya Sriwijaya Air
Indonesia
Satu Keluarga di Kota Serang Diduga Jadi Korban Jatuhnya Sriwijaya Air

Satu keluarga yang tinggal di Kota Serang, Banten, diduga menjadi salah satu korban kecelakaan jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ-182 di Perairan Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Sabtu (9/1).

PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....
Indonesia
PKS Tegas Minta Pembahasan RUU HIP Dibatalkan, Syaratnya....

Penekanan kembali pada trisila dan ekasila bisa mengacaukan konstruksi pemahaman Pancasila

Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama
Indonesia
Pembubaran FPI Bisa Picu Perlawanan, Pemerintah Diminta Dekati Tokoh Agama

Kebijakan pembubaran Front Pembela Islam bisa memiliki efek panjang sehingga pemerintah harus mengantisipasinya.

Data Ketersediaan Ruang Isolasi di RSUD Jakarta per Kamis (17/9)
Indonesia
Data Ketersediaan Ruang Isolasi di RSUD Jakarta per Kamis (17/9)

11 RSUD yang ruang isolasinya sudah penuh.

DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021
Indonesia
DPR Dukung Pembukaan Sekolah Tatap Muka di 2021

"Jika orang tua siswa tidak mengizinkan, maka siswa tetap dibolehkan ikut belajar secara daring,” ujar Sofyan Tan.

KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan
Indonesia
KPK Pertimbangkan Banding Atas Putusan 6 Tahun Bui Wahyu Setiawan

Wahyu juga terbukti menerima uang Rp 500 juta

Simak Nih! 2 Skenario Lockdown Kota Bogor
Indonesia
Simak Nih! 2 Skenario Lockdown Kota Bogor

2 skenario rencana "lockdown" ini guna mengantisipasi rencana DKI Jakarta untuk menerapkan "lockdown"

Tokoh Intelijen Minta Jokowi Pulangkan WNI di Negara yang Lockdown
Indonesia
Tokoh Intelijen Minta Jokowi Pulangkan WNI di Negara yang Lockdown

Harus segera dicari solusi untuk memulangkan para WNI di berbagai negara

KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta
Indonesia
KPK Jebloskan Eks Wali Kota Medan ke Lapas Tanjung Gusta

KPK mengeksekusi mantan Wali Kota Medan Dzulmi Eldin ke Lapas Tanjung Gusta, Medan, Kamis (16/7).