Berkas Perkara Lengkap, Eks Petinggi Waskita Karya Adi Wibowo Segera Disidang Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Foto: MP/Dickie

MerahPutih.com - Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas perkara dari Kepala Divisi I PT Waskita Karya Persero Tbk tahun 2008-2012, Adi Wibowo.

Adi Wibowo akan segera diadili dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kampus Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, tahun anggaran 2011.

Baca Juga

KPK Setor Uang Terpidana Korupsi Proyek Waskita Karya Rp 3,8 M ke Kas Negara

"Tim Jaksa telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti (Tahap II) untuk Tersangka AW dari Tim Penyidik karena telah terpenuhinya seluruh kelengkapan isi berkas perkara," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri dalam keterangannya, Rabu (11/5).

Dengan perlimpahan ini, penahanan Adi Wibowo menjadi kewenangan tim jaksa penuntut. Di mana, ia akan akan ditahan selama 20 hari ke depan.

"Terhitung 10 Mei 2022 sampai dengan 29 Mei 2022 di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," kata Ali.

Tim jaksa memiliki waktu 14 hari kerja untuk menyusun dakwaan Adi Wibowo. Nantinya, berkas dakwaan akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

"Persidangan diagendakan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," kata Ali.

Diketahui, KPK menahan Adi Wibowo, Selasa (11/1). Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi ini sejak 2018 lalu.

Baca Juga

KPK Tak Segan Jerat PT Waskita Karya Jadi Tersangka Korporasi

Adapun proyek pembangunan kampus IPDN ini merupakan proyek pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tahun anggaran 2011.

Di mana, Adi Wibowo ditetapkan sebagai tersangka bersam dua orang lainnya, yakni Kepala Divisi Konstruksi VI PT Adhi Karya (Persero) Tbk Dono Purwoko, dan mantan Pejabat Pembuat Komitmen Kemendagri, Dudy Jocom.

Ketiganya diduga memperkaya diri, atau orang lain atau korporasi terkait pengadaan dan pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan gedung kampus IPDN di Minahasa, Sulawesi Utara dan Gowa, Sulawesi Selatan.

Adapun penetapan tersangka itu hasil pengembangan kasus korupsi pembangunan Gedung IPDN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat dan Rokan Hilir, Riau. Kasus ini telah menjerat dua mantan pejabat PT Hutama Karya (Persero) Tbk.

Di antaranya, mantan Senior Manager Pemasaran PT Hutama Karya, Bambang Mustaqim dan mantan General Manager Divisi Gedung PT Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan.

Mereka dihukum 5 tahun pidana penjara. Tindak pidana korupsi itu dilakukan keduanya bersama-sama dengan Dudy Jocom.

Dalam putusan pengadilan, Bambang menguntungkan diri sendiri sebesar Rp 500 juta, Budi Rachmat Kurniawan sebesar Rp 1 miliar, serta orang lain dan korporasi, yaitu Dudy Jocom sebesar Rp 5,3 miliar, Hutama Karya sebesar Rp 40,8 miliar dan sejumlah pihak lainnya. (Pon)

Baca Juga

KPK Garap Eks Pejabat Pemprov DKI Terkait Kasus Korupsi Fiktif Waskita Karya

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP
Indonesia
Tak Boleh Ikut Pemilu Jadi Alasan Megawati Bentuk PDIP

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merayakan hari jadinya yang ke-49 tahun pada Senin (10/1).

Pemkot Surabaya Hapuskan Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran
Indonesia
Pemkot Surabaya Hapuskan Denda Keterlambatan Pelaporan Kelahiran

Program tersebut merupakan bagian dari upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mewujudkan kota yang tertib administrasi kependudukan.

Warga Bandung Sepakat Pemberlakuan Ganjil Genap
Indonesia
Warga Bandung Sepakat Pemberlakuan Ganjil Genap

"Artinya diberlakukannya ganjil genap ini terjadi penurunan sekitar 50 persen. Lalu lintas menjadi lancar dan volumenya berkurang, kecepatan meningkat. Artinya efektif dan berhasil," ucap Ricky.

Kenangan Ridwan Kamil saat Memimpin Bandung Bersama Mang Oded
Indonesia
Kenangan Ridwan Kamil saat Memimpin Bandung Bersama Mang Oded

Ridwan Kamil mengenang kebersamaan dengan Mang Oded saat memimpin Kota Bandung pada 2013-2018.

Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi
Indonesia
Sanksi Tilang Diterapkan Setelah 50 Persen Kendaraan Lakukan Uji Emisi

Tapi masyarakat diminta untuk laksanakan uji emisi

Nilai Investasi di Jawa Barat Mencapai Rp 72,46 Triliun
Indonesia
Nilai Investasi di Jawa Barat Mencapai Rp 72,46 Triliun

Jawa Barat disebut menjadi destinasi favorit para investor. Realisasi investasi penanaman modal asaing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) di Jabar pada semester I/2021 telah mencapai Rp 72,46 trilliun.

Baru Kali Ini, Kapolri Minta Warga Kritik Polisi Lewat Mural
Indonesia
Baru Kali Ini, Kapolri Minta Warga Kritik Polisi Lewat Mural

Kapolri mempersilakan kepada seluruh peserta lomba untuk menghasilkan karya mural dengan sub tema kritikan atau masukan kepada Polri baik dari segi negatif maupun positif.

Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level
Indonesia
Pemerintah Beberkan Alasan PPKM Gunakan Istilah Level

Pemerintah menjelaskan alasan mengganti istilah PPKM Darurat menjadi PPKM dengan level tertentu.

Elite PDIP Sebut Hasil Survei Jadi Motivasi Cetak Hattrick di Pileg 2024
Indonesia
Elite PDIP Sebut Hasil Survei Jadi Motivasi Cetak Hattrick di Pileg 2024

Hasil survei Litbang Kompas kembali menempatkan PDI Perjuangan (PDIP) sebagai partai dengan elektabilitas tertinggi.

Polisi Pastikan Kondisi Ferdinand Hutahaean Tidak Sakit
Indonesia
Polisi Pastikan Kondisi Ferdinand Hutahaean Tidak Sakit

Saat menjalani pemeriksaan di Bareskrim Polri, Ferdinand membawa daftar riwayat penyakit