Berkas Perkara Lengkap, Edhy Prabowo Segera Diadili Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (22-3-2021). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/rwa.

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merampungkan berkas penyidikan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo. Dengan demikian, Edhy Prabowo bakal segera duduk di kursi terdakwa Pengadilan Tipikor Jakarta.

Selain Edhy Prabowo, tim penyidik juga telah merampungkan berkas penyidikan dua staf khusus Edhy, yakni Safri dan Andreau Pribadi Misanta; sekretaris pribadi Edhy bernama Amiril Mukminin; pengurus PT Aero Citra Kargo (PT ACK) bernama Siswadi; serta staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan bernama Ainul Faqih.

Plt Jubir KPK Ali Fikri mengatakan, berkas penyidikan enam tersangka penerima suap dari eksportir benur itu telah dinyatakan lengkap atau P21. Untuk itu, tim penyidik melimpahkan berkas perkara, barang bukti dan keenam tersangka ke tahap penuntutan atau tahap II.

Baca Juga:

Kasus Edhy Prabowo, KPK Sita Duit Rp3 Miliar dari Bekas Caleg Gerindra

"Hari ini, tim penyidik melaksanakan tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti atas nama tersangka EP dan kawan-kawan kepada tim jaksa penuntut umum. Sebelumnya berkas perkara para tersangka dimaksud telah dinyatakan lengkap atau P21," kata Ali dalam keterangannya, Rabu (24/3).

Dengan pelimpahan ini, penahanan Edhy dan lima tersangka lainnya beralih dan dilanjutkan oleh tim JPU masing-masing selama 20 hari ke depan terhitung 24 Maret 2021 sampai dengan 12 April 2021.

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo berjalan menuju mobil tahanan usai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jumat (22/1). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/hp.

Seiring dengan pelimpahan itu, tim jaksa penuntut umum memiliki waktu maksimal 14 hari kerja untuk menyusun surat dakwaan terhadap Edhy dan lima orang lainnya. Nantinya jaksa akan melimpahkan surat dakwaan keenam terdakwa tersebut kepada Pengadilan Tipikor Jakarta untuk disidangkan.

"Persidangan diagendakan di PN Tipikor Jakarta Pusat," ujar Ali.

Baca Juga:

KPK Sita Mobil Pengacara Terkait Suap Benur Edhy Prabowo

Untuk merampungkan penyidikan perkara suap yang menjerat Edhy Prabowo dan kawan-kawan ini, tim penyidik telah memeriksa sekitar 157 saksi dari berbagai pihak. Para saksi itu, di antaranya berasal dari pihak internal di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dan dari unsur swasta yaitu para eksportir yang mendapatkan izin ekspor benih bening lobster di KKP tahun 2020," kata Ali. (Pon)

Baca Juga:

Eks Caleg Gerindra Miftah Sabri Turut Diperiksa KPK Terkait Kasus Edhy Prabowo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Juru Bicara Pemerintah Ungkap Risiko Terbesar Corona Jika Masyarakat Tak Mau Diatur
Indonesia
Juru Bicara Pemerintah Ungkap Risiko Terbesar Corona Jika Masyarakat Tak Mau Diatur

"Kita harus beradaptasi dengan mengubah pola hidup dengan menjalankan protokol kesehatan yang ketat, displin, ini pola kehidupan baru. Ini harus dilaksanakan, diimplementasikan," ujar Yurianto.

 Waspada, Orang Tanpa Gejala di Jakarta Capai 14.448
Indonesia
Waspada, Orang Tanpa Gejala di Jakarta Capai 14.448

“Sampai dengan hari ini kami laporkan, 2.026 pasien masih menjalani perawatan di rumah sakit dan 2.438 orang melakukan self isolation di rumah,” paparnya

Terdampak Bencana, Pergantian Dokumen Kependudukan Tanpa Surat Kehilangan Polisi
Indonesia
Terdampak Bencana, Pergantian Dokumen Kependudukan Tanpa Surat Kehilangan Polisi

Kebutuhan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang terkena bencana lanjut dia agar bisa langsung segera informasikan ke pusat.

Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Jaksa soal Nilai Kerugian Jiwasaraya Keliru
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Perhitungan Jaksa soal Nilai Kerugian Jiwasaraya Keliru

Menurut Kresna, nilai kerugian yang disebutkan JPU tersebut masih merupakan potensi kerugian atau potential loss dan belum menjadi kerugiaan riil atau actual loss.

Djarot Saiful Hidayat Nilai Machfud Arifin Kebanyakan Retorika
Indonesia
Djarot Saiful Hidayat Nilai Machfud Arifin Kebanyakan Retorika

Djarot menilai, sang lawan, Mahfud Arifin kurang begitu paham pemerintahan yang baik.

Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman
Indonesia
Kebijakan Aparat Keamanan di Papua Harus Hadirkan Rasa Aman

Tugas pokok Polri dan TNI adalah mendukung pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat, agar tercipta rasa aman, nyaman dan kondusif.

Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen
Indonesia
Pergerakan Orang dan Kendaraan Saat Cuti Bersama Diprediksi Meningkat Hingga 20 Persen

Kemenhub akan melakukan pengecekan secara acak untuk memastikan protokol kesehatan telah dilakukan

Jumlah Kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta Per 21 Juli Tembus 17 Ribu Kasus
Indonesia
Jumlah Kumulatif COVID-19 di DKI Jakarta Per 21 Juli Tembus 17 Ribu Kasus

Data kasus yang dilaporkan hari ini semuanya dilaporkan oleh Laboratorium sesuai tanggal pelaporan 20 dan 21 Juli

KPK Panggil Eks Ketua DPR Marzuki Alie
Indonesia
KPK Panggil Eks Ketua DPR Marzuki Alie

Marzuki Alie bakal diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Hiendra Soejonto.

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Baca Komik Doraemon

Gambar Presiden Jokowi membaca komik Doraemon adalah salah. Gambar tersebut telah disunting pada bagian cover komik