Berkas Perkara Aktivis KAMI Dinyatakan Lengkap Rilis penangkapan petinggi KAMI di Mabes Polri. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Jaksa penuntut umum (JPU) menyatakan berkas perkara aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat telah lengkap atau P-21.

“Berkas perkara tersangka atas nama SN dan tersangka MJH alhamdullilah berkas perkara sudah dinyatakan P-21,” kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Awi Setiyono kepada wartawan di Gedung Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (27/11).

Adapun berkas perkara Syahganda dinyatakan lengkap pada 20 November 2020. Sementara, berkas perkara Jumhur dinyatakan lengkap pada 24 November 2020.

Baca Juga:

Polisi Limpahkan Berkas Perkara Pentolan KAMI ke Kejaksaan

Penyidik bakal melakukan pelimpahan tahap II atau melimpahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada minggu pertama Desember 2020.

Begitu pula satu aktivis KAMI lain yang menjadi tersangka dalam kasus yang sama, yakni Anton Permana dinyatakan belum lengkap oleh JPU. Sehingga dikembalikan kepada penyidik agar diperbaiki.

Polisi sudah mengembalikan berkas perkara yang telah dilengkapi ke JPU.

Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ HO-Polri)
Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono. (ANTARA/ HO-Polri)

Begitu pula dengan tersangka DW selaku pemilik akun Twitter @podoradong. Berkasnya sempat dinyatakan belum lengkap. Penyidik sudah mengembalikan berkas perkara DW yang telah dilengkapi kepada JPU.

Berkas satu tersangka lain dalam kasus ini yakni inisial KA telah dinyatakan lengkap. Penyidik telah melakukan pelimpahan tahap II pada 24 November 2020.

Masih terdapat empat tersangka lain terkait aksi di Medan, Sumatera Utara.

Baca Juga:

Sejumlah Tahanan Bareskrim Positif Corona, Termasuk Petinggi KAMI dan Gus Nur

Keempat tersangka yakni, KA, JG, NZ, WRP. Adapun KA atau Khairi Amri merupakan Ketua KAMI Medan.

Unggahan empat tersangka dalam grup aplikasi WhatsApp bernama “KAMI Medan” diduga mengandung ujaran kebencian atau hasutan. Sehingga menyebabkan aksi menolak UU Cipta kerja di Medan berujung anarkistis.

Berkas perkara untuk keempat tersangka itu juga dinyatakan belum lengkap oleh JPU.

Penyidik telah melengkapi berkas perkara keempat tersangka sesuai permintaan JPU. (Knu)

Baca Juga:

Penyidik Bareskrim Mendadak Tunda Periksa Pentolan KAMI

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022
Indonesia
Jokowi Ajukan Revisi UU Cipta Kerja di Prolegnas Prioritas 2022

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) akan menyampaikan Instruksi Mendagri kepada kepala daerah mengenai operasionalisasi UU Cipta Kerja.

Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus
Indonesia
Pemerintah Larang Mudik, Organda Solo Menjerit dan Minta Bantuan Stimulus

Menanggapi kebijakan tersebut Ketua DPC Organda Solo, Joko Suprapto menilai aturan larangan mudik membuat pengusaha bus menjerit.

Gunakan Saldo Anggaran Lebih, Pembiayaan Hutang Indonesia Turun 20 Persen
Indonesia
Gunakan Saldo Anggaran Lebih, Pembiayaan Hutang Indonesia Turun 20 Persen

Tercatat, realisasi pembiayaan pada Agustus 2021 mencapai 46,8 persen dari target Rp 1.777,4 triliun dalam Undang-Undang (UU) APBN 2021.

Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter
Indonesia
Rasio Timpang, Pemerintah Diminta Menambah SDM Dokter

Menurut La Nyalla saat ini kondisi rasio dokter dengan masyarakat tidak ideal. Apalagi jumlah dokter saat ini semakin berkurang akibat banyak yang berguguran karena menjadi korban pandemi COVID-19.

Guru Besar UI Tegaskan PCR Masih Berfungsi Deteksi COVID-19 Omicron
Indonesia
Guru Besar UI Tegaskan PCR Masih Berfungsi Deteksi COVID-19 Omicron

Arab Saudi, Amerika Serikat dan Korea Selatan melaporkan kasus varian Omicron mereka. Otoritas kesehatan di Indonesia diminta untuk meningkatkan pemeriksaan PCR yang lebih masif.

Sri Mulyani Tarik PPN Penjual Pulsa hingga Token Listrik Bulan Depan
Indonesia
Sri Mulyani Tarik PPN Penjual Pulsa hingga Token Listrik Bulan Depan

Menteri Keuangan, Sri Mulyani akan menarik Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) untuk penjualan pulsa, voucher, kartu perdana dan token listrik, mulai 1 Februari 2021.

Tulungagung Tetap Bakal Lakukan PTM di Zona Orange
Indonesia
Tulungagung Tetap Bakal Lakukan PTM di Zona Orange

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM sendiri mensyaratkan persetujuan dari orang tua murid. Jika ada yang tidak setuju, maka akan diberikan pembelajaran secara daring (online).

DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak
Indonesia
DPR Apresiasi KPK Ungkap Kasus Korupsi di Ditjen Pajak

Anggota Komisi XI DPR Misbakhun mengapresiasi kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi yang berhasil mengungkap kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

[HOAKS atau FAKTA]: Taliban Akhirnya Beri Kebebasan untuk Wanita
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Taliban Akhirnya Beri Kebebasan untuk Wanita

Akun Twitter shweta (@CandidShweta) mengunggah cuitan berupa foto wanita bercadar diborgol oleh seorang pria dengan narasi yang menyebutkan “Taliban”.

Kronologi Kecelakaan yang Libatkan Ketum MUI di Beji
Indonesia
Kronologi Kecelakaan yang Libatkan Ketum MUI di Beji

Peristiwa kecelakaan tersebut saat ini tengah ditangani oleh Satlantas Polres Semarang