Berkas Kasus Dugaan Suap Bupati Nganjuk Dilimpahkan ke Kejagung Tersangka Bupati Nganjuk NRH dihadirkan saat konferensi pers OTT Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5/2021) ANTARA FOTO/Reno Esnir

Merahputih.com - Bareskrim Polri melimpahkan berkas perkara penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Penyerahan berkas perkara tahap I diberikan ke Jaksa Peneliti atau Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Agung pada hari ini," kata Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Senin (7/6).

Baca Juga

Polri Sebut Lelang Jabatan Bupati Nganjuk untuk Kepentingan Sendiri

Pelimpahan tahap I itu terdiri dari tujuh berkas perkara untuk tujuh orang tersangka. Setelah pelimpahan, pihaknya menunggu dari Kejagung apakah berkas tersebut sudah dinyatakan lengkap atau belum.

Apabila nantinya dinyatakan lengkap, penyidik bakal langsung melakukan tahap II atau pelimpahan barang bukti dan tersangka ke Korps Adhyaksa. Pelimpahan berkas perkara sebagaimana diamanatkan KUHAP untuk dilakukan penelitian selama 14 hari.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono berbincang dengan tersangka operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5) (ANTARA/Laily Rahmawaty)
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Argo Yuwono berbincang dengan tersangka operasi tangkap tangan Bupati Nganjuk di Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa (11/5) (ANTARA/Laily Rahmawaty)

"Apabila dinyatakan cukup dan lengkap maka penyidik mempunyai kewajiban untuk melakukan tahap II," ujar Argo.

Dalam kasus ini, KPK bersama Bareskrim Polri telah menetapkan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat (NRH) sebagai tersangka dugaan suap terkait pengisian jabatan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur.

Baca Juga

Bupati Nganjuk dan Para Camat Langsung Dipenjara Setelah Jadi Tersangka

Selain Novi, KPK dan Bareskrim Polri juga telah menetapkan 6 orang lainnya sebagai tersangka.

Mereka yakni Camat Pace Dupriono (DR), Camat Tanjungnaom Plt. Camat Sukomoro Edie Srijato (ES), Camat Berbek Haryanto (HY), Camat Loceret Bambang Subagio (BS), Mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo (TBW), dan Ajudan Bupati Ngajuk M. Izza Muhtadin. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Cukai, KPK Periksa Komisaris Bintan Erlangga Eka Raharja
Indonesia
Kasus Cukai, KPK Periksa Komisaris Bintan Erlangga Eka Raharja

Keduanya akan diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengaturan barang kena Cukai dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Bintan Wilayah Kabupaten Bintan Tahun 2016-2018.

 Pengamat: Deputi Intelijen Aparatur Cegah ASN Intoleran
Indonesia
Pengamat: Deputi Intelijen Aparatur Cegah ASN Intoleran

"Selain itu juga dapat turut mengawasi aparatur dari kebuasaan negatif seperti narkoba, radikalisme, separatis," tegasnya

[HOAKS atau FAKTA]: Corona adalah Penyakit Radiasi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Corona adalah Penyakit Radiasi

Covid adalah tabir asap untuk penyakit radiasi"

Polda Sumbar Kembali Selidiki Dugaan Korupsi MTQ Nasional
Indonesia
Polda Sumbar Kembali Selidiki Dugaan Korupsi MTQ Nasional

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumba, Kombes Pol Joko Sadono menjelaskan, penyelidikan dilakukan kembali setelah adanya laporan dalam masyarakat lagi.

Nasib Berkas Perkara Djoko Tjandra Hingga Jaksa Pinangki Usai Gedung Kejagung Terbakar
Indonesia
Nasib Berkas Perkara Djoko Tjandra Hingga Jaksa Pinangki Usai Gedung Kejagung Terbakar

Saat ini Kejaksaan Agung tengah menangani kasus-kasus besar

Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH
Indonesia
Menpan RB Sebut ASN di PPKM Level 3 dan 4, 100 Persen WFH

Pemerintah telah menjalankan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 dan 4 di sejumlah wilayah.

Viral Bupati Sukoharjo Adu Mulut dengan Pedagang Makanan, Ini Kata Satpol PP
Indonesia
Viral Bupati Sukoharjo Adu Mulut dengan Pedagang Makanan, Ini Kata Satpol PP

Bupati Wardoyo bersama sejumlah petugas Satpol PP mendatangi tempat makan Marki Food Center di Dukuh Dompilan.

[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: 75 Tahun Indonesia Merdeka, Baru Ada Jalan Tol di Sumatera saat Era Jokowi

Akun Widya Ftrianty menyebutkan bahwa jalan tol baru ada di Pulau Sumatera setelah 75 tahun Indonesia merdeka atau di zaman pemerintahan Joko Widodo.

Polri Bagikan 272 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak COVID-19
Indonesia
Polri Bagikan 272 Ribu Paket Sembako untuk Warga Terdampak COVID-19

Mabes Polri membagikan 272.662 paket sembako serta alat pelindung diri (APD) yang terdiri dari 200 ribu masker dan 40 ribu hand sanitizer untuk warga terdampak COVID-19.

Cerita Warga Tekan Penyebaran COVID-19 dan Produktif Lewat Kampung Tanguh
Indonesia
Cerita Warga Tekan Penyebaran COVID-19 dan Produktif Lewat Kampung Tanguh

KTJ juga memiliki program yang membuat warga menjadi produktif. Selain itu, program ini juga mampu menekan angka kejahatan dengan metodologi one gate system.