Berkas Kasus Djoko Tjandra Cs Kembali Diserahkan ke Kejagung Djoko Tjandra. (Foto: ANTARA)

Merahputih.com - Penyidik Tipikor Bareskrim Polri kembali melimpahkan berkas penyidikan kasus korupsi dibalik hilangnya nama Djoko Tjandra dari daftar red notice Interpol ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

“Untuk berkas perkara surat jalan palsu dengan tersangka JST (Djoko), PU (Prasetijo Utomo), dan ADK (Anita Dewi Kolopaking) telah dilimpahkan pada hari Kamis 17 September2020 sudah dikembalikan lagi ke jaksa, sedangkan untuk berkas perkara Tipikor direncanakan dikirim kembali hari ini,” kata Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Awi Setiyono dalam keterangannya kepada wartawan Senin (21/9).

Baca Juga:

Ketua KPK Firli Bahuri Irit Bicara Usai Diperiksa Dewas

Sebelumnya Kamis (17/9) lalu penyidik Dit Tipidum Bareksrim juga telah melimpahkan penggunaan surat jalan asli tapi palsu dalam kasus Djoko Soegianto Tjandra Cs ke kejaksaan.

Berkas perkara Tipikor yang dilimpahkan adalah milik Djoko, Irjen Napoleon Bonaparte, dan Prasetijo Utomo. Belum jelas mengapa berkas milik pengusaha Tommy Sumardi yang juga terseret dalam kasus ini belum dilimpahkan.

“Hari Ini Senin 21 September 2020, rencana berkas Tipikor itu akan dikirim kembali ke jaksa,” tambah Awi.

Bareskrim Polri sendiri menetapkan Djoko Tjandra dalam dua perkara yang berbeda yakni, kasus dugaan pemalsuan surat jalan dan dugaan suap penghapusan Red Notice.

Dalam kasus dugaan suap penghapusan red notice, Bareskrim juga menetapkan Tommy Sumardi dan Djoko Tjandra sebagai pemberi suap. Sedangkan tersangka yang disangka menerima suap adalah Brigjen Prasetijo Utomo dan Irjen Napoleon Bonaparte.

djoko tjandra
Ilustrasi - Tangkapan layar hasil identifikasi kecocokan wajah Djoko Tjandra oleh Inafis Bareskrim (Antara/Istimewa)

Kemudian di kasus dugaan pemalsuan surat jalan, Bareskrim menetapkan Djoko Tjandra, Brigjen Prasetijo Utomo dan Anita Kolopaking sebagai tersangka.

Seperti diberitakan ada tiga berkas yang sebelumnya dikirimkan penyidik Dit Pidum ke jaksa yakni berkas perkara Anita setebal 2.025 lembar, berkas Djoko setebal 1.879 lembar, dan berkas Brigjen Prasetijo setebal 2.080 lembar.

Jika ada yang kurang lengkap maka berkas akan dikembalikan ke penyidik atau P-19. Jika sudah lengkap maka berkas akan dinyatakan P-21 yang artinya tersangka kasus ini akan disidang.

Baca Juga:

Kerap Hindari Wartawan, Firli Bahuri Dianggap Belum Siap Jadi Ketua KPK

Dalam kasus korupsi, pihak yang memberi suap adalah Djoko dan Tommy dikenakan Pasal 5 ayat (1), Pasal 13 UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. Sementara Napoleon dan Prasetijo diduga menerima suap.

Mereka disangkakan Pasal 5 ayat (2), Pasal 11, dan Pasal 12 huruf a dan b UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 KUHP. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga AS, Legislator PKB Minta DPR Panggil Mendagri
Indonesia
Bupati Sabu Raijua Terpilih Warga AS, Legislator PKB Minta DPR Panggil Mendagri

"Saya usulkan kepada Ketua Komisi II, agar secepatnya memanggil Mendagri untuk membahas kejadian ini," kata Luqman

[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Jokowi Miliki Mobil Dengan Plat Nomor Sendiri di Luar Negeri

Video yang diunggah oleh Kemas Fatan II merupakan potongan dari menit 1:16-1:26.

Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi
Indonesia
Pungut Pajak Digital, Konsumen Harus Dilindungi

Regulasi saat ini belum mampu menjamin adanya lingkungan digital yang aman bagi konsumen, karena belum rampungnya Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) dan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU Siber).

Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati
Indonesia
Boni Hargens Sebut KAMI Adalah Barisan Sakit Hati

Sejauh ini, ada kesan KAMI adalah barisan sakit hati yang sekedar ingin melawan pemerintah karena faktor dendam politik.

PN Jaksel Gelar Sidang Putusan Kasus Dugaan Penggelapan
Indonesia
Biar Cepat, UI Pilih Kembangkan Vaksin Merah Putih Platform Protein S
Indonesia
Biar Cepat, UI Pilih Kembangkan Vaksin Merah Putih Platform Protein S

Peneliti harus mengetahui mekanisme kembang biak virus, memiliki pengetahuan yang cukup tentang virus, dan mampu memilih bagian kekebalan tubuh yang mana yang akan dirangsang untuk menangkal COVID.

Operasi Patuh Jaya Dinilai Timbulkan Citra Negatif Polri di Masyarakat
Indonesia
Operasi Patuh Jaya Dinilai Timbulkan Citra Negatif Polri di Masyarakat

"Justru membuat masyarakat takut dan bergetar saat mengetahui Polri akan menggelar operasi," jelas Edison

Pertegas Aturan Kapasitas 50 Persen, Anies Perintahkan Razia Perkantoran
Indonesia
Pertegas Aturan Kapasitas 50 Persen, Anies Perintahkan Razia Perkantoran

"Bila tetap buka kami akan disiplinkan, akan kami berikan sanksi sesuai ketentuan, tidak ada pengecualian. Semuanya ambil sikap tanggung jawab," ujar Anies.

Wamenkumham Nilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Pidana Mati
Indonesia
Wamenkumham Nilai Edhy Prabowo dan Juliari Batubara Layak Dituntut Pidana Mati

"Bagi saya mereka layak dituntut Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) yang mana pemberatannya sampai pidana mati," kata Sharif Hiariej.

Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel
Indonesia
Anies Diminta Tempatkan Pengungsi Banjir di Hotel

Protokol kesehatan harus diutamakan