Berkaca dari Plesirannya Setnov, Ditjen PAS Diminta Berikan Pengawasan Napi di Lapas Setya Novanto saat berada di Padalarang (Net)

MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghargai Direktorat Jenderal Permasyarakatan (Ditjen Pas) mengenai pemindahan terpidana kasus korupsi e-KTP, Setya Novanto dari Lapas Sukamiskin ke Lapas Gunung Sindur.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan berulang kali narapidana keluar dari Lapas saat tengah menjalani hukuman dapat menurunkan kepercayaan masyarakat pada Ditjen PAS.

BACA JUGA: Kronologi Plesiran Setnov Versi Kemenkumham

Dengan begitu, Febri meminta, Kementerian Hukum dan HAM melalui Ditjen PAS dapat memberikan pengawasan dengan baik terhadap napi di Lapas.

"Tentu akan beresiko bagi kredibilitas Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Ditjen PAS yang memiliki kewenangan sekaligus tanggungjawab agar Lapas dikelola dengan baik," kata Febri di Jakarta, Minggu (16/6).

Juru Bicara KPK Febri Diansyah. (Antara/Benardy Ferdiansyah)

KPK mengingatkan agar Ditjen PAS tetap berupaya menjalankan rencana perbaikan pengelolaan Lapas yang sudah pernah disusun dan dikoordinasikan dengan KPK sebelumnya.

Febri juga berharap, pada Ditjen PAS untuk dapat mengimplementasikan apa yang pernah disampaikan sebelumnya tentang rencana penempatan terpidana korupsi di Nusakambangan.

BACA JUGA: Ditjen PAS Periksa Petugas yang Kawal Setnov

Setidaknya kata Febri, tahapan rencana menuju ke sana perlu disampaikan ke publik agar masyarakat memahami bahwa upaya perbaikan yang sedang dilakukan.

"Karena jika masyarakat masih menemukan adanya narapidana yang berada di luar, hal tersebut akan menurunkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum, khususnya penyelenggaraan lapas," tutup. (Asp)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Sebut Vonis Peneror Novel Jadi Preseden Buruk bagi Pemberantasan Korupsi
Indonesia
KPK Sebut Vonis Peneror Novel Jadi Preseden Buruk bagi Pemberantasan Korupsi

Rahmat Kadir Mahulette dan Ronny Bugis, masing- masing dihukum dua tahun penjara dan 1,5 tahun penjara.

Satu Juta Industri Kecil Menengah Terdampak COVID - 19
Indonesia
Satu Juta Industri Kecil Menengah Terdampak COVID - 19

Langkah strategis yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mencegah penurunan produksi dan menggerakkan kembali sektor industri, yakni melaksanakan program peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

MA Menangkan Gugatan Rachmawati, Yusril: Keabsahan Jokowi-Ma'ruf Final dan Mengikat
Indonesia
MA Menangkan Gugatan Rachmawati, Yusril: Keabsahan Jokowi-Ma'ruf Final dan Mengikat

MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres.

 DPD Gerindra Jawa Tengah Dukung Prabowo Kembali Jadi Ketua Umum Partai
Indonesia
DPD Gerindra Jawa Tengah Dukung Prabowo Kembali Jadi Ketua Umum Partai

"Beliau selama membimbing dan memberi arah kami dari jajaran pengurus DPD, DPC sampai ke bawah sehingga partai ini di Jateng menjadi partai yang cukup besar," kata Abdul Wachid

Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin
Indonesia
Catatan Hukum dan HAM Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin

Sahroni memberikan catatan dalam bidang hukum dan HAM dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah
Indonesia
Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah

H ampir 80 persen kasus kematian akibat COVID-19 di tanah air berasal dari kelompok usia 45 tahun ke atas.

Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan
Indonesia
Berkas Perkara Rampung, Djoko Tjandra cs Segera Duduk di Kursi Pesakitan

Kejaksaan Agung memastikan berkas perkara 4 tersangka kasus penghapusan red notice terpidana hak tagih (cessie) Bank Bali Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra sudah lengkap.

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD
Indonesia
Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

Boyamin Saiman mengatakan Azis Syamsuddin diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

Kasudin SDA Jakbar Dipanggil Polda, Ini Tanggapan Ketua Komisi D DPRD DKI
Indonesia
Kasudin SDA Jakbar Dipanggil Polda, Ini Tanggapan Ketua Komisi D DPRD DKI

"Saya minta kalau manggil Dinas atau Sudin boleh, tapi kalau bisa nanti setekah banjir," kata Ida Mahmuda