Berkaca dari Kasus Rommy, Pengamat: Reformasi Sistem Kepartaian Indonesia Ketua Umum PPP M Romahurmuziy. (ANTARA FOTO/Jafkhairi)

MerahPutih.com - Ketua Umum PPP Romahurmuziy dicokok Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berlanjut. KPK menetapkan Rommy sebagai tersangka dalam kasus korupsi jual beli jabatan.

Pengamat politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah berpendapat perlunya reformasi sistem kepartaian di Indonesia.

Pengamat politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah

"Hal ideal yang dapat menghentikan laku korupsi adalah bangunan integritas bagi politisi dikokohkan, tetapi sebagai upaya sistematis, perlu juga dipertimbangkan reformasi sistem kepartaian" katanya, Minggu (17/3).

Dedi meyakini, model politik kepartaian di Indonesia saat ini terlalu mendominasi dan tidak ideal, sehingga parpol seolah menjadi muara kekuasaan.

"Parpol dalam sistem politik Indonesia berada di ruang infrastruktural (pengontrol jalannya pemerintahan), ia seharusnya berpihak pada publik, semua parpol seharusnya oposisi, tapi yang kita jalani sekarang justru parpol setali dengan kekuasaan itu sendiri," paparnya

"Sehingga tidak mengherankan jika lobi-lobi politik kekuasaan lebih banyak melibatkan parpol" terangnya.

Lebih lanjut, penulis buku Komunikasi CSR Politik ini menyampaikan gagasan baru terkait partai politik di Indonesia.

"Parpol harus berada diluar kekuasaan, satu-satunya kesempatan parpol mengemuka dalam ritual politik kekuasaan adalah saat pemilu, usai pemilu parpol harus kembali ke barak" jelas direktur Pusat Studi Demojrasi dan Partai Politik ini.

Meskipun kontroversial, Dedi menyutujui jika pembiayaan parpol ditanggung negara.

"Sebenarnya itu ide sangat baik dengan APBN sistem keuangan parpol dapat dikontrol dan dipertanggubgjawabkan, negara memiliki kewenangan intervenai jika APBN, dulu pernah diwacanakan dan parpol pasti menolak," ujarnya

Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy. (ANTARA FOTO/Galih Pradipta)

Dalam penjelasannya, Dedi merisaukan kondisi keuangan parpol yang tidak terbuka, hal ini karena pembiayaanya diluar tanggungjawab negara. Menurutnya, kondisi ini memicu parpol untuk mencari pembiayaan secara bebas dan sulit terdeteksi.

"Bagaimanapun, kekuasaan parpol harus dibatasi, negara harus lebih dominan dalam mengatur sistem politik, termasuk platform ideal kepartaian, demokrasi tidak selalu bicara kebebasan, demokrasi juga bicara kewajiban" tutupnya. (Knu)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH