Berkaca dari Kasus Bahar dan Ferdinand, Gerindra Nilai Masyarakat Kembali Terbelah Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, Senin (10/1). ANTARA/Putu Indah Savitri

Merahputih.com - Publik tengah diramaikan dengan kasus hukum yang menjerat Bahar Bin Smith dan Ferdinand Hutahaean. Keduanya sama-sama terjerat kasus dugaan ujaran kebencian.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, kedua kasus tersebut merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia masih seperti terbelah.

"Saat ini kita seolah kembali terbelah terkait dua kasus dugaan ujaran kebencian yang sangat menarik perhatian," kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/1).

Baca Juga:

Polda Jabar Periksa Bahar bin Smith Hari Ini

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, beberapa saat lalu Bahar bin Smith diperiksa, ditangkap dan ditahan aparat penegak hukum terkait pernyataannya saat berdakwah.

Sebagian masyarakat membelanya dan menyatakan apa yang dillakukannya murni bagian dari menyampaikan pendapat, mengkritik.

"Namun, sebagian lain meminta aparat menindak tegas dengan menangkap dan menahan beliau dengan alasan tindakan tersebut merupakan ujaran kebencian yang berbahaya," ujarnya.

Hal sama juga terjadi dalam perkara yang menjerat Ferdinand. Yang pasti, ia enggan membandingkan pribadi dua orang tersebut. Menurutnya, dua kasus itu menggambarkan bahwa ketegangan antara dua kelompok belum berakhir.

"Yang akhirnya berimbas pada munculnya kasus-kasus hukum, fenomena saling melaporkan terkait ujaran kebencian," papar dia.

Baca Juga:

Penuhi Panggilan Polda Jabar, Bahar bin Smith Klaim Tak Pernah Mangkir

Habiburokhman melihat, media sosial memang membuat bangsa Indonesia mudah sekali menyampaikan pendapat di ruang publik.

Pernyataan spontan pun bisa dengan cepat tersebar dalam hitungan menit bahkan detik. Kadang apa yang ingin disampaikan tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dituliskan.

Terkadang apa yang dituliskan dimaknai berbeda oleh orang yang menyaksikan. Hal tersebut yang membuat siapapun mudah terjerat kasus hukum dugaan ujaran kebencian.

"Jangan dikira yang dekat kekuasaan bisa terus selamat, sebab kalau tekanan dahsyat tetap bisa juga terjerat," ungkapnya.

Habiburokhman mengingatkan, penegakan hukum atas dugaan ujaran kebencian tidak bisa dilakukan dengan semangat untuk mencari kesalahan semata.

Penegakan hukum terkait ujaran harus dilakukan dengan semangat restorasi berkeadilan atau disebut keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan. Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Baca Juga:

Penuhi Panggilan Polda Jabar, Bahar bin Smith Klaim Tak Pernah Mangkir

Lalu, aparat penegak hukum hendaknya berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

Dengan keadilan restoratif, hukum tidak diabaikan, tapi justru ditegakkan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

"Kita kedepankan dialog daripada saling menonjok,kita hindari kesalahpahaman dan perkuat persaudaraan," pungkas Habiburokhman. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber
Indonesia
Tanggulangi Keamanan Data di Pemerintah, Jaksa Agung Bentuk Tim Insiden Siber

Pengguna internet di Indonesia saat ini telah mencapai 202 juta orang, atau 73 persen dari total 274 juta penduduk Indonesia.

Biaya Karantina di Hotel Dikeluhkan, PHRI: Jauh di Bawah Standar Tarif
Indonesia
Biaya Karantina di Hotel Dikeluhkan, PHRI: Jauh di Bawah Standar Tarif

Satgas telah memperbaiki prosedur registrasi, menambah personel, hingga menambah kamar karantina untuk mengurai antrean sejak Minggu (19/12).

Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu
Indonesia
Erupsi Gunung Semeru, Aktivitas Penerbangan Tak Terganggu

Gunung Semeru di Lumajang, Malang, Jawa Timur erupsi pada Sabtu (4/12), sekitar pukul 15.30 WIB.

Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap
Indonesia
Eks Wali Kota Yogyakarta Ditetapkan sebagai Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti sebagai tersangka.

Positivity Rate COVID-19 di Jakarta Capai 16,2 persen
Indonesia
Positivity Rate COVID-19 di Jakarta Capai 16,2 persen

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menjadwalkan sero survei keempat pada November 2022 mendatang.

Penambahan Kasus COVID-19 Kembali di Atas 60 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Kembali di Atas 60 Ribu

Jumlah kasus COVID-19 bertambah 61.488 kasus pada Rabu (23/2), sehingga total menjadi 5.350.902.

BNPT Lakukan Sejumlah Cara Atasi Terorisme di Papua
Indonesia
BNPT Lakukan Sejumlah Cara Atasi Terorisme di Papua

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Komjen Polisi Boy Rafli Amar mengatakan lembaganya melakukan kontra narasi terkait penanganan terorisme di Papua.

Kejagung Duga Beberapa Perusahaan Terlibat Kasus Ekspor Minyak Goreng
Indonesia
Kejagung Duga Beberapa Perusahaan Terlibat Kasus Ekspor Minyak Goreng

Kejaksaan Agung (Kejagung) tengah mengusut dugaan korupsi dalam fasilitas ekspor minyak goreng pada 2021-2022. Penyelidikan kasus ini buntut dari kelangkaan minyak goreng yang terjadi belakangan ini.

Polisi Beri Perlindungan ke Muhammad Said yang Dituduh sebagai Bjorka
Indonesia
Polisi Beri Perlindungan ke Muhammad Said yang Dituduh sebagai Bjorka

Polisi telah memberikan perlindungan kepada Muhamad Said Fikriansyah warga Desa Klayan Kecamatan Gunung Jati Kabupaten Cirebon yang disebut sebagai hacker Bjorka.

Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM
Indonesia
Butuh Kajian Mendalam Soal Wacana Penerapan Cukai pada BBM

Yulian Gunhar mengatakan, bahwa pihaknya belum mendapatkan informasi perihal kebijakan cukai bagi BBM, sehingga belum berencana melakukan pembahasan.