Berkaca dari Kasus Bahar dan Ferdinand, Gerindra Nilai Masyarakat Kembali Terbelah Mantan politikus Partai Demokrat, Ferdinand Hutahaean memenuhi panggilan Direktorat Tindak Pidana Siber Badan Reserse Kriminal Polri di Jakarta, Senin (10/1). ANTARA/Putu Indah Savitri

Merahputih.com - Publik tengah diramaikan dengan kasus hukum yang menjerat Bahar Bin Smith dan Ferdinand Hutahaean. Keduanya sama-sama terjerat kasus dugaan ujaran kebencian.

Menurut Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, kedua kasus tersebut merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia masih seperti terbelah.

"Saat ini kita seolah kembali terbelah terkait dua kasus dugaan ujaran kebencian yang sangat menarik perhatian," kata Habiburokhman dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (10/1).

Baca Juga:

Polda Jabar Periksa Bahar bin Smith Hari Ini

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan, beberapa saat lalu Bahar bin Smith diperiksa, ditangkap dan ditahan aparat penegak hukum terkait pernyataannya saat berdakwah.

Sebagian masyarakat membelanya dan menyatakan apa yang dillakukannya murni bagian dari menyampaikan pendapat, mengkritik.

"Namun, sebagian lain meminta aparat menindak tegas dengan menangkap dan menahan beliau dengan alasan tindakan tersebut merupakan ujaran kebencian yang berbahaya," ujarnya.

Hal sama juga terjadi dalam perkara yang menjerat Ferdinand. Yang pasti, ia enggan membandingkan pribadi dua orang tersebut. Menurutnya, dua kasus itu menggambarkan bahwa ketegangan antara dua kelompok belum berakhir.

"Yang akhirnya berimbas pada munculnya kasus-kasus hukum, fenomena saling melaporkan terkait ujaran kebencian," papar dia.

Baca Juga:

Penuhi Panggilan Polda Jabar, Bahar bin Smith Klaim Tak Pernah Mangkir

Habiburokhman melihat, media sosial memang membuat bangsa Indonesia mudah sekali menyampaikan pendapat di ruang publik.

Pernyataan spontan pun bisa dengan cepat tersebar dalam hitungan menit bahkan detik. Kadang apa yang ingin disampaikan tidak sepenuhnya sama dengan apa yang dituliskan.

Terkadang apa yang dituliskan dimaknai berbeda oleh orang yang menyaksikan. Hal tersebut yang membuat siapapun mudah terjerat kasus hukum dugaan ujaran kebencian.

"Jangan dikira yang dekat kekuasaan bisa terus selamat, sebab kalau tekanan dahsyat tetap bisa juga terjerat," ungkapnya.

Habiburokhman mengingatkan, penegakan hukum atas dugaan ujaran kebencian tidak bisa dilakukan dengan semangat untuk mencari kesalahan semata.

Penegakan hukum terkait ujaran harus dilakukan dengan semangat restorasi berkeadilan atau disebut keadilan restoratif.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan. Untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Baca Juga:

Penuhi Panggilan Polda Jabar, Bahar bin Smith Klaim Tak Pernah Mangkir

Lalu, aparat penegak hukum hendaknya berkomunikasi dengan para pihak terutama korban dan memfasilitasi serta memberi ruang seluas-luasnya kepada para pihak yang bersengketa untuk melaksanakan mediasi.

Dengan keadilan restoratif, hukum tidak diabaikan, tapi justru ditegakkan dengan penuh kebijaksanaan dan keadilan.

"Kita kedepankan dialog daripada saling menonjok,kita hindari kesalahpahaman dan perkuat persaudaraan," pungkas Habiburokhman. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSI Sindir Penjualan Tiket Formula E Kalah dengan Justin Bieber
Indonesia
PSI Sindir Penjualan Tiket Formula E Kalah dengan Justin Bieber

Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta mengaku kecewa dengan keputusan Pemprov yang terus mengulur waktu atau menunda penjualan tiket menonton balap mobil Formula E. Padahal gelaran balap mobil bertaraf internasional tersebut akan berlangsung kurang lebih dua bulan lagi.

Sepanjang 2021, 5 Warga Solo Meninggal karena DBD
Indonesia
Sepanjang 2021, 5 Warga Solo Meninggal karena DBD

Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, Jawa Tengah, mencatat sebanyak lima orang warga Solo meninggal karena Demam Berdarah Dengue (DBD)

MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY
Indonesia
MK Putuskan UU Cipta Kerja Inkonstitusional Bersyarat, Begini Kata AHY

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja cacat formil, inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD 1945. Dengan demikian, UU Ciptaker tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Lima Faktor Yang Bikin Pinjol Ilegal Menjamur di Tanah Air
Indonesia
Lima Faktor Yang Bikin Pinjol Ilegal Menjamur di Tanah Air

Masih banyak orang yang tidak tahu apakah sebuah aplikasi atau situs pinjol ini legal atau tidak.

Komisi VII Minta Pertamina Siagakan Persediaan Pertalite di Jalur Mudik
Indonesia
Komisi VII Minta Pertamina Siagakan Persediaan Pertalite di Jalur Mudik

Karenanya, Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto meminta Pertamina menyiagakan persediaan BBM, khususnya Pertalite, di jalur mudik aman dan tersedia dengan cukup.

Mulai Jumat, 1 April 2022 Sekolah di Jakarta Terapkan PTM 100 Persen
Indonesia
Mulai Jumat, 1 April 2022 Sekolah di Jakarta Terapkan PTM 100 Persen

Dalam waktu dekat, Pemerintah DKI bakal menerapkan kembali pelaksanaan pemberlakuan tatap muka (PTM) di sekolah secara penuh. Sekolah 100 persen ini digelar, menyusul kasus virus corona di Jakarta semakin membaik.

Kata Firli Soal Kabar Novel Baswedan Cs Akan Dipecat pada 1 Oktober
Indonesia
Kata Firli Soal Kabar Novel Baswedan Cs Akan Dipecat pada 1 Oktober

Ia mengatakan KPK akan menjelaskan mengenai nasib Novel Baswedan Cs itu kepada masyarakat pada waktu yang tepat.

PAN Gabung Koalisi, Gerindra Harap Pasokan Tenaga Pemerintah Bertambah
Indonesia
PAN Gabung Koalisi, Gerindra Harap Pasokan Tenaga Pemerintah Bertambah

Diterimanya PAN dalam parpol koalisi pemerintahan saat ini merupakan hak dari Presiden Jokowi

Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok
Indonesia
Puluhan Pemeras Bermodus Telepon Seks Dideportasi ke Tiongkok

Tersangka melakukan aksinya bulan Agustus 2021 dan mereka sudah berada di Indonesia sejak enam bulan yang lalu.

Pasang Baliho di Tengah Pandemi COVID-19, Elite Politik Dinilai Kurang Empati
Indonesia
Pasang Baliho di Tengah Pandemi COVID-19, Elite Politik Dinilai Kurang Empati

Kurang kepekaan sosial para calon ini terhadap kesusahan yang dialami rakyat. Lalu, kurang empati dengan persoalan yang sedang dihadapi rakyat.