Berkaca dari Kasus Anji, Influencer Diminta Tak Asal Membuat Konten Musisi Anji saat ditemui di Jakarta, Selasa (7/7/2020). (ANTARA/Yogi Rachman)

Merahputih.com - Kasus dugaan berita hoaks yang melibatkan influencer Erdian Anji Prihartanto atau Anji tengah menjadi sorotan. Pasalnya, sebagai seorang public figur, Anji semestinya memberi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat.

Ketua Presidium Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Septiaji Eko Nugroho menilai, kasus Anji ini tak lepas dari kebebasan mereka menyampaikan informasi apalagi yang memiliki subscriber terbanyak.

"Ada sebagian masyarakat yang percaya terhadap konten yang muncul dari influencer itu," jelas Septiaji kepada wartawan yang dikutip pada Senin (10/8).

Baca Juga:

Buntut Video Viral Anji, Masyarakat Diminta Tak Asal Percaya Obat COVID-19

Banyak masyarakat yang tak memiliki literasi dan pemahaman akan suatu masalah, namun saat berada di depan kamera dia menjadi merasa paling pintar. "Ini yang mesti dibenahi karena informasi yang diberikan bisa saja menyesatkan," jelas dia.

Para influencer tak memiliki kode etik dan aturan panduan menyampaikan informasi. "Jika mereka bermasalah bisa kena UU ITE No 1 tahun 1946," terang dia.

Hal ini, akan membuat situasi tak baik mengingat banyak anak-anak muda ingin jadi selebgram. "Orang boleh melukis sekreatif apapun tapi ada batas di kanvas itu agar dia tau tak melukis di luar kanvasnya," jelas Septiaji.

Video Anji (kanan) dan Hadi Pranoto yang sempat viral di You Tube.(Tangkapan layar dari Youtube Anji)
Video Anji (kanan) dan Hadi Pranoto yang sempat viral di You Tube.(Tangkapan layar dari Youtube Anji)

Sehingga, para influencer ini perlu dibekali dengan kode etik dan aturan agar tak sembarangan memberikan informasi.

"Peran mereka sebagai citizen journalism tak jauh beda dengan para jurnalis yang memiliki kode etik yang kuat. Kalau membuat konten yang salah mesti ada pembetulan," ungkap Septiaji.

Kode etik ini bisa dirancang Kementerian Komunikasi dan Informatika. "Ada sebuah rancangan agar setiap konten kreator soal apa dan tidak boleh dilakukan. Ini perlu agar masyarakat paham," ungkap dia.

"Ini bisa secara umum bagi masyarakat yang mengunggah konten di media sosial. Kita butuh literasi soal masalah digital," terang Septiaji.

Baca Juga:

Polisi Ungkap Lokasi Wawancara Anji dengan Hadi Pranoto

Lalu, ada solusi yang baik menyikapi video layaknya yang tengah viral seperti Anji. "Kasus sepertu kemarin makin banyak, UU ITE makin banyak digunakan. Kebebasan berpendapat perlu dilindungi tapi ada batasan seperti tak menyebarkan berita bohong," tutur Septiaji.

Ia berharap, influencer bisa membantu negara terutama dalam menghadapi pandemi. "Bukan buat keruh. Misalnya influencer ajak masyarakat patuh pakai masker bukan membuat konten yang tak benar," terang Septiaji. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jumlah Pasien Corona di RS Wisma Atlet Terus Merosot
Indonesia
Jumlah Pasien Corona di RS Wisma Atlet Terus Merosot

"Pasien rawat inap berkurang 45 orang (semula 614 orang menjadi 569 orang)," ujarnya.

Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen
Indonesia
Pengerjaan Proyek Underpass Senen Extension Capai 70 Persen

"Untuk Underpass Senen Ekstension progres pekerjaan saat ini sudah mencapai sekitar 70 persen," kata Hari

Polda Metro Jaya Ajak Pemprov Cari Solusi Atasi Banjir
Indonesia
Polda Metro Jaya Ajak Pemprov Cari Solusi Atasi Banjir

Beberapa wilayah di DKI Jakarta yang terdampak banjir pada hari ini diduga akibat curah hujan tinggi dan meluapnya bantaran kali di sekitar lokasi.

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
Indonesia
KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi

Pemerintah Diminta tidak Gegabah Terapkan Karantina Wilayah
Indonesia
Pemerintah Diminta tidak Gegabah Terapkan Karantina Wilayah

Menurut Budianto, ada beberapa hal yang harus disiapkan dan diperhatikan persiapannya

PKS Harap Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Retorika Jokowi di Tengah Pandemi
Indonesia
PKS Harap Reshuffle Kabinet Bukan Hanya Retorika Jokowi di Tengah Pandemi

Penyerapan anggaran kementerian/lembaga yang rendah, kontras dengan kebutuhan masyarakat

Dalam Beberapa Hal, Pacar Editor Metro TV Berbohong ke Polisi
Indonesia
Dihantam Pandemi COVID-19, PMI Jakpus Bingung Targetkan Penerimaan Dana
Indonesia
Dihantam Pandemi COVID-19, PMI Jakpus Bingung Targetkan Penerimaan Dana

Selama pandemi, seluruh dana PMI yang tersedia dialihkan untuk penanganan COVID-19

 Komnas HAM Singgung Legalitas dan Ketegasan Larangan Mudik
Indonesia
Komnas HAM Singgung Legalitas dan Ketegasan Larangan Mudik

Koridor pengaturan soal mudik ini nggak ada, belum ada legalitas yang jelas ini," kata Choirul Anam

Ketua KPK Firli Bahuri Minta Harun Masiku Hingga Hurhadi Serahkan Diri
Indonesia
Ketua KPK Firli Bahuri Minta Harun Masiku Hingga Hurhadi Serahkan Diri

KPK sudah melakukan upaya pencarian di puluhan lokasi