Berikan Vaksin Ketiga kepada Pejabat Negara Dinilai tidak Etis Pelaksanaan vaksinasi di Kulon Progo. (Foto ANTARA/Sutarmi)

MerahPutih.com - Kabar beberapa pejabat pemerintah yang telah menerima vaksin ketiga sebagai booster COVID-19 menuai kontroversi.

Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena mengatakan, harusnya program vaksinasi COVID-19 harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan hak asasi manusia.

Baca Juga

59 Persen Warga Bandung Telah Divaksin Dosis Pertama

Dengan persediaan vaksin yang masih terbatas, pemerintah seharusnya memprioritaskan tenaga medis dan kelompok-kelompok masyarakat paling rentan terpapar. Termasuk lansia, masyarakat miskin, penyandang difabel, hingga mereka yang berada di tahanan.

"Bukan memberikan vaksin booster untuk pihak berkuasa," kata Wirya dalam keterangan persnya, Kamis (26/8). Wirya mencontohkan, menurut data Kemenkes sendiri, per tanggal 25 Agustus, baru 33.39 persen dari tenaga kesehatan yang telah menerima vaksin booster

Sementara baru 16.93 persen lansia dan 5.72 persen dari masyarakat rentan dan umum yang telah menerima vaksin kedua. Memberikan vaksin ketiga kepada pejabat dalam situasi seperti ini tidak bisa dibenarkan.

"Ini tidak mencerminkan ketidakpedulian pihak berkuasa atas kebutuhan publik," jelas Wirya. Wirya mendesak pemerintah untuk memastikan vaksinasi tidak diberikan berdasarkan jabatan atau kekuasaan. Melainkan diprioritaskan untuk mereka yang memiliki risiko lebih tinggi untuk terpapar COVID-19. Termasuk tenaga kesehatan.

"Pemerintah juga perlu memastikan bahwa distribusi vaksin dilakukan secara akuntabel dan transparan," harap Wirya.

Sekedar informasi, sejumlah pejabat mengaku telah mendapatkan vaksinasi dosis ketiga atau vaksin booster.

Padahal, berdasarkan Surat Edaran Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/1919/2021, booster hanya diberikan kepada tenaga kesehatan maupun tenaga pendukung kesehatan yang telah mendapatkan dosis pertama dan kedua vaksin COVID-19.

Bupati Bogor, Ade Yasin saat pencanangan vaksinasi untuk ibu hamil di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kamis (26/8/2021). ANTARA/HO-Pemkab Bogor
Bupati Bogor, Ade Yasin saat pencanangan vaksinasi untuk ibu hamil di RSUD Ciawi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kamis (26/8/2021). ANTARA/HO-Pemkab Bogor

Pengakuan ini terungkap saat sejumlah pejabat mengobrol dengan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Timur.

Saat itu, agenda presiden meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di SMPN 22 Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Acara disiarkan secara langsung di kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Jokowi didampingi oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, serta Wali Kota Samarinda Andi Harun.

Mereka terlihat berbincang-bincang dan percakapan terdengar dalam video. Para pejabat tersebut membahas soal Vaksin Nusantara yang digagas eks Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto hingga vaksin booster.

Wali Kota Samarinda Andi Harun saat itu mengaku sudah mendapatkan dua kali suntikan vaksin dan berencana mencoba vaksin Nusantara sebagai booster.

"Booster vaksin Nusantara Pak Terawan," kata Andi.

"Oh pantes seger-seger, Pak Wali Kota, mendahului kita ini Pak Wali Kota," kata Jokowi sembari tertawa.

Jokowi kemudian bertanya kepada Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto apakah juga sudah mendapatkan vaksin Nusantara.

"Pak Panglima sudah ambil Nusantara?" tanya Jokowi.

"Sudah," jawab Marsekal Hadi.

"Enggak ngajak-ngajak kita ya," ujar Jokowi berseloroh.

Gubernur Isran Noor kemudian juga mengaku sudah mendapatkan suntikan booster menggunakan vaksin Moderna.

"Saya sudah booster, cuma Moderna," kata Isran.

Prabowo lantas bertanya kepada Jokowi apakah sudah mendapatkan suntikan booster atau belum. "Sudah booster semua, Pak Presiden belum, ya?" tanya Prabowo.

"Enggak, saya nunggu Pfizer," ujar Jokowi.

Sejumlah media kemudian memberitakan percakapan tersebut. Tak lama, video live streaming itu dihapus. Kemudian diunggah ulang, tapi video sudah diedit dengan menghilangkan percakapan soal vaksin booster tadi. (Knu)

Baca Juga

Menkeu Cadangkan Anggaran Vaksin hingga Rp 36 Triliun

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.390
Indonesia
Kasus Positif COVID-19 Bertambah 1.390

Selain itu, dilaporkan kasus yang sembuh dari COVID-19 pada hari ini tercatat 3.771 orang

Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati
Indonesia
Puan Bisa Jadi Calon Presiden dan Ketum PDIP Pengganti Megawati

Sepanjang sejarah partai banteng itu, sangat sulit menempatkan orang di luar trah Soekarno menjadi pimpinan partai.

Jamaah Islamiyah Rogoh Kocek Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah
Indonesia
Jamaah Islamiyah Rogoh Kocek Rp300 Juta untuk Berangkatkan Anggota ke Suriah

Kelompok teroris Jamaah Islamiyah harus merogoh kocek Rp300 juta untuk memberangkatkan anggotanya ke Suriah.

Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali
Indonesia
Kasus Meningkat, Ketua DPD Sorot Penanganan COVID-19 di Luar Jawa-Bali

Ada 20 provinsi di luar Jawa dan Bali yang mengalami kenaikan kasus Corona. Sehingga total ada 21 provinsi dan 45 kabupaten/kota yang menerapkan PPKM Level 4.

COVID-19 Mereda, Kejagung Didesak Lacak Aset-Aset Tersangka Kasus Asabri
Indonesia
COVID-19 Mereda, Kejagung Didesak Lacak Aset-Aset Tersangka Kasus Asabri

Ada nama terdakwa Asabri yang muncul di Forbes

Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal
Indonesia
Juliari Batubara Akui Berikan Uang SGD50 Ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal

Juliari Peter Batubara mengakui pernah memberikan uang senilai SGD50 ribu kepada Ketua DPC PDIP Kendal Ahmad Suyuti.

Kerja Sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja Tidak Akan Diperpanjang
Indonesia
Kerja Sama PDAM Jaya dengan Aetra-Palyja Tidak Akan Diperpanjang

Pemprov DKI Jakarta menerbitkan aturan baru mengenai pencabutan Keputusan Gubernur Nomor 891 Tahun 2020 tentang Persetujuan Adendum Perjanjian Kerja Sama Antara PDAM dengan Aetra.

Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer
Indonesia
Satgas COVID-19 Tindak Lanjuti Keluhan Pencairan Insentif Petugas Contact Tracer

Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 menindaklanjuti keluhan petugas contact tracer terhadap hak insentif sesuai kontrak kerja. Keterlambatan pengiriman insentif disebabkan beberapa faktor.

ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar
Indonesia
ICW Kritik Deputi Penindakan KPK Sebut Tak Butuh Keterangan Antam Novambar

Pernyataan jenderal bintang dua itu bertolak belakang dengan pernyataan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, beberapa waktu lalu.

[Hoaks atau Fakta]: Kilang Balongan Terbakar, BBM Bakal Langka dan Harga Naik
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Kilang Balongan Terbakar, BBM Bakal Langka dan Harga Naik

Setelah ditelusuri Mafindo melalui akun Instagram resmi PT Pertamina @pertamina, dinyatakan bahwa pasokan BBM secara nasional aman, sehingga diharapkan tidak ada panic buying.