Berikan Penghargaan, Strategi Pemerintah 'Redam' Fadli Zon dan Fahri Hamzah Mantan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Pengamat politik Ujang Komarudin menilai rencana pemberian penghargaan untuk duo Fadli Zon dan Fahri Hamzah ada tujuan tertentu.

Ujang menuturkan, bisa saja pemerintah secara tidak langsung meminta mereka tak lagi menyerang pemerintah mengingat keduanya kerap mengkritisi pemerintah.

Baca Juga

Reaksi 'Duo Nyinyir' Dapat Penghargaan dari Jokowi

"Mungkin saja pemberian penghargaan itu bagian dari strategi pemerintah redam FZ dan FH," jelas Ujang kepada MerahPutih.com di Jakarta, Senin (10/8)

Direktur Indonesia Political Review ini melanjutkan, pemberian penghargaan ini bagus dan bukti negara memperhatikan putra bangsanya.

"Hal yang bagus saja. Dan itu baik. Karena pengkritik pemerintah di DPR dihargai bahkan diberi bintang tanda jasa," imbuhnya

Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi Erick Thohir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/Abdu Faisal)
Politikus Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengkritisi Erick Thohir saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen RI Senayan Jakarta, Selasa (19/11/2019). (ANTARA/Abdu Faisal)

Ujang berharap pemberian penghargaan ini bukan hanya diberikan kepada Fadli dan Fahri saja, melainkan diberikan juga kepada warga negara lainnya

"Jangan hanya dari kalangan DPR yang diberi bintang. Rakyat yang kritis seperti dari PA 212 juga harus diberi bintang," tutup Ujang.

Presiden Joko Widodo akan memberikan bintang tanda jasa Mahaputra Nararya pada wakil ketua umum Partai Gelora, Fahri Hamzah dan Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon.

Dalam surat edaran terkait prosedur pengusulan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan yang ditanda tangani Suharyanto pada 3 Desember 2019 menjelaskan prosedur tersebut merujuk pada Undang-undang nomer 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan serta Peraturan Pemerintah Nomer 35 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-undang nomer 20 tahun 2009.

Usulan tanda jasa atau tanda kehormatan pun yang menyematkan adalah Presiden. Selain itu harus dilakukan peninjauan langsung lampiran klarifikasi dari Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Agung RI, Kepolisian Negara, dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang nomer 20/2009 Tentang Gelar, Tanda Jasa, Dan Tanda Kehormatan pada bab V menjelaskan tata cara pengajuan gelar, tanda jasa, dan kehormatan.

Dalam pasal 25 menjelaskan syaratnya yaitu warga negara Indonesia (WNI) atau seorang yang berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral, keteladanan berjasa, berkelakuan baik, terhadap bangsa dan negara. Serta tidak menghianati dan dipenjara.

Lalu, syarat khusus untuk Bintang Jasa yang terdiri dari tiga yaitu bintang jasa utama, pratama, dan Nararya pun tertera pada pasal 23 ayat 3.

Baca Juga

Sering Kritisi Pemerintah, 'Duo Nyinyir' Ini Malah Diganjar Bintang Mahaputra Naraya

Yaitu berjasa besar di suatu bidang atau peristiwa tertentu yang bermanfaat bagi keselamatan, kesejahteraan, dan kebesaran bangsa dan negara.

Kemudian pengabdian dan pengorbanannya di bidang sosial,ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan beberapa bidang lain yang bermanfaat bagi bangsa dan negara atau darmabakti dan jasanya diakui secara luas di tingkat nasional. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
[Hoaks atau Fakta]: Ditemukan Ranjau Laut di Sekitar KRI Nanggala-402
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Ditemukan Ranjau Laut di Sekitar KRI Nanggala-402

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto memastikan kapal selam bahwa KRI Nanggala 402 yang hilang di Perairan Utara Pulau Bali tak meledak.

DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga
Indonesia
DVI Polri Serahkan Jenazah Penumpang Sriwijaya Air Asy Habul Yamin ke Keluarga

Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur kembali menyerahkan jenazah penumpang pesawat Sriwijaya Air SJ 182 atas nama Asy Habul Yamin.

Gibran-Bagyo Deklarasi Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar Gede Solo
Indonesia
Gibran-Bagyo Deklarasi Patuhi Protokol Kesehatan di Pasar Gede Solo

"Kami siap melakukan kampanye secara offline dan online dengan memabatasi orang dan berlakukan jaga jarak," ujar Gibran.

Tiongkok Konfirmasi 14 Kasus Baru COVID-19, Penularan Lokal Terdapat di Xinjiang
Dunia
Tiongkok Konfirmasi 14 Kasus Baru COVID-19, Penularan Lokal Terdapat di Xinjiang

Tiongkok juga melaporkan 22 pasien baru tanpa gejala (OTG) dibandingkan enam kasus pada hari sebelumnya.

Pemerintah Belanda Ogah Bantu Pembobol BNI Maria Lumowa
Indonesia
Pemerintah Belanda Ogah Bantu Pembobol BNI Maria Lumowa

Saat ini, Maria masih mempertimbangkan nama-nama pengacara tersebut.

Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling
Indonesia
Polisi Bakal Turun ke Jalan Antisipasi Takbir Keliling

Polri di wilayah melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Ini Kata Polisi Soal Penahanan Ibu-ibu Pelempar Gudang Rokok di Lombok
Indonesia
Ini Kata Polisi Soal Penahanan Ibu-ibu Pelempar Gudang Rokok di Lombok

Penahanan atas kasus pelemparan gudang rokok yang dilakukan 4 ibu rumah tangga (IRT) di Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB) menuai polemik.

Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK
Indonesia
Wagub DKI Minta Yoory Jujur saat Pemeriksaan KPK

Riza meminta mantan Direktur Utama (Dirut) Perumda Sarana Jaya (PSJ) Yoory C Pinontoan untuk berkata sejujurnya dalam pemeriksaan KPK.

Program Khusus Buat UMKM Masuk Pasar Digital
Indonesia
Program Khusus Buat UMKM Masuk Pasar Digital

Akan dibentuk program project management officer (PMO) lintas sektoral atau lintas kementerian yang nantinya akan mengonsolidasikan proses digitalisasi tersebut.

Pengetatan Mudik Berakhir, Level Operasional Bandara Dinaikkan
Indonesia
Pengetatan Mudik Berakhir, Level Operasional Bandara Dinaikkan

Bandara dapat menetapkan level operasional masing-masing, apakah Normal, Slowdown atau Minimum, untuk menciptakan resilient operation, agility operation, dan lean operation.