Frengky Aruan
MerahPutih.com - Masuknya nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) sebagai salah satu pemimpin dunia paling korup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) berbuntut doxing terhadap salah satu peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) oleh akun Instagram @volt_anonym.
Doxing tersebut berupa pengungkapan sejumlah data pribadi mulai dari nomor telepon, nomor KTP, alamat tinggal, spesifikasi device telepon yang digunakan, hingga titik koordinat lokasi terakhir peneliti dalam bentuk tautan google maps.
"Dalam unggahannya di instagram, @volt_anonym menuliskan caption bernada ancaman dengan insinuasi kuat yang membahayakan keamanan diri peneliti," kata
Koordinator ICW Agus Sunaryanto dalam keterangannya, Jumat (3/1).
Agus menjelaskan, doxing tersebut disebar pada hari ini pasca peneliti ICW menyampaikan pandangannya terkait penominasian Jokowi oleh OCCRP di sejumlah media massa sejak 1 Januari 2025.
Baca juga:
Jokowi Masuk Daftar Tokoh Terkorup, KPK Bakal Usut Berdasarkan Bukti
"Selain melanggar ketentuan perlindungan data pribadi yang diatur dalam Pasal 65 ayat 1 dan 2 dan Pasal 67 ayat 1 dan 2 UU No. 27 tahun 2022 dan membahayakan keselamatan korban doxing, doxing tersebut patut dilihat sebagai bagian dari upaya pembungkaman dan pembatasan suara kritis publik," ujarnya.
Terlebih, kata Agus, kejadian ini juga bukan kali pertama dialami oleh pihak yang menyampaikan kritik kepada negara. Kasus serupa juga pernah dialami sejumlah wartawan, aktivis, dan warga yang bersuara kritis.
"Bahkan doxing dengan pola ini patut dicurigai melibatkan pihak yang memiliki akses atau bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi warga," tuturnya.
Menurut Agus, masuknya nama Jokowi dalam top list pemimpin terkorup patut dijadikan alarm semakin mendesaknya pembenahan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi kemunduran pemberantasan korupsi hingga demokrasi sepanjang era kepemimpinan Jokowi," ungkapnya.
Baca juga:
Dijelaskannya, hal tersebut dapat dilihat dari terjadinya pengerdilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam berbagai aspek, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kembali terjun ke skor yang sama seperti 10 tahun lalu, kemunduran tatanan hukum antikorupsi, dan menguatnya politik dinasti serta sejumlah skandal yang melemahkan iklim demokrasi di Indonesia.
Lebih lanjut Agus menyampaikan adanya doxing terhadap pihak yang mengkritik Jokowi justru harus dilihat sebagai sebuah indikasi yang bertolak belakang dengan upaya untuk mengungkap perbuatan korupsi.
"Dan justru makin mengindikasikan bahwa Jokowi layak masuk nominasi yang diinisiasi OCCRP tersebut. Doxing semacam ini tidak akan muncul dan terulang di negara dengan iklim demokrasi yang sehat," pungkasnya. (Pon)
