Ketika Pemerintah Beri Kelonggaran Transportasi Publik Polisi mengenakan kostum Gatotkaca mengawasi pelaksanaan PSBB di Simpang Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin (4/5/2020). (ANTARA/HO-Humas Polres Bogor)

Merahputih.com - Pengamat kebijakan publik Azas Tigor Nainggolan mengkritik pelonggaran dalam aturan moda transportasi oleh Kementerian Perhubungan.

Menurut Tigor, hal ini cukup beralasan karena saat ini masih sering ada upaya masyarakat menerobos larangan mudik dengan berbagai cara.

Baca Juga

DPRD DKI Usulkan Pemberian Paket Sembako Warga Miskin Diganti BLT

"Apalagi ini diizinkan beroperasi walau dengan pengecualian tertentu masyarakat takut akan memberi peluang pelanggaran dan kita terus hidup dengan pembatasan di tengah wabah COVID-19," kata Tigor kepada Merahputih.com di Jakarta, Jumat (8/5).

Kebijakan ini juga bertentangan dengan semangat aparat kepolisian yang bersikap tegas melarang orang mudik. Lalu PT KAI juga melarang kereta api beroperasi bahkan sudah mengembalikan uang tiket penumpang.

Polisi mengenakan kostum Gatotkaca mengawasi pelaksanaan PSBB di Simpang Nagrak, Gunung Putri, Kabupaten Bogor Jawa Barat, Senin (4/5/2020). (ANTARA/HO-Humas Polres Bogor)
Petugas memberikan hukuman kepada warga yang tidak memakai masker saat razia PSBB di Kawasan Jalan Fatmawati, Jakarta, Selasa (28/4/2020). ANTARA FOTO/Reno Esnir/foc. (ANTARA/RENO ESNIR)

Semua itu dilakukan karena awalnya ada kebijakan pemerintah demi membatasi pergerakan manusia agar penyebaran corona tak makin meluas. "Namun, kok tiba-tiba saja menteri perhubungan sepertinya tidak konsisten, memberi izin transportasi publik dapat beroperasi lagi," jelas Ketua Forum Warga Kota Jakarta ini.

Tigor khawatir, penerapan ini ada yang berusaha memelintir seolah aturan ini membuat masyarakat seperti boleh mudik. "Mudik harus tetap dilarang dan transportasi publik yang beroperasi hanya untuk kalangan dan kepentingan terbatas,"jelas Tigor.

Baca Juga

Update COVID-19 DKI Selasa (5/5): 4.641 Kasus Positif, 650 Pasien Sembuh

Tigor menyebut, transportasi publik mesti tetap beroperasi dengan syarat ketat dan sesuai protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19. Contohnya adalah kereta listrik atau KRL Jabodetabek yang tetap beroperasi dengan memenuhi standard protokol kesehatan di tengah wabah COVID-19.

Begitu pula dengan transportasi publik lainnya itu beroperasi dengan syarat ketat dan bukan untuk mudik. "Kegiatan tetap dilarang untuk mengontrol dan memutus rantai penyebaran COVID-19," terangnya. (Knu)

Tag
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Di Hadapan Puan dan Hasto, Purnomo Akui Didekati Parpol Lain Maju Pilwalkot Solo
Indonesia
Di Hadapan Puan dan Hasto, Purnomo Akui Didekati Parpol Lain Maju Pilwalkot Solo

Achmad Purnomo angkat bicara ada sejumlah partai politik (parpol) lain untuk mendukungnya maju di Pilwakot Solo 2020.

Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR
Indonesia
Ini Sanksi yang Didapat jika Perusahaan Telat Penuhi THR

Pengenaan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada buruh.

Bajo dan Gibran tak Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Solo
Indonesia
Bajo dan Gibran tak Hadiri Rapat Pleno Rekapitulasi Perhitungan Suara KPU Solo

Bagyo, Supardjo, dan Gibran tidak hadir tanpa keterangan.

Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri
Indonesia
Motif Kapolsek Kembangan Sampai Berani Abaikan Maklumat Kapolri

Yusri Yunus menegaskan bahwa Kompol Fahrul telah melanggar aturan maklumat Kapolri Jenderal Idham Azis terkait larangan keramaian yang melibatkan massa.

KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan
Indonesia
KPK Apresiasi MA Tolak Kasasi Adik Ketum PAN Zulkifli Hasan

Majelis hakim menyatakan Zainudin Hasan tetap dihukum 12 tahun pidana penjara dan denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan

Alat 'Mirip Genset' yang Digunakan Cari 'Black Box' Sriwijaya Air SJ 182
Indonesia
Alat 'Mirip Genset' yang Digunakan Cari 'Black Box' Sriwijaya Air SJ 182

ROV itu diharapkan dapat mempercepat penemuan kotak hitam

Pencopotan Dua Jenderal Bukti Negara Tak Main-main Hadapi Rizieq Shihab
Indonesia
Pencopotan Dua Jenderal Bukti Negara Tak Main-main Hadapi Rizieq Shihab

Stanislaus menyebut, pencopotan ini langkah tegas dari negara sekaligus peringatan kepada pejabatnya untuk tidak main-main dalam situasi pandemi COVID-19.

KPAI: Anak-anak Indonesia Terancam Terpapar Virus Corona
Indonesia
KPAI: Anak-anak Indonesia Terancam Terpapar Virus Corona

Menurut dia, Indonesia memiliki risiko tinggi terjangkit penyebaran virus yang mematikan itu. Dan risiko tersebut, kata dia, akan semakin bertambah besar jika menyangkut masalah anak.

Gibran Lawan Kotak Kosong, Bobby Harus Kerja Keras
Indonesia
Gibran Lawan Kotak Kosong, Bobby Harus Kerja Keras

Bobby juga berpeluang melawan petahana, Akhyar Nasution. Petahana mempunyai modal politik sekaligus jaringan di birokrat.