Beri Dukungan di Medsos Jadi Tren Tertinggi Pelanggaran Netralitas ASN Ilustrasi - Para ASN Pemprov Sulsel mengikuti upacara peringatan HUT ke-74.ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan pemberian dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui media sosial menjadi tren tertinggi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Posting, komen, foto, share di media sosial adalah bagian keberpihakan," kata Ketua Bawaslu RI Abhan, saat webinar "Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020", Selasa (27/10).

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Pemberian dukungan melalui media sosial memang menjadi tren paling tinggi dari 16 bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN terkait netralitas.

Dari data, saat ini tercatat 790 temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 64 laporan dari masyarakat, kemudian hasilnya 767 kasus ditindaklanjuti rekomendasi ke KASN dan 87 kasus bukan pelanggaran.

"Tren pelanggaran tertingginya ASN memberikan dukungan melalui medsos, yakni sebanyak 319 kasus, lainnya seperti ASN menghadiri atau mengikuti acara silaturahim, ASN mempromosikan diri sendiri dan orang lain, dan sebagainya," beber dia.

1
Ilustrasi (Foto: Unsplash/camilo jimenez)

Bawaslu merupakan pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dalam praktiknya akan dikeluarkan rekomendasi ke KASN dan disampaikan kepada PPK.

Abhan menjelaskan netralitas ASN secara prinsip adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Diakui Abhan, persoalan netralitas ASN biasanya dihadapi daerah yang memiliki calon petahana pada pilkada karena mereka punya akses di jajaran birokrasi daerah-nya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan ASN yang mengaku sulit menjalankan netralitas pasti orang yang memiliki jabatan.

"Kalau orang yang tidak punya jabatan tidak akan demikian, tidak akan sulit melaksanakan netralitas ASN," tegas dia.

Baca Juga

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menambahkan netralitas ASN merupakan persoalan yang perlu diwaspadai pada pelaksanaan pilkada.

"Sejalan dengan SKB 5 menteri, kami melakukan rakor netralitas ASN setiap minggu, rakor pilkada, dan rakor perkembangan COVID-19," tutur Akmal. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kekurangan Anggaran Tangani COVID-19, Anies Diminta Alokasikan Anggaran Tanah dan Trotoar
Indonesia
Kekurangan Anggaran Tangani COVID-19, Anies Diminta Alokasikan Anggaran Tanah dan Trotoar

Lumayan banget kalau uang Rp 2,7 triliun itu bisa dialihkan untuk insentif ekonomi dan bansos

Hati Semua Anggota DPR Diketuk Ikut Sumbang Dana Corona Potong Gaji 3 Bulan
Indonesia
Hati Semua Anggota DPR Diketuk Ikut Sumbang Dana Corona Potong Gaji 3 Bulan

Semoga elit-elit lain juga melakukan hal yang sama

Judicial Review UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Berpihak ke Rakyat
Indonesia
Judicial Review UU Ciptaker, Hakim MK Diminta Berpihak ke Rakyat

Undang-Undang Cipta Kerja telah sungguh-sungguh mengangkangi Undang-Undang Dasar 1945

Dalam Beberapa Hal, Pacar Editor Metro TV Berbohong ke Polisi
Indonesia
Pemerintah Berangkatkan 42 Orang Tim Evakuasi WNI di Wuhan
Indonesia
Pemerintah Berangkatkan 42 Orang Tim Evakuasi WNI di Wuhan

Tim evakuasi sendiri terdiri dari unsur TNI, Kemenlu, dan Kemenkes

Anak SBY Tolak Jalur VIP Tes Cepat Corona untuk DPR dan Keluarga
Indonesia
Anak SBY Tolak Jalur VIP Tes Cepat Corona untuk DPR dan Keluarga

Seharusnya anggota DPR memiliki rasa empati

Kasus Stafsus Milenial Andi Taufan Mengarah ke Tindak Pidana Korupsi
Indonesia
Kasus Stafsus Milenial Andi Taufan Mengarah ke Tindak Pidana Korupsi

tindakan Andi Taufan yang menyurati para camat untuk menggunakan perusahaan miliknya merupakan sesuatu yang sangat jahat dan keji.

Penyidik Periksa CCTV Bandara Soetta Terkait Kasus Pelecehan Seksual, Begini Hasilnya
Indonesia
Penyidik Periksa CCTV Bandara Soetta Terkait Kasus Pelecehan Seksual, Begini Hasilnya

Polisi telah memeriksa rekaman kamera Closed Circuit Television (CCTV) Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, hingga tiga bulan kebelakang.

Bandara Kertajati Resmi Jadi Embarkasi dan Debarkasi Jamaah Haji
Indonesia
Bandara Kertajati Resmi Jadi Embarkasi dan Debarkasi Jamaah Haji

Embarkasi/Debarkasi Haji BIJB Kertajati agar menambah kenyamanan

Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq
Indonesia
Polri Selidiki Alasan Anies Temui Rizieq

“Di situlah penyidik juga mau tahu. Ada apa? Pasti ditanya itu. Yang jelas Gubernur kan mengeluarkan Pergub,” kata Karo Penmas Polri Brigjen Awi Setiyono