Beri Dukungan di Medsos Jadi Tren Tertinggi Pelanggaran Netralitas ASN Ilustrasi - Para ASN Pemprov Sulsel mengikuti upacara peringatan HUT ke-74.ANTARA/HO/Humas Pemprov Sulsel

Merahputih.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyebutkan pemberian dukungan terhadap pasangan calon peserta pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui media sosial menjadi tren tertinggi pelanggaran netralitas aparatur sipil negara (ASN).

"Posting, komen, foto, share di media sosial adalah bagian keberpihakan," kata Ketua Bawaslu RI Abhan, saat webinar "Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020", Selasa (27/10).

Baca Juga

Debat Gibran Vs Bajo Diadakan Dua Putaran

Pemberian dukungan melalui media sosial memang menjadi tren paling tinggi dari 16 bentuk pelanggaran yang dilakukan ASN terkait netralitas.

Dari data, saat ini tercatat 790 temuan Bawaslu atas dugaan pelanggaran netralitas ASN dan 64 laporan dari masyarakat, kemudian hasilnya 767 kasus ditindaklanjuti rekomendasi ke KASN dan 87 kasus bukan pelanggaran.

"Tren pelanggaran tertingginya ASN memberikan dukungan melalui medsos, yakni sebanyak 319 kasus, lainnya seperti ASN menghadiri atau mengikuti acara silaturahim, ASN mempromosikan diri sendiri dan orang lain, dan sebagainya," beber dia.

1
Ilustrasi (Foto: Unsplash/camilo jimenez)

Bawaslu merupakan pintu masuk penanganan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang dalam praktiknya akan dikeluarkan rekomendasi ke KASN dan disampaikan kepada PPK.

Abhan menjelaskan netralitas ASN secara prinsip adalah setiap ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan apapun.

Diakui Abhan, persoalan netralitas ASN biasanya dihadapi daerah yang memiliki calon petahana pada pilkada karena mereka punya akses di jajaran birokrasi daerah-nya.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan ASN yang mengaku sulit menjalankan netralitas pasti orang yang memiliki jabatan.

"Kalau orang yang tidak punya jabatan tidak akan demikian, tidak akan sulit melaksanakan netralitas ASN," tegas dia.

Baca Juga

KPK Ingatkan Potensi Korupsi Pilkada

Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik menambahkan netralitas ASN merupakan persoalan yang perlu diwaspadai pada pelaksanaan pilkada.

"Sejalan dengan SKB 5 menteri, kami melakukan rakor netralitas ASN setiap minggu, rakor pilkada, dan rakor perkembangan COVID-19," tutur Akmal. (*)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Selama PPKM di Jakarta, Klaster Keluarga Meningkat 44 Persen
Indonesia
Selama PPKM di Jakarta, Klaster Keluarga Meningkat 44 Persen

Kenaikan kasus klaster keluarga terjadi pada periode 11 Januari sampai 17 Januari 2021.

Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah
Indonesia
Berusia di Atas 45 Tahun Diwanti-wanti Tak Keluar dari Rumah

H ampir 80 persen kasus kematian akibat COVID-19 di tanah air berasal dari kelompok usia 45 tahun ke atas.

Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai
Indonesia
Rekonstruksi Penyerangan Pengawal Rizieq, Polisi Temukan Senjata Api dan Samurai

Polisi menggelar rekonstruksi di empat titik terkait dengan kasus penyerangan oleh laskar Front Pembela Islam (FPI) di Tol Jakarta-Cikampek.

Mendagri Tito Minta Anies Koordinasi Daerah Tetangga untuk Tangani Corona
Indonesia
Mendagri Tito Minta Anies Koordinasi Daerah Tetangga untuk Tangani Corona

Anies harus berbicara dengan daerah tetangga karena warga dari luar Jakarta yang kerja atau beraktivitas sehari-hari di ibu kota.

KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari
Indonesia
KPK Telusuri Aliran Duit Suap Bansos Mensos Juliari

Termasuk menelusuri aliran dana dari korupsi tersebut.

Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani
Indonesia
Bulog Serap 700 Ribu Ton Gabah Petani

Target pengadaan gabah/beras dalam negeri tahun 2020 sebanyak 1,4 juta ton setara beras. Jumlah tersebut sudah diperhitungkan secara matang sesuai dengan kondisi di lapangan.

Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan
Indonesia
Insentif COVID-19 Membuka Risiko Korupsi dan Pemborosan

“BPK menyadari kondisi tersebut dan oleh karena itu sedang melakukan audit komprehensif berbasis risiko,” kata Ketua BPK Agung.

Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan
Indonesia
Legislator Apresiasi Usul JHL Nakes Dapat Penghargaan Pahlawan Kemanusiaan

Jadi ini yang paling urgent dan menolong pekerja tenaga kesehatan kita

BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis
Indonesia
BPIP Soroti Sandiwara di Media Sosial Akibat Kurangnya Pemikiran Kritis

Benny menilai, pesatnya perkembangan dunia digital jika tak diimbangi dengan nalar kritis, justru tidak akan memajukan bangsa.

KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir
Indonesia
KPK Bakal Tindaklanjuti Dugaan Gratifikasi Politikus Demokrat M Nasir

Bowo mengaku bahwa penerimaan uang itu saat mengemban tugas sebagai anggota Badan Anggaran