Berhentikan Terduga Pelaku, KPI Janji Dampingi Korban Perundungan dan Pelecehan Seksual Ilustrasi perundungan. Pixabay.com/ANT

Merahputih.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat akhirnya memberhentikan sementara seluruh terduga pelaku perundungan dan pelecehan seksual dari segala aktivitas. Total terdapat tujuh terduga pelaku yang dinonaktifkan sementara sebagai pegawai KPI.

Ketua KPI Pusat, Agung Suprio mengungkapkan, langkah ini diambil dalam rangka menindaklanjuti dugaan kasus pelecehan seksual sesama jenis serta perundungan yang terjadi di lingkungan kerja KPI Pusat.

Baca Juga

Studi: 70% Karyawan Cemas Soal Privasi Data Saat WFH

"Membebastugaskan terduga pelaku dari segala kegiatan KPI Pusat. Dalam rangka memudahkan proses penyelidikan oleh kepolisian," tuturnya dalam siaran pers tertulisnya kepada wartawan, di Jakarta, Jumat (3/9).

bully perundungan
ilustrasi - Perundungan. (ANTARA News/Andre Angkawijaya)

Di samping itu, KPI Pusat juga akan mendorong penyelesaian kasus tersebut melalui jalur hukum yang berlaku.

KPI Pusat juga siap mendukung penuh seluruh proses hukum yang berjalan serta akan terbuka atas informasi yang dibutuhkan untuk penyelidikan kasus tersebut dan telah melakukan investigasi secara internal dengan meminta keterangan dan penjelasan dari pihak terduga pelaku.

Baca Juga

Pegawai KPI Pusat Diduga Lakukan Pelecehan Seksual, Korban Mengadu ke Komnas HAM

Karena itu, KPI akan melakukan pendampingan hukum terhadap terduga korban dan pemulihan psikologis korban.

"Pendampingan hukum terhadap terduga korban serta menyiapkan pendampingan psikologis sebagai upaya pemulihan terduga korban," tandasnya. (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia
Indonesia
Satu Lagi Napi Korban Kebakaran Lapas Tangerang Meninggal Dunia

H meninggal dunia lantaran trauma inhalasi dan luka bakar grade tiga

Di Yogyakarta, Jokowi Semangati Seniman Terus Bertahan di Masa Pandemi
Indonesia
Di Yogyakarta, Jokowi Semangati Seniman Terus Bertahan di Masa Pandemi

Jokowi datang didampingi Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto.

Masuki Era Revolusi Industri 4.0, Menkominfo: Perkuat Komitmen dan Kolaborasi
Indonesia
Masuki Era Revolusi Industri 4.0, Menkominfo: Perkuat Komitmen dan Kolaborasi

Saat ini Indonesia sedang memasuki era revolusi industri 4.0. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat serta kolaborasi dengan kementerian, lembaga dan ekosistem.

Ini Kata Kepala Suku Dani Soal Kehadiran Aparat TNI/Polri di Papua
Indonesia
Ini Kata Kepala Suku Dani Soal Kehadiran Aparat TNI/Polri di Papua

Kehadiran personel keamanan TNI/Polri di Papua diyakini telah memberikan rasa aman bagi seluruh warga di Tanah Cenderawasih.

Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia
Indonesia
Kemendikbud Akui Teledor tak Cantumkan KH Hasyim Asy'ari di Kamus Sejarah Indonesia

Dirjen Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud), Hilmar Farid memohon maaf atas keteledoran tidak mencantumkan nama tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Syekh Hasyim Asy'ari.

Perjuangan Perajin Batik Kampung Kauman Lestarikan Warisan Leluhur di Tengah Pandemi
Indonesia
Perjuangan Perajin Batik Kampung Kauman Lestarikan Warisan Leluhur di Tengah Pandemi

"Jumlah perajin di Kampung Batik Kauman Solo, menyusut selama pandemi COVID-19. Ini jadi perhatian kami untuk tetap melestarikan batik di Solo," ujar Gunawan

Pemerintah Harus Antisipasi Ledakan Pengangguran Akibat Perpanjangan PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Harus Antisipasi Ledakan Pengangguran Akibat Perpanjangan PPKM Darurat

Banyak juga teman-teman dari kalangan buruh yang terpaksa dirumahkan imbas PPKM Darurat, apalagi kalau diperpanjang masa pemberlakuannya, akan lebih banyak buruh yang kehilangan pekerjaan, khususnya buruh di sektor non esensial dan kritikal.

Bandel Pakai Air Tanah, Kantor di Jakarta Bisa Kena Sanksi Rp 50 Juta
Indonesia
Bandel Pakai Air Tanah, Kantor di Jakarta Bisa Kena Sanksi Rp 50 Juta

Perkantoran DKI Jakarta bakal dikenakan sanksi tegas berupa denda Rp 50 juta jika masih nakal menggunakan air tanah.

Satgas COVID-19 Beberkan Wilayah yang Kepatuhan Prokesnya Rendah
Indonesia
Satgas COVID-19 Beberkan Wilayah yang Kepatuhan Prokesnya Rendah

Tingkat kepatuhan masyarakat dalam menjaga jarak masih lebih rendah dibandingkan memakai masker.

Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Kepala KKP Pratama Bantaeng
Indonesia
Kasus Suap Pajak, KPK Periksa Kepala KKP Pratama Bantaeng

KPK memeriksa Kepala KPP Pratama Bantaeng Wawan Ridwan terkait kasus dugaan suap penurunan nilai pajak tahun 2016 dan 2017 pada Direktorat Jenderal Pajak.