Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi Profilpimpinan Kejaksaan di situs kejaksaan.go.id. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Dua informasi latar belakang pendidikan yang berbeda yang disandang Jaksa Agung ST Burhanuddin, beredar di publik. Dalam salah satu informasi yang disebarkan lewat infografis dengan menggunakan nama Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin menyandang pendidikan formal, Sarjana Hukum Undip Semarang, Magister Manajemen UI 2021 dan Dokter UI, Jakarta 2016.

Namun, berbeda dengan informasi lainnya, yang disebar dan diduga dari buku pidato pengukuhan profesornya dengan daftar riwayat hidupnya, tercatat jika ia lulusan Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, lalu S2, Magister Manajemen dari Labora Jakarta, serta Dokter Universitas Setyagama, Jakarta.

Baca Juga:

Jadi Terpidana Korupsi, Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan, informasi yang beredar tersebut. Menurutnya, harus ada verifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan bahkan jika nanti ada klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen.

"Termasuk pernyataan dari institusi atau lembaga yang dituliskannya. Intinya harus dicari kebenaran materialnya," katanya dalam keteranganya, Kamis (23/9).

Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, secara administrasi kepegawaian seharusnya ada verifikasi terkait latar belakang lulusan dan data-data resmi valid yang diakui sesuai Undang-undang untuk menjadi pejabat negara dam bagian kepegawaian harus melakukan verifikasi kebenaran data.

"Karena kalau individu tidak berkualifikasi mempergunakan informasi palsu, maka ini sudah merupakan tindakan kriminal," ujar Doni.

Ia menyebut hal itu menjadi tidak adil bagi orang lain dengan kualifikasi sama tapi tidak terseleksi.

Perbedaan profil pendidikan Jaksa Agung. (Foto: Tangkapan Layar)
Caption

"Data di kepegawaian harus lengkap. MenPANRB, dan BKN harus menegur dan meminta klarifikasi untuk verifikasi tentang validitas data," katanya.

Doni mengatakan, permasalahan data harus dilihat berat tidaknya kasus. Apakah sekedar masalah administratif atau maladministrasi, pelanggaran terhadap integritas data.

"Karena dua kasus ini dampak-dampaknya berbeda," katanya.

Kejaksaan Agung belum memberikan klarifikasi atas beredarnya dua informasi pendidikan formal Jaksa Agung saat ditanyakan oleh merahputih.com.

Dicek di situs kejaksaan Agung tidak ada dalam profil pimpinan, tidak ada profil lengkap Jaksa Agung atau yang lainnya, hanya ada foto dan tulisan Prof. Dr. ST. BURHANUDDIN, SH., MM. (Knu)

Baca Juga:

Selama Pandemi, 52 Pegawai Kejaksaan Agung Gugur Akibat COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dapat Anggaran Rp 2,7 Miliar dari Pemprov DKI, Begini Penjelasan Ketua DPW PSI
Indonesia
Dapat Anggaran Rp 2,7 Miliar dari Pemprov DKI, Begini Penjelasan Ketua DPW PSI

Program Forum International Youth 20 diketuai Michael Victor Sianipar yang merupakan ketua Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU
Indonesia
21 Partai Politik yang Terdaftar di Sipol KPU

"Jumlah parpol (partai politik) yang sudah memiliki akun Sipol adalah sebanyak 21 parpol,” kata anggota KPU, Idham Holik

Ingat! Tilang Ganjil Genap di Jakarta Sudah Berlaku
Indonesia
Ingat! Tilang Ganjil Genap di Jakarta Sudah Berlaku

Ditlantas Polda Metro Jaya mencatat ada 163 kecelakaan terdiri dari satu kasus melibatkan pemudik dan 162 kasus mobilitas biasa selama Operasi Ketupat Jaya 2022.

KPK Tetapkan Bupati HSU Tersangka Pencucian Uang
Indonesia
KPK Tetapkan Bupati HSU Tersangka Pencucian Uang

Kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular
Indonesia
Polda Metro bakal Jerat Manajemen Holywings dengan UU Wabah Penyakit Menular

"Kita proses sesuai UU Nomor 4 tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus kepada wartawan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (6/9).

Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...
Indonesia
Bamsoet Sebut Formula E Bukan untuk Harumkan Nama Anies, tapi...

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo (Bamsoet) menjelaskan, suksesnya event Formula E di Ibu Kota pada 2022 mendatang bukan untuk mengharumkan nama Gubenur DKI Jakarta Anies Baswedan

Jadi Tersangka, Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti Bakal Ajukan Praperadilan
Indonesia
Jadi Tersangka, Haris Azhar-Fatia Maulidiyanti Bakal Ajukan Praperadilan

Polda Metro Jaya telah menetapkan Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti sebagai tersangka dugaan kasus pencemaran nama baik terhadap Menteri Koodinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.

Cegah Warga Jakarta Kumpul-kumpul, Crowd Free Night Diberlakukan
Indonesia
Cegah Warga Jakarta Kumpul-kumpul, Crowd Free Night Diberlakukan

Polda Metro Jaya melakukan kebijakan baru dalam PPKM Level 3, yaitu crowd free night (CFN) mulai Senin (6/9) malam ini.

Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis
Indonesia
Indonesia Kedatangan 4,5 Juta Dosis Vaksin COVID-19 Hibah Jerman dan Prancis

Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, vaksinasi COVID-19 di Tanah Air telah melampaui target yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO).

Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI
Indonesia
Banding Ditolak, Menantu Rizieq Tetap Divonis 1 Tahun Penjara di Kasus RS UMMI

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan banding menantu Rizieq Shihab, Habib Hanif Alatas. Dengan demikian, ia tetap divonis 1 tahun terkait kasus swab RS Ummi Bogor.