Beredar 2 Informasi Pendidikan Formal Jaksa Agung, Pengamat Minta Ada Investigasi Profilpimpinan Kejaksaan di situs kejaksaan.go.id. (Foto: Tangkapan Layar)

MerahPutih.com - Dua informasi latar belakang pendidikan yang berbeda yang disandang Jaksa Agung ST Burhanuddin, beredar di publik. Dalam salah satu informasi yang disebarkan lewat infografis dengan menggunakan nama Kejaksaan Agung, ST Burhanuddin menyandang pendidikan formal, Sarjana Hukum Undip Semarang, Magister Manajemen UI 2021 dan Dokter UI, Jakarta 2016.

Namun, berbeda dengan informasi lainnya, yang disebar dan diduga dari buku pidato pengukuhan profesornya dengan daftar riwayat hidupnya, tercatat jika ia lulusan Sarjana Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, lalu S2, Magister Manajemen dari Labora Jakarta, serta Dokter Universitas Setyagama, Jakarta.

Baca Juga:

Jadi Terpidana Korupsi, Kejaksaan Agung Pecat Pinangki dengan Tidak Hormat

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun mempertanyakan, informasi yang beredar tersebut. Menurutnya, harus ada verifikasi secara sungguh sungguh kebenaran data yang bersangkutan bahkan jika nanti ada klarifikasi dari Burhanuddin pun tidak cukup, melainkan harus ada investigasi secara independen.

"Termasuk pernyataan dari institusi atau lembaga yang dituliskannya. Intinya harus dicari kebenaran materialnya," katanya dalam keteranganya, Kamis (23/9).

Pengamat Pendidikan Doni Koesoema mengatakan, secara administrasi kepegawaian seharusnya ada verifikasi terkait latar belakang lulusan dan data-data resmi valid yang diakui sesuai Undang-undang untuk menjadi pejabat negara dam bagian kepegawaian harus melakukan verifikasi kebenaran data.

"Karena kalau individu tidak berkualifikasi mempergunakan informasi palsu, maka ini sudah merupakan tindakan kriminal," ujar Doni.

Ia menyebut hal itu menjadi tidak adil bagi orang lain dengan kualifikasi sama tapi tidak terseleksi.

Perbedaan profil pendidikan Jaksa Agung. (Foto: Tangkapan Layar)
Caption

"Data di kepegawaian harus lengkap. MenPANRB, dan BKN harus menegur dan meminta klarifikasi untuk verifikasi tentang validitas data," katanya.

Doni mengatakan, permasalahan data harus dilihat berat tidaknya kasus. Apakah sekedar masalah administratif atau maladministrasi, pelanggaran terhadap integritas data.

"Karena dua kasus ini dampak-dampaknya berbeda," katanya.

Kejaksaan Agung belum memberikan klarifikasi atas beredarnya dua informasi pendidikan formal Jaksa Agung saat ditanyakan oleh merahputih.com.

Dicek di situs kejaksaan Agung tidak ada dalam profil pimpinan, tidak ada profil lengkap Jaksa Agung atau yang lainnya, hanya ada foto dan tulisan Prof. Dr. ST. BURHANUDDIN, SH., MM. (Knu)

Baca Juga:

Selama Pandemi, 52 Pegawai Kejaksaan Agung Gugur Akibat COVID-19

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
26 Orang Saksi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa
Indonesia
26 Orang Saksi Diperiksa dalam Kasus Dugaan Pidana Perbankan PT Bosowa

Penyidik Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan orang saksi dan tiga saksi ahli terkait kasus ketidakpatuhan mantan Direktur Utama PT Bosowa Corporindo Sadikin Aksa atas perintah OJK.

Ketua PBNU Minta Israel Hentikan Agresi Militer ke Palestina
Indonesia
Ketua PBNU Minta Israel Hentikan Agresi Militer ke Palestina

Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj meminta Israel untuk menghentikan agresi militer ke jalur Gaza, Palestina.

Marak Bendera Putih di Lapak Pedagang Tanah Abang Dipasang Orang Tak Dikenal
Indonesia
Marak Bendera Putih di Lapak Pedagang Tanah Abang Dipasang Orang Tak Dikenal

Di media sosial tengah ramai dengan banyaknya bendera putih dipasang di lapak pedagang kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Vaksinasi Dosis Kedua di Bandung Bakal Digelar Kamis
Indonesia
Vaksinasi Dosis Kedua di Bandung Bakal Digelar Kamis

Vaksin dosis kedua secara komposisi tidak ada bedanya dengan vaksin yang disuntikan pada dosis pertama. Namun vaksin ini akan melengkapi dosis sebelumnya. Itu pun diberikan sesuai dengan ketentuan yang ada.

KPK Lempar Bola ke BKN Soal Kredibilitas TWK Novel Baswedan Cs
Indonesia
KPK Lempar Bola ke BKN Soal Kredibilitas TWK Novel Baswedan Cs

KPK sekali lagi dalam melaksanakan TWK berdasarkan hukum yang melaksanakan adalah BKN

Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor
Indonesia
Panser TNI Hingga Rantis Dikerahkan Perkuat Titik Penyekatan di Jalan Raya Bogor

Saat ini terdapat ratusan personel aparat gabungan dibantu jajaran Batalyon Infanteri Mekanis

Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan
Indonesia
Mudik Lebaran Dilarang, Polri dan TNI Bakal Dikerahkan untuk Lakukan Pengawasan

Pemerintah meniadakan mudik Lebaran pada 2021. Arahan ini diberikan untuk seluruh masyarakat mengingat bahaya penyebaran COVID-19.

Tiga Pilar Jakarta Pusat Bentuk Polisi Kampung Tangguh Tekan Penyebaran COVID-19
Indonesia
Tiga Pilar Jakarta Pusat Bentuk Polisi Kampung Tangguh Tekan Penyebaran COVID-19

Tiga Pilar Jakarta Pusat yakni Plh Wali Kota Jakarta Pusat, Dandim 0501 JP/BS dan Kapolres Metro Jakarta Pusat merencanakan membentuk "Polisi Kampung Tangguh Jaya".

KAI Gratiskan Pengangkutan Tabung Oksigen untuk Penanganan COVID-19
Indonesia
KAI Gratiskan Pengangkutan Tabung Oksigen untuk Penanganan COVID-19

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menggratiskan angkutan oksigen sebanyak 122 ton melalui angkutan kereta api dengan rute Stasiun Kalimas, Surabaya menuju Stasiun Sungai Lagoa, Jakarta.

Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat
Indonesia
Kepatuhan Pejabat Lapor Kekayaan Meningkat

KPK telah menindaklanjuti LHKPN tersebut dengan melakukan verifikasi dan pemeriksaan terhadap 471 penyelenggara negera.