Ganjar Pranowo Setuju Pilkada 2020 Ditunda Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meninjau pos pemantauan Gunung Merapi, Kabupten Klaten. (MP/Ismail)

MerahPutih.com - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo angkat bicara terkait banyaknya desakan dari sejumlah pihak agar Pilkada serentak 270 daerah kabupaten/kota di Indonesia pada 9 Desember ditunda dengan alasan masih banyaknya jumlah kasus COVID-19.

Ia mendukung rencana penundaan tersebut karena jika pilkada diteruskan di tengah pandemi COVID-19 sangat berbahaya.

Baca Juga

DKPP: Masyarakat Pentingkan Kesehatan daripada Pilkada Serentak

"Pelaksanan pilkada serentak di tengah pandemi sangat berbahaya. Kami meminta KPU, Bawaslu, dan Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri) untuk mempertimbangkan usulan tentang penundaan tersebut," ujar Ganjar, Senin (21/9).

Menurut Ganjar, penundaan pilkada sangat mungkin dilakukan dalam kondisi saat ini. Tinggal bagaimana KPU, Bawaslu atau Kemendagri membicarakan itu secara baik-baik berdasarkan data kasus COVID-19 yang ada sekarang. Ia mencontohkan Jawa Tengah sendiri sudah ada klaster dari para penyelenggara pilkada.

"Di Boyolali misalnya, ada banyak ratusan anggota Panwaslu yang positif COVID-19. Ini bisa dijadikan bahan pertimbangan. Penundaan masih sangat mungkin, tinggal nanti bagaimana keputusannya," tutur dia

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo meninjau proyek PLTS di Solo, Jawa Tengah. (MP/Ismail)

Politikus PDIP ini mengatakan agar klaster lain tidak muncul di Jawa Tengah, ia pun mengusulkan pada KPU agar tahapan selanjutnya seperti debat kandidat tatap muka ditiadakan dan diganti dengan debat secara virtual. Selain itu, pilkda ditunda. Sementara di daerah dengan zona hijau dan kuning bisa diselenggarakan dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadi harus dipertimbangkan kondisi-kondisi tersebut agar tidak terjadi klaster baru Pilkada,” pungkasnya.

Wali Kota Solo, FX Hadi Rudyatmo, mengatakan terkait desakan pilkada serentak ditunda akibat banyaknya kasus COVID-19, ia menyerahkan sepenuhnya pada KPU RI. Namun. Demikian jika Pilkada tetap diadakan, pihaknya menyarankan agar protokol kesehatan dijalankan dengan ketat.

Baca Juga

Pilkada Saat COVID-19 Tetap Saja Menyimpan Berbagai Macam Potensi Konflik

"Jangan sampai pesta demokrasi lima tahunan tersebut menjadi klaster baru dalam penyebaran dan penularan COVID-19. TPS harus benar-benanar steril gejala COVID-19," katanya. (Ismail/Jawa Tengah)



Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH