Berbahaya jika Pilkada Serentak Tetap Diadakan 2020 Ilustrasi. (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pilkada Sehat mendesak agar pilkada serentak ditunda hingga 2021. Alasannya, pandemi COVID-19 masih belum mereda.

Pendiri sekaligus peneliti Network for Democracy and Electoral Integrity (Netgrit) Hadar Nafis Gumay mengatakan, pelaksanaan pilkada bukan hanya pemungutan suara, melainkan ada tahapan-tahapan pilkada yang dalam prosesnya melibatkan komunikasi langsung dengan banyak orang.

Baca Juga:

Sambut New Normal, Asosiasi Biro Travel DIY Siapkan Paket Baru Wisata

Hal tersebut berpotensi terjadi penyimpangan aturan pembatasan jarak. Mantan komisioner KPU tersebut juga masih melihat ada banyak peraturan yang belum selesai.

Banyak juga peraturan yang harus disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini untuk memastikan keselamatan dan kesehatan pihak yang terlibat dalam proses pilkada, tidak hanya penyelenggara tapi juga masyarakat.

"Karena itu kami mengambil posisi yang sangat amat ingin mendesakkan janganlah kita teruskan untuk memaksakan penyelenggaraan ini di bulan Desember 2020," ujarnya kepada wartawan, Rabu (27/5).

Hadar mengatakan, kerja-kerja penyelenggaraan pilkada tak bisa langsung melompat ke tahapan pemungutan suara.

Jika hari pencoblosan dijadwalkan digelar Desember, tahapan pra-pemungutan suara harus sudah dilaksanakan pada awal atau pertengahan bulan Juni.

Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)
Logo Pilkada Serentak 2020 (ANTARA/HO-KPU)

Tahapan ini mau tidak mau akan melibatkan banyak sekali pihak. Sejumlah tahapan juga membutuhkan komunikasi langsung yang berpotensi mengingkari kebijakan social distancing atau jaga jarak.

Padahal, data perkembangan Covid-19 saat ini menunjukkan bahwa masih sangat berbahaya untuk melakukan kegiatan seperti sebelum adanya pandemi.

"Apakah bisa dilakukan dalam waktu yang sangat pendek sebelum tahapan lanjutan dilaksanakan pada tanggal 6 (Juni) atau opsi B tanggal 15 (Juni) yang kurang dari 3 minggu ke depan? Kesimpulan kami ini tidak mungkin," ujar Hadar.

Hadar mengatakan, pihaknya sudah beberapa kali menyampaikan aspirasi terkait penundaan pilkada ini.

Namun, belum ada perubahan rencana terkait waktu pelaksanaan pilkada yang disampaikan DPR maupun pemerintah.

Baca Juga:

Kasus Corona di Indonesia Kini Mencapai 23.851

Ia pun membuat gerakan penandatanganan petisi penundaan pilkada hingga tahun 2021.

"Kita betul-betul perlu menyelamatkan semua, perlu memastikan kesehatan kita semua. Kita perlu menjamin agar pilkada juga bisa dijalankan dengan tidak mengabaikan atau membiarkan risiko atau kualitasnya menurun," kata Hadar.

Adapun petisi penundaan pilkada bisa diakses melalui http://chng.it/b7TfXpvmGg.

Untuk diketahui, pemilihan kepala daerah 2020 akan digelar di 270 wilayah di Indonesia. Sebanyak 270 wilayah ini meliputi 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, Pilkada diundur dan rencananya bakal digelar 9 Desember mendatang. (Knu)

Baca Juga:

Ancaman Pandemi Corona, Pemilihan Saat Pilkada Bisa Melalui Pos Surat

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Kreatif, Warga Yogyakarta Pasang Gapura Disinfektan Otomatis
Indonesia
Kreatif, Warga Yogyakarta Pasang Gapura Disinfektan Otomatis

Warga membuat gapura sederhana dijalan masuk dalam dusun. Gapura ini berisi alat disinfektan yang memiliki sensor pada gerak manusia.

PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan
Indonesia
PKS: Kasihan Pengusaha Penginapan bila Warga Tak Patuh Protokol Kesehatan

Eksekutif bersama legislatif hari ini akan mengesahkan penetapan Raperda menjadi Perda tentang Penanggulangan COVID-19.

Kampanye Protokol Kesehatan Bakal Lewat Pemberian Bansos
Indonesia
Kampanye Protokol Kesehatan Bakal Lewat Pemberian Bansos

Penyediaan masker melalui penyaluran bansos, bekerjasama dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

Pemerintah Segera Buka Kembali Rumah Ibadah Tapi Ada Syaratnya
Indonesia
Pemerintah Segera Buka Kembali Rumah Ibadah Tapi Ada Syaratnya

Dia menuturkan, rencana pembukaan kembali rumah ibadah ini berlaku untuk seluruh agama.

Hamas Minta Biden Batalkan Kebijakan Trump di Palestina
Dunia
Hamas Minta Biden Batalkan Kebijakan Trump di Palestina

Pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendesak presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden untuk membatalkan apa yang disebut dengan solusi ala Presiden Donald Trump "kesepakatan abad ini".

Kasus Corona Baru Bermunculan, Khofifah Minta Warga Jatim Tetap Tenang
Indonesia
Kasus Corona Baru Bermunculan, Khofifah Minta Warga Jatim Tetap Tenang

Bandara Juanda mengkarantina belasan penumpang pesawat Cathay Pacific dari Hong Kong.

Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran
Indonesia
Pemerintah Diingatkan Waspada Peningkatan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran

Menurut Lestari, sejumlah fenomena terjadi menjelang Lebaran di masa pandemi COVID-19 tahun ini.

[HOAKS atau FAKTA] Kaesang Pengarep Akui Mampu Tangani Corona Asal Jadi Gubernur DKI
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] Kaesang Pengarep Akui Mampu Tangani Corona Asal Jadi Gubernur DKI

Tidak ada pernyataan dari Kaesang Pangarep yang menyatakan dia mampu menangani virus Corona COVID-19.

Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS
Indonesia
Pemkab Cirebon Tanggung Biaya 329 Ribu Warga Dalam Program JKN-KIS

Bupati Cirebon, Imron Rosyadi mengatakan, bahwa dari jumlah 2,1 juta warga Kabupaten yang terdaftar dalam JKN-KIS, sebanyak 329.059 jiwa di antaranya biayanya ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon.

DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19
Indonesia
DPR Desak Jokowi Masukkan Protokol Kesehatan di Perppu COVID-19

Hal itu sangat penting agar bisa dijadikan panduan masyarakat dalam mencegah penularan COVID-19 dan bisa dijadikan dasar hukum aparat dalam menindak bagi yang melanggar protokol kesehatan.