Berbagai Kekuatan Politik Mendesak Jokowi Ganti Beberapa Menteri Rapat kabinet. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Peleburan Kementerian Riset-Teknologi (Kemenristek) dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta adanya Kementerian Investasi, membuat dorongan pada Presiden Jokowi untuk melakukan pergantian menteri atau reshuffle tak terhindarkan.

"Langkah penggabungan dan pembentukan kementerian baru membuka celah pelbagai kekuatan politik dengan mengkapitalisasi momentum untuk mendorong reshuffle kabinet," jelas Pengamat Politik Karyono Wibowo kepada MerahPutih.com di Jakarta, Selasa (20/4).

Baca Juga:

Jokowi Diyakini Lakukan Reshuffle Demi Bangkitkan Ekonomi

Direktur Indonesia Public Institute ini melihat, Presiden memang sudah memiliki agenda untuk melakukan reshuffle terbatas, tidak terbatas pada kementerian baru.

"Boleh jadi ada pergeseran posisi menteri dan atau ada sejumlah menteri yang terdepak diganti dengan orang baru," sebut Karyono.

Ia menilai, Presiden tentu sudah memiliki pertimbangan dan skema jika akan melakukan reshuffle. Menteri-menteri yang kinerjanya buruk harus dicopot.

"Jika ada menteri yang dinilai masih memiliki integritas tetapi tidak cocok di posisinya saat ini bisa digeser ke posisi yang sesuai dengan bidang keahliannya," terang Karyono.

Karyono memprediksi, beberapa menteri seperti Moeldoko, Mahfud MD, Muhammad Tito Karnavian, Muhammad Basuki Hadimuljono, masih dipertahankan dalam kabinet Indonesia Maju. Terlepas dari kontroversinya, posisi mereka masih dibutuhkan Presiden Joko Widodo di pemerintahan.

Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)
Presiden Joko Widodo. (Foto: Antara)

Untuk Menteri Perdagangan M Lutfi dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhadjir Effendi kemungkinannya berpeluang diganti atau dilakukan pergeseran ke pos lain.

Tenaga Ahli Utama KSP (Kantor Staf Presiden) Donny Gahral Adian belum bisa memastikan apakah akan dilakukan reshuffle kabinet menyusul penunjukkan menteri baru Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Kementerian Investasi.

"Reshuffle, sekali lagi, itu hak prerogatif presiden. Bersabar saja. Kita tunggu," ujar Donny. (Knu)

Baca Juga:

Dianggap Kurang Bersih, Mendes Abdul Halim Iskandar Layak Di-reshuffle

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK
Indonesia
Komnas HAM Rekomendasikan Presiden Jokowi Ambil Alih Proses TWK KPK

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merekomendasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengambil alih proses tes wawasan kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai syarat alih status menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ikut SOTR Saat Bulan Puasa Siap-Siap Ditindak Polisi
Indonesia
Ikut SOTR Saat Bulan Puasa Siap-Siap Ditindak Polisi

Rentan menyebabkan penularan COVID-19

Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan
Indonesia
Polisi Minta Tempat Hiburan Ditutup, Wagub: Kita Pertimbangkan

"Semua kita koordinasikan bersama dan kebijakan yang diambil merupakan keputusan terbaik,” ungkap Riza.

BNPB Tunggu Kriteria Hotel Ruang Karantina Corona dari Pemprov DKI
Indonesia
BNPB Tunggu Kriteria Hotel Ruang Karantina Corona dari Pemprov DKI

"Mudah-mudahan pagi ini kami dapat update dari Pemprov DKI," kat Dody

125 Ribu Jamaah Laksanakan Umrah di Arab Saudi, Tak Ada yang Terinfeksi COVID-19
Indonesia
125 Ribu Jamaah Laksanakan Umrah di Arab Saudi, Tak Ada yang Terinfeksi COVID-19

Pelaksanaan umrah sendiri akan dimulai pada 1 November mendatang

Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Polri Pastikan Lokasi Penyekatan Ditambah
Indonesia
Wacana Perpanjangan PPKM Darurat, Polri Pastikan Lokasi Penyekatan Ditambah

Penambahan titik penyekatan tersebut nantinya akan dilakukan di jalan arteri hingga jalan tol

DPD Dorong Pemerintah Seimbangkan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia
Indonesia
DPD Dorong Pemerintah Seimbangkan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia

Nono menjelaskan tujuan pembentukan RUU itu

Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi
Indonesia
Pemerintahan Jokowi Dinilai Hanya Fokus Investasi

"Pak Jokowi itu berpikir sekali investasi, investasi, investasi. Kalau lima tahun sebelumnya infrastruktur. Jadi di zaman Pak Harto istilah investasi dan infrastruktur itu ya pembangunan," jelasnya

Ribuan Personel Polisi di Sulawesi Utara Divaksin COVID-19
Indonesia
Ribuan Personel Polisi di Sulawesi Utara Divaksin COVID-19

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau vaksinasi massal COVID-19 di Mapolda Sulawesi Utara, Kamis (1/4).

SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah
Indonesia
SMK Batik 2 Bakal Gelar PTM, Gibran Tinggalkan Mobil Dinas di Depan Sekolah

Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menyayangkan masih ada sekolah yang nekat akan menggar PTM di tengah situasi darurat COVID-19.