Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap Penangkapan preman di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polri diminta tidak salah menerjemahkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Kepolisian memberantas preman yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi truk Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, jika salah memaknai, masyarakat yang akan dirugikan.

"Jangan sampai ada salah persepsi dari perintah itu," ujar pengamat Kepolisian Sahat Dio, Sabtu (12/6).

Baca Juga:

Preman Tanjung Priok Sebut Polisi yang Hendak Menciduknya 'Gerombolan Pengganggu'

Salah tanggap yang dimaksud Sahat, ialah polisi justru menangkapi orang-orang yang banyak membantu masyarakat. Misalnya tukang parkir dan 'pak ogah' alias orang yang bisa membantu kelancaran lalu lintas dipersimpangan.

"Jangan malah orang-orang yang banyak membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ini malah diciduk, akibat salah penafsiran perintah itu," tuturnya.

Menurut Sahat, keberadaan tukang parkir dan 'pak ogah' bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga Kepolisian. Karena dengan hadirnya tukang parkir misalnya, kendaraan masyarakat yang diparkir di ruang publik menjadi lebih aman.

"Jadi lebih terhindar dari korban kejahatan pencurian kendaraan contohnya, atau pencurian helm, spion. Sementara adanya 'pak ogah', membantu pengendara ketika melintas di putaran, pertigaan, atau perempatan dan lokasi lagi lainnya,"ujarnya.

Sahat menilai, calo angkutan umum yang baik yang tidak memaksa pun tak sepatutnya ditindak, karena dengan adanya mereka penumpang terbantu agar tidak salah jurusan.

"Mereka juga membantu mengurai kemacetan akibat angkot yang ngetem berhenti terlalu lama, serta membantu pengemudi angkot mencari penumpang, di tengah persaingan dengan ojol yang begitu ketat," papar Sahat.

Kepolisian, kata Sahat, juga diuntungkan dari aktivis mereka. Sebab mereka turut meringankan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan mengatur lalu-lintas.

"Karena polisi kan tak selalu ada dan tak ada di mana-mana. Jadi keberadaan mereka sesungguhnya juga sangat membantu tugas polisi. Mereka sama saja seperti satpam atau honorer Dishub. Bedanya mereka tak berseragam dan tidak digaji oleh negara, sukarela saja," paparnya.

Di sisi lain, kehadiran tukang parkir liar, 'pak ogah' serta calo angkot, dipandang sebagai wujud kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga, tak tepat menurutnya jika mereka harus menjadi korban dan dipidana, akibat dari salah pemahaman sebuah kebijakan, atau pegawai bawahan yang hanya ingin atasannya senang.

Penangkapan preman. (Foto: Antara)
Penangkapan preman. (Foto: Antara)

"Apalagi sekarang semakin banyak terkena masyarakat PHK akibat pandemi. Sehingga wajar jika ada atau banyak masyarakat yang kemudian berprofesi sebagai tukang parkir maupun 'pak ogah', karena memang tak ada banyak pilihan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, saya kira nggak bakal mau mereka berprofesi itu," jelas Sahat.

Kondisi sosial seperti ini, lanjut dia, juga patut diperhatikan polisi. Karena pada hakikatnya hukum itu ada untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat, melindungi hak-hak warga. Hak hidup, mencari makan kan juga hak warga.

"Prinsipnya boleh dilakukan penindakan, tapi tetap dipilah, semisal yang kerap memaksa dan mematok tarif tak wajar saja," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jelang Balapan World Superbike, Pemerintah Rampungkan Jalan Bypass Mandalika
Indonesia
Jelang Balapan World Superbike, Pemerintah Rampungkan Jalan Bypass Mandalika

Pembangunan jalan Bypass BIL- Mandalika yang dikerjakan BPJN NTB akan meningkatkan konektivitas dari Bandara BIL ke Kawasan Wisata Mandalika sekaligus mendukung akses menuju sirkuit MotoGP yang dibangun di kawasan Mandalika.

ITB Terima 1.634 Calon Mahasiswa Baru, Prodi Informatika Paling Diminati
Indonesia
ITB Terima 1.634 Calon Mahasiswa Baru, Prodi Informatika Paling Diminati

Institut Teknologi Bandung (ITB) menerima 1.634 calon mahasiswa baru program sarjana melalui jalur Seleksi Mandiri ITB (SM-ITB) 2021.

Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK
Indonesia
Eks Kader Demokrat Tegaskan Komnas HAM Blunder Panggilan Pimpinan KPK

Sementara mereka sudah memanggil pihak-pihak yang diduga sebagai terlapor, ini kan lucu

Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN
Indonesia
Mabes Polri Tengah Persiapkan Proses Perekrutan Novel Baswedan Cs Jadi ASN

Mabes Polri berencana akan menjadikan Novel Baswedan dan 52 rekannya yang tak lolos tes wawasan kebangsaan KPK menjadi aparatur sipil negara Polri.

Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi
Indonesia
Lima Jenderal Calon Kapolri yang Diajukan ke Jokowi

"Yang diajukan semua jenderal bintang 3, tidak ada yang masih bintang 2" kata Mahfud

Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah
Indonesia
Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi untuk Pastikan Pelaksanaan Umrah

Karena sebagian besar masyarakat Indonesia memakai vaksin Sinovac

Nekat Mudik Lebaran, Pemkot Solo Karantina 5 Hari Pemudik di Technopark
Indonesia
Nekat Mudik Lebaran, Pemkot Solo Karantina 5 Hari Pemudik di Technopark

Terkait adanya pemudik yang mencuri start sebelum larang mudik diberlakukan tanggal 6-17 Mei, Pemkot Solo tidak bisa berbuat banyak dalam memberikan sanksi.

Sepanjang Kamis, Kalimantan Timur dan Selatan Tidak Dapat Pasokan Listrik
Indonesia
Sepanjang Kamis, Kalimantan Timur dan Selatan Tidak Dapat Pasokan Listrik

Akibat gangguan transmisi ini, sebanyak sekurangnya 1,02 juta pelanggan PLN terdampak dan menanggung kerugian karena tidak adanya pasokan listrik.

Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun
Indonesia
Polisi Tangkap Terduga Pelaku Pembunuh Pemred Media Online di Simalungun

Penyelidikan kasus tewasnya pemimpin redaksi (pemred) media online, Mara Salem Harahap mulai menemui titik terang. Kepolisian mengklaim menangkap terduga pelaku pembunuh Mara.

Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari
Indonesia
Jokowi Tunjuk Muhadjir Effendy Jadi Menteri Sosial Gantikan Juliari

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy untuk melaksanakan tugas sebagai Mesos menggantikan Juliari P Batubara.