Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap Penangkapan preman di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polri diminta tidak salah menerjemahkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Kepolisian memberantas preman yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi truk Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, jika salah memaknai, masyarakat yang akan dirugikan.

"Jangan sampai ada salah persepsi dari perintah itu," ujar pengamat Kepolisian Sahat Dio, Sabtu (12/6).

Baca Juga:

Preman Tanjung Priok Sebut Polisi yang Hendak Menciduknya 'Gerombolan Pengganggu'

Salah tanggap yang dimaksud Sahat, ialah polisi justru menangkapi orang-orang yang banyak membantu masyarakat. Misalnya tukang parkir dan 'pak ogah' alias orang yang bisa membantu kelancaran lalu lintas dipersimpangan.

"Jangan malah orang-orang yang banyak membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ini malah diciduk, akibat salah penafsiran perintah itu," tuturnya.

Menurut Sahat, keberadaan tukang parkir dan 'pak ogah' bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga Kepolisian. Karena dengan hadirnya tukang parkir misalnya, kendaraan masyarakat yang diparkir di ruang publik menjadi lebih aman.

"Jadi lebih terhindar dari korban kejahatan pencurian kendaraan contohnya, atau pencurian helm, spion. Sementara adanya 'pak ogah', membantu pengendara ketika melintas di putaran, pertigaan, atau perempatan dan lokasi lagi lainnya,"ujarnya.

Sahat menilai, calo angkutan umum yang baik yang tidak memaksa pun tak sepatutnya ditindak, karena dengan adanya mereka penumpang terbantu agar tidak salah jurusan.

"Mereka juga membantu mengurai kemacetan akibat angkot yang ngetem berhenti terlalu lama, serta membantu pengemudi angkot mencari penumpang, di tengah persaingan dengan ojol yang begitu ketat," papar Sahat.

Kepolisian, kata Sahat, juga diuntungkan dari aktivis mereka. Sebab mereka turut meringankan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan mengatur lalu-lintas.

"Karena polisi kan tak selalu ada dan tak ada di mana-mana. Jadi keberadaan mereka sesungguhnya juga sangat membantu tugas polisi. Mereka sama saja seperti satpam atau honorer Dishub. Bedanya mereka tak berseragam dan tidak digaji oleh negara, sukarela saja," paparnya.

Di sisi lain, kehadiran tukang parkir liar, 'pak ogah' serta calo angkot, dipandang sebagai wujud kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga, tak tepat menurutnya jika mereka harus menjadi korban dan dipidana, akibat dari salah pemahaman sebuah kebijakan, atau pegawai bawahan yang hanya ingin atasannya senang.

Penangkapan preman. (Foto: Antara)
Penangkapan preman. (Foto: Antara)

"Apalagi sekarang semakin banyak terkena masyarakat PHK akibat pandemi. Sehingga wajar jika ada atau banyak masyarakat yang kemudian berprofesi sebagai tukang parkir maupun 'pak ogah', karena memang tak ada banyak pilihan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, saya kira nggak bakal mau mereka berprofesi itu," jelas Sahat.

Kondisi sosial seperti ini, lanjut dia, juga patut diperhatikan polisi. Karena pada hakikatnya hukum itu ada untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat, melindungi hak-hak warga. Hak hidup, mencari makan kan juga hak warga.

"Prinsipnya boleh dilakukan penindakan, tapi tetap dipilah, semisal yang kerap memaksa dan mematok tarif tak wajar saja," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemkot Bandung Salurkan Kadeudeuh PON dan Peparnas, Terbesar Rp 65 Juta
Indonesia
Pemkot Bandung Salurkan Kadeudeuh PON dan Peparnas, Terbesar Rp 65 Juta

Penerima kadeudeuh untuk PON dan Peparnas mendapatkan nominal yang sama. Besarannya disesuaikan secara proporsional dengan raihan prestasi dan nomor pertandingan.

Cari Pelaku Permainan Karantina, Mabes Polri Datangi Sejumlah Hotel
Indonesia
Cari Pelaku Permainan Karantina, Mabes Polri Datangi Sejumlah Hotel

Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri mendatangi lokasi karantina bagi para WNA dan WNI yang baru pulang dari perjalanan luar negeri.

PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3
Indonesia
PPKM Diperpanjang Hingga 18 Oktober, Beberapa Daerah Naik ke Level 3

Penyebabnya, kabupaten/kota itu belum mampu memenuhi target vaksinasi.

RUU TPKS dan ITE Harus Pisahkan Delik Kekerasan Seksual Berbasis Online
Indonesia
RUU TPKS dan ITE Harus Pisahkan Delik Kekerasan Seksual Berbasis Online

Pemerintah mengusulkan bahwa pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual merupakan TPKS.

KPK Dalami Unsur TPPU Jual Beli Mobil Mewah Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI
Indonesia
KPK Dalami Unsur TPPU Jual Beli Mobil Mewah Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, keponakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh itu dicecar penyidik KPK terkait transakasi jual beli mobil yang dilakukannya bersama Hasan Aminuddin.

Angka Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Tembus 55.000 Per Hari
Indonesia
Angka Kesembuhan COVID-19 di Indonesia Tembus 55.000 Per Hari

Kenaikan angka kesembuhan COVID-19 yang tinggi mencapai 55.128 pada Selasa (8/3), dibandingkan dengan 48.800 pada Senin (7/3).

Penyelenggara Pemilu Harus Mampu Citrakan Dirinya Sebagai Figur Imparsial
Indonesia
Kabar Baik dari New York, PBB Sahkan Resolusi Usulan Indonesia
Dunia
Kabar Baik dari New York, PBB Sahkan Resolusi Usulan Indonesia

Indonesia bekerja sama dengan Filipina berhasil meloloskan resolusi Pekerja Migran Perempuan di tengah Pandemi COVID-19

Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini
Indonesia
Presiden Jokowi Lantik Anggota KPU dan Bawaslu Hari Ini

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan bakal ,melantikan tujuh anggota Komisi Pemilihan Umum dan lima Anggota Bawaslu yang baru terpilih pada Selasa (12/4) pukul 13.30 WIB.

Pemerintah Dorong Industri Hiburan Adaptasi Teknologi Digital
Indonesia
Pemerintah Dorong Industri Hiburan Adaptasi Teknologi Digital

Kementerian Komunikasi dan Informatika mendorong industri hiburan tanah air beradaptasi dengan teknologi digital agar tangkas menyikapi perubahan.