Beratas Preman, Polisi Diminta Memililah dan Jangan Asal Tangkap Penangkapan preman di Jakarta. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Polri diminta tidak salah menerjemahkan perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin Kepolisian memberantas preman yang melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pengemudi truk Pelabuhan Tanjung Priok. Sebab, jika salah memaknai, masyarakat yang akan dirugikan.

"Jangan sampai ada salah persepsi dari perintah itu," ujar pengamat Kepolisian Sahat Dio, Sabtu (12/6).

Baca Juga:

Preman Tanjung Priok Sebut Polisi yang Hendak Menciduknya 'Gerombolan Pengganggu'

Salah tanggap yang dimaksud Sahat, ialah polisi justru menangkapi orang-orang yang banyak membantu masyarakat. Misalnya tukang parkir dan 'pak ogah' alias orang yang bisa membantu kelancaran lalu lintas dipersimpangan.

"Jangan malah orang-orang yang banyak membantu masyarakat dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-hari ini malah diciduk, akibat salah penafsiran perintah itu," tuturnya.

Menurut Sahat, keberadaan tukang parkir dan 'pak ogah' bukan hanya membantu masyarakat, tapi juga Kepolisian. Karena dengan hadirnya tukang parkir misalnya, kendaraan masyarakat yang diparkir di ruang publik menjadi lebih aman.

"Jadi lebih terhindar dari korban kejahatan pencurian kendaraan contohnya, atau pencurian helm, spion. Sementara adanya 'pak ogah', membantu pengendara ketika melintas di putaran, pertigaan, atau perempatan dan lokasi lagi lainnya,"ujarnya.

Sahat menilai, calo angkutan umum yang baik yang tidak memaksa pun tak sepatutnya ditindak, karena dengan adanya mereka penumpang terbantu agar tidak salah jurusan.

"Mereka juga membantu mengurai kemacetan akibat angkot yang ngetem berhenti terlalu lama, serta membantu pengemudi angkot mencari penumpang, di tengah persaingan dengan ojol yang begitu ketat," papar Sahat.

Kepolisian, kata Sahat, juga diuntungkan dari aktivis mereka. Sebab mereka turut meringankan tugas Polri dalam menjaga keamanan dan mengatur lalu-lintas.

"Karena polisi kan tak selalu ada dan tak ada di mana-mana. Jadi keberadaan mereka sesungguhnya juga sangat membantu tugas polisi. Mereka sama saja seperti satpam atau honorer Dishub. Bedanya mereka tak berseragam dan tidak digaji oleh negara, sukarela saja," paparnya.

Di sisi lain, kehadiran tukang parkir liar, 'pak ogah' serta calo angkot, dipandang sebagai wujud kegagalan pemerintah dalam menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Sehingga, tak tepat menurutnya jika mereka harus menjadi korban dan dipidana, akibat dari salah pemahaman sebuah kebijakan, atau pegawai bawahan yang hanya ingin atasannya senang.

Penangkapan preman. (Foto: Antara)
Penangkapan preman. (Foto: Antara)

"Apalagi sekarang semakin banyak terkena masyarakat PHK akibat pandemi. Sehingga wajar jika ada atau banyak masyarakat yang kemudian berprofesi sebagai tukang parkir maupun 'pak ogah', karena memang tak ada banyak pilihan. Kalau ada pekerjaan yang lebih baik, saya kira nggak bakal mau mereka berprofesi itu," jelas Sahat.

Kondisi sosial seperti ini, lanjut dia, juga patut diperhatikan polisi. Karena pada hakikatnya hukum itu ada untuk menciptakan rasa keadilan masyarakat, melindungi hak-hak warga. Hak hidup, mencari makan kan juga hak warga.

"Prinsipnya boleh dilakukan penindakan, tapi tetap dipilah, semisal yang kerap memaksa dan mematok tarif tak wajar saja," tutup dia. (Pon)

Baca Juga:

Kapolri Perintahkan Kapolda Gerak Cepat Tindak Aksi Pungli dan Premanisme

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April
Indonesia
Banten Perpanjang PSBB sampai 18 April

Gubernur Banten Wahidin Halim kembali memperpanjang pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Penumpang KA Dibagikan Face Shield Gratis
Indonesia
Penumpang KA Dibagikan Face Shield Gratis

KAI Daop 9 Jember mengoperasikan kembali satu rangkaian kereta api jarak jauh Wijaya Kusuma. Kereta dengan tujuan perjalanan Banyuwangi – Cilacap ini kembali beroperasi usai berhenti sejak awal pandemi COVID-19.

Demi Keamanan, Taman Nasional Lore Lindu Ditutup Bagi Wisatawan
Indonesia
Demi Keamanan, Taman Nasional Lore Lindu Ditutup Bagi Wisatawan

Lokasi wisata Danau Tambing terletak di Desa Sedoa, Kecamatan Lore Utara, Kabupaten Poso, berada pada jalur lintas para teroris dan juga jalur operasi personel Satgas Tinombala.

Anak Buah Prabowo Sebut Pemprov DKI Lemah Awasi Prokes di Pasar Tradisional
Indonesia
Anak Buah Prabowo Sebut Pemprov DKI Lemah Awasi Prokes di Pasar Tradisional

"Iya saya melihat masih kurang (pengawasan protokol kesehatan), pasar-pasar tradisional, itu harus ketat betul," ucap Taufik

Awak KRI Nanggala 402 Sempat Janji Video Call Ucapan Ulang Tahun untuk Anaknya
Indonesia
Awak KRI Nanggala 402 Sempat Janji Video Call Ucapan Ulang Tahun untuk Anaknya

Di antara crew kapal selam KRI Nanggala 402, Suheri (51) adalah satu-satunya ABK yang bukan prajurit TNI AL.

Louise Gluck Memenangi Nobel Sastra
Dunia
Louise Gluck Memenangi Nobel Sastra

Penyair asal Amerika Serikat, Louise Elisabeth Gluck, 77, terpilih sebagai pemenang hadiah Nobel Sastra 2020.

Pelanggaran Turun Drastis, Polisi Tindak 548 Ribu Kendaraan Selama Operasi Patuh 2020
Indonesia
Pelanggaran Turun Drastis, Polisi Tindak 548 Ribu Kendaraan Selama Operasi Patuh 2020

Operasi Patuh 2020 yang digelar selama 14 hari, 23 Juli hingga 5 Agustus 2020 berjalan lancar.

Jiwa Anak-anak Terancam Jika Ikut Demo
Indonesia
Jiwa Anak-anak Terancam Jika Ikut Demo

Menyampaikan aspirasi itu merupakan hak anak tapi harus melalui saluran yang tepat dan tidak berisiko bagi jiwa anak.

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Buku panduan ini berisi Standar Operational Prosedur (SOP) serta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan orangtua yang ingin menerapkan KBM tatap muka terbatas.

Indonesia Bakal Bikin Regulasi Perdagangan Karbon Mangrove
Indonesia
Indonesia Bakal Bikin Regulasi Perdagangan Karbon Mangrove

Program rehabilitasi mangrove dilakukan atas Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 ha di sembilan provinsi pada 2021-2024.