Beras Oplosan tak akan Ditarik dari Pasaran, Harga Disesuaikan

Dwi AstariniDwi Astarini - Kamis, 24 Juli 2025
Beras Oplosan tak akan Ditarik dari Pasaran, Harga Disesuaikan

Rilis Kasus Beras Oplosan.(foto: Merahputih.com/Kanu)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - SATGAS Pangan Polri memastikan tidak akan menarik produk beras diduga oplosan dari peredaran. Ketua Satgas Pangan Polri sekaligus Dirtipideksus Bareskrim Polri Brigjen Helfi Assegaf menegaskan langkah ini diambil untuk menjaga ketersediaan pasokan di pasar. Hal itu termasuk mencegah gejolak harga, mengingat beras merupakan kebutuhan pokok masyarakat.

"Satgas Pangan ini bertindak ultimum remedium. Artinya, distribusi tetap berjalan dengan baik, tidak mengganggu stok yang ada di pasaran," ujar Helfi dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/7).

Helfi mengatakan pihaknya telah memanggil dan memeriksa sejumlah produsen beras yang terbukti menjual produk di bawah standar mutu. Kepada mereka, Satgas Pangan memerintahkan agar penjualan tetap dilanjutkan, tapi dengan harga yang sesuai komposisi isi produk.

"Turunkan harga sesuai HET (harga eceran tertinggi) atau di bawah HET, sesuai dengan komposisi yang benar," tegasnya.

Baca juga:

Produsen Beras Oplosan Masukkan Bulir Berkualitas Buruk di Kemasan Premium


Dia mencontohkan, jika beras pecahannya di atas 15 persen, harga jual mestinya di kisaran Rp 12 ribu -Rp 13 ribu per kg. Bukan dijual dengan harga beras premium dengan batas pecahan maksimal 15 persen seharga Rp 14.900-Rp 16 ribu per kg.

Helfi menyebut beberapa produsen sudah merespons imbauan tersebut, bahkan ada yang menyampaikan secara terbuka kepada publik, harga akan disesuaikan dengan kualitas produk. Terkait dengan status hukum, Satgas Pangan tetap melanjutkan penyidikan atas temuan tersebut.

Barang bukti tetap disita untuk keperluan proses hukum, tanpa mengganggu distribusi di pasar. "Stok tidak terganggu, penanganan perkara kami ambil penyisihan barang bukti untuk kami sita, untuk proses penyidikan. Jadi barang tidak akan ada masalah," ujarnya.

Ia juga memastikan akan memeriksa produsen beras dari kalangan korporasi yang diduga memproduksi beras tidak sesuai standar mutu.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah tegas kepolisian dalam mengusut praktik curang di sektor pangan. Penyidik telah merencanakan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi dari perusahaan produsen beras yang memasarkan produk bermerek, tapi tak memenuhi ketentuan mutu dan takaran.

Tak berhenti pada pemeriksaan saksi, Satgas Pangan juga akan menggelar ekspose (gelar perkara) untuk menentukan siapa saja yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam perkara beras oplosan ini. Dari proses ini, penyidik berencana memperluas pengembangan perkara ke merek-merek lain yang juga berpotensi menyalahi standar.

Tujuannya ialah memastikan keuntungan dari praktik kecurangan dapat ditarik kembali sebagai bagian dari penegakan hukum. Helfi menyatakan pihaknya akan terus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap segala bentuk kejahatan pangan yang merugikan masyarakat.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli beras. Konsumen diminta untuk memeriksa kemasan secara saksama, termasuk informasi label dan berat bersih.

"Kepada pelaku usaha, kami tegaskan untuk tidak melakukan praktik-praktik curang yang merugikan konsumen dan melanggar ketentuan yang berlaku. Kami tidak akan segan-segan menindak tegas," ujar Helfi.(knu)


Baca juga:

Beras Oplosan Tak akan Ditarik dari Pasaran demi Jaga Ketersediaan Stok di Pasaran

#Beras Oplosan #Satgas Pangan #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Dwi Astarini

Editor, jurnalis, dan profesional komunikasi bilingual (Indonesia–Inggris) dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di industri media, jurnalistik, dan pengembangan konten. Telah bekerja di berbagai media nasional dan proyek editorial, membantu menghasilkan, menyunting, serta mengelola konten yang informatif, akurat, dan relevan bagi publik. Lulusan Sastra Inggris Universitas Udayana yang kini berfokus pada penyuntingan berita dan feature, pengembangan narasi, serta memastikan setiap konten memenuhi standar jurnalistik yang tinggi. Perjalanan karier meliputi hampir satu dekade di Media Indonesia dan terlibat sebagai editor freelance untuk berbagai publikasi, termasuk proyek buku foto jurnalistik bersama Galeri Foto Jurnalistik ANTARA (GFJA).
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Indonesia
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Polri menegaskan penegakan hukum kasus itu sejalan dengan arahan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto yang ingin institusi Polri bersih.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Tetapkan Oknum Jenderal Polisi jadi Tersangka Penyadapan Presiden Prabowo, Polri: ini Upaya Bersih ke Dalam
Indonesia
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Yusril Ihza Mahendra meminta masyarakat mempercayakan Polri menangani kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo yang telah menetapkan tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Polri Tetapkan 3 Tersangka Kasus Penyadapan Ilegal, Menko Yusril Minta Kasus Diusut Tuntas
Indonesia
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bareskrim Polri membongkar sindikat TPPO yang merekrut 58 WNI, termasuk mantan TNI dan Polri, menjadi tentara bayaran Rusia dengan iming-iming gaji Rp54 juta.
Frengky Aruan - Selasa, 03 November 2026
58 WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Dijanjikan Gaji Rp 54 Juta dan Bonus 635 Juta
Bagikan