berita-singlepost-banner-1
 Berani Pulang ke Indonesia, Eks WNI Simpatisan ISIS Akan Diadili Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: ANTARA)
berita-singlepost-banner-2
berita-singlepost-mobile-banner-7

MerahPutih.Com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, menegaskan pihaknya mengantisipasi ssgala kemungikan dampak dari penolakan masuknya eks WNI yang menjadi kombatan ISIS. Salah satunya kemungkinan mereka masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal atau menyelinap.

Moeldoko mengatakan eks WNI tersebut akan diadili secara hukum. Hal itu, kata dia, sudah sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia.

Baca Juga:

Muhammadiyah Berharap Pemerintah Tidak Salah Kaprah Beri Stigma WNI yang Gabung ISIS

"Berikutnya ada UU yang memang kemarin dalam kajian di rapat dengan Presiden ada UU yang mengatakan satu, tentang kewarganegaraan, yang kedua tentang siapa saja yang sudah punya niat itu sudah bisa diadili," kata Moeldoko kepada wartawan di Jakarta, Kamis (13/2).

Ratusan eks WNI simpatisan ISIS dilarang pulang ke Indonesia
Ratusan eks WNI yang menjadi simpatisan ISIS kini masih terkatung-katung di Suriah (ANTARA FOTO/REUTERS/Rodi Said)/

Menurut Moeldoko, mereka yang ke sana dalam rangka bergabung dengan ISIS atau sebuah organisasi terorisme sudah masuk ranah pidana.

"Begitu pulang ya ada langkah-langkah penegakan hukum. Nanti bagaimana kelanjutannya, pasti ya seperti apa yang berjalan di Indonesia," jelas dia.

Ia mengklaim, pemerintah sudah mengantisipasi jika ISIS eks WNI menyelinap masuk ke Indonesia. Pemerintah akan mewaspadai jalur-jalur perbatasan.

"Kita sudah antisipasi dengan baik, maka dari Imigrasi, dari seluruh aparat yang berada di border, di perbatasan itu akan memiliki awareness yang lebih tinggi," kata Moeldoko yang juga mantan Panglima TNI ini.

Moeldoko mengatakan antisipasi itu didahului dengan verifikasi data. Pemerintah akan mendata 689 kombatan dan keluarganya yang saat ini tersebar di sejumlah negara di Timur Tengah.

Baca Juga:

Tolak WNI Simpatisan ISIS, Presiden Jokowi Utamakan Keselamatan 267 Juta Rakyat Indonesia

Verifikasi data itu rencananya akan dilakukan oleh tim gabungan dari BIN, BNPT, dan Kepolisian. Verifikasi diperkirakan berjalan hingga 3 sampai 4 bulan lamanya.

"Nanti akan dikirim dari tim dari Indonesia untuk melihat, mendata secara detail siapa-siapa itu yang dari jumlah 689 dari anak-anak, ibu-ibu, dan kombatannya, itu nanti akan kita data dengan baik. Setelah kita data, pasti kita akan mewaspadai tempat-tempat yang menjadi perembesan," pungkasnya.(Knu)

Baca Juga:

Pemerintah Resmi Tolak Ratusan Simpatisan ISIS ke Indonesia


berita-singlepost-mobile-banner-3

Eddy Flo

LAINNYA DARI MERAH PUTIH


berita-singlepost-banner-4
berita-singlepost-banner-5
berita-singlepost-banner-6