Berani Bebaskan Napi Koruptor, Menteri Yasonna Bakal Berhadapan dengan Rakyat Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. (MP/Venansius Fortunatus)

MerahPutih.Com - Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik rencana Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly, membebaskan narapidana korupsi demi meminimalisir penyebaran virus corona di penjara.

Ia menyebut kategori korupsi sebagai kejahatan luar biasa mesti diperhitungkan untuk pengurangan hukuman dengan syarat-syarat yang ketat.

Baca Juga:

Menteri Yasonna Bakal Bebaskan Koruptor Lewat Revisi PP 99/2012

“Kalau kebijakannya salah, ya pertanggung jawabannya mundur. Namun mana ada menteri di Indonesia mau mundur,” ucap Ujang kepada wartawan, Kamis (2/4).

Pengamat politik Ujang Komarudin mengkritik rencana pembebasan napi koruptor oleh Menteri Yasonna
Pengamat Politik Universitas Al Azhar Ujang Komarudin (Foto: Dok Pribadi)

Ujang menilai Yasonna harus bertanggung jawab kepada semua rakyat Indonesia jika membebaskan koruptor.

“Jika Yasonna membebaskan napi koruptor, maka Yasonna harus bertanggung jawab ke rakyat. Dan biarlah rakyat yang akan menilai,” ucap dia.

Pengajar Universitas Al Azhar Jakarta ini menegaskan, corona tidak boleh menjadi alasan bagi Yasonna untuk membebaskan para koruptor. Jika langkah itu terealisasi, maka akan mempengaruhi hukum di Indonesia.

“Jangan karena alasan corona, Yasonna ingin bebaskan napi koruptor. Jika ini sampai terjadi, terlihat karut marut hukum di Indonesia. Hak napi korupsi untuk tidak terpapar virus corona. Namun jangan sampe hak itu, digunakan atau diakal-akali untuk membebaskan mereka. Ini kan negara hukum. Semua harus bicara dalam koridor hukum.

Secara terpisah Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) M Isnur mengkritik wacana itu.

Isnur mengatakan, usulan Yasonna yang akan dituangkan melalui revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan itu dinilai sebagai upaya mengubah landasan berpikir yang dibangun undang-undang.

Landasan berpikir yang dimaksud Isnur yakni penempatan tindak pidana kasus korupsi sebagai salah satu kejahatan luar biasa yang mempunyai hukuman lebih berat dari tindak pidana umum lain.

Apabila revisi PP tersebut disetujui, menurut Isnur, tindak pidana korupsi tidak ada bedanya dengan tindak pidana umum lainnya.

"Jadi, dia menyamakan antara maling ayam dengan maling uang negara, dengan maling uang rakyat, itu yang sangat berbahaya," ujar Isnur.

Di samping itu, PP yang diterbitkan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu dinilai merupakan produk hukum yang progresif sehingga wacana Yasonna merevisi PP tersebut merupakan sebuah langkah mundur.

Baca Juga:

Cegah COVID-19, Hari Ini 13.430 Narapidana Dewasa dan Anak Hirup Udara Bebas

Diberitakan sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly berencana merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Hal itu dikarenakan napi koruptor dan narkotika yang tata laksana pembebasannya diatur lewat PP itu, tidak bisa ikut dibebaskan bersama 30.000 napi lain dalam rangka pencegahan Covid-19 di lembaga pemasyarakatan (lapas).(Knu)

Baca Juga:

Antisipasi COVID-19, Menteri Yasonna Teken Kepmen Pembebasan Narapidana

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Waspada! Ibu Kota Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Disertai Petir
Indonesia
Waspada! Ibu Kota Jakarta Diprediksi Diguyur Hujan Disertai Petir

"Wilayah DKI Jakarta siang ini mayoritas hujan seperti Jakarta Barat dan Jakarta Pusat dengan kategori sedang," kata BMKG

Kolam Renang Megah Rp401 Miliar di Papua Telah Rampung
Indonesia
Kolam Renang Megah Rp401 Miliar di Papua Telah Rampung

Kolam ini juga dilengkapi sistem dan peralatan dengan teknologi modern, seperti dinding kolam dari panel baja modular lalu dilapisi membran PVC liner agar terhindar dari risiko kebocoran untuk jangka waktu yang panjang.

Polisi Ungkap Jam Rawan Begal Sepeda di Jakarta
Indonesia
Rapat Persiapan Tempat Penyakit Menular, Menkes: Bukan untuk Sekarang
Indonesia
Rapat Persiapan Tempat Penyakit Menular, Menkes: Bukan untuk Sekarang

100 pulau dipetakan dan memungkinkan disiapkan sebagai tempat khusus itu

 PM Italia Tandatangani Lockdown, Begini Imbauan KBRI Roma Kepada WNI
Indonesia
PM Italia Tandatangani Lockdown, Begini Imbauan KBRI Roma Kepada WNI

Sementara bagi WNI yang berada di Italia, diminta untuk tetap tenang, tingkatkan kewaspadaan, dan mengikuti ketentuan Pemerintah setempat.

Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD
Indonesia
Pemerintah Pusat Didesak Segera Produksi Massal Pendeteksi COVID-19 dan APD

Alat pendeteksi COVID-19 tersebut meliput PCR test kit, test kit berbasis RT Lamp Turbidimetri dan Kolorimetri, serta non PCR Rapid Diagnostic Kit (RDT), ventilator

Hotman Paris Sebut Ada Keanehan Soal Raibnya Uang Atlet E-Sport Winda
Indonesia
Hotman Paris Sebut Ada Keanehan Soal Raibnya Uang Atlet E-Sport Winda

Winda dan ibunya membuka rekening Maybank pada 2015. Bank menawarkan program tabungan berjangka bunga 10 persen per tahun yang diambil oleh Winda.

Pimpinan KPK Dikawal Brimob Saksikan Pelantikan Firli Cs di Istana
Indonesia
Pimpinan KPK Dikawal Brimob Saksikan Pelantikan Firli Cs di Istana

Pimpinan KPK jilid IV yang dikomandoi Agus Rahardjo cs berangkat bersama-sama dari gedung KPK untuk menyaksikan pelantikan pimpinan jilid V.

Diduga Aniaya Warga, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Diperiksa DKPP
Indonesia
Diduga Aniaya Warga, Anggota Bawaslu Bolaang Mongondow Diperiksa DKPP

Jerry diadukan oleh tiga orang, yaitu Oslan Laures, Ofriyanto Laures, dan Idil Adha Mamonto.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri