Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - TIM lobi Indonesia bakal berangkat ke Amerika Serikat (AS) untuk merespons kebijakan tarif impor 32 persen yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan tim lobi tingkat tinggi Indonesia akan melakukan negosiasi dengan otoritas Amerika Serikat pada 16-23 April 2025.
Delegasi Indonesia akan dipimpin Menko Airlangga, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam pertemuan penting itu, delegasi Indonesia akan bertemu berbagai pejabat tinggi AS.
Para menteri itu juga akan bertemu perwakilan dari United States Trade Representative (USTR), Kementerian Perdagangan (Secretary of Commerce), Kementerian Luar Negeri (Secretary of State), dan Kementerian Keuangan AS (Secretary of Treasury).
Menurut Airlangga, pemerintah sudah mempersiapkan dokumen non-paper yang cukup komprehensif untuk menghadapi tarif Trump. Baik itu yang berkait dengan tarif, non-tariff measures (NTMs) atau non-tariff barriers (NTB), juga terkait dengan investasi dan secara resiprokal apa yang Indonesia minta di dalam kerja sama lebih daripada perdagangan. “Jadi trade investment dan di sektor keuangan," kata Airlangga dalam konferensi pers, Senin (14/4).
Baca juga:
Pilih Berunding, ASEAN Tahan Diri Buat Tidak Balas Kebijakan Tarif Trump
Untuk menghadapi tarif impor Trump, Airlangga mengatakan tim lobi akan menyeimbangkan selisih nilai ekspor dan impor (delta) dalam neraca perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Salah satu upaya yang akan dilakukan yakni meningkatkan impor dari AS.
Beberapa komoditas yang didorong untuk peningkatan impor, yakni liquefied natural gas (LNG), liquefied petroleum gas (LPG), hingga kapas, dan kedelai. Namun, Airlangga tak merinci besaran impor yang akan ditingkatkan Indonesia dari AS. "Indonesia akan beli barang dari Amerika sesuai dengan kebutuhan Indonesia," ungkap Airlangga.
Airlangga juga menyatakan Indonesia akan meningkatkan investasi di 'Negeri Paman Sam'. RI siap melakukan deregulasi kebijakan non-tariff measure melalui relaksasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor teknologi informasi dan komunikasi dari AS.
Dalam negosiasi dengan AS, pemerintah juga berencana menerapkan relaksasi pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPN) untuk produk-produk tertentu dari AS. "Ada tarif, ada PPN, ada nontarif. Jadi itu menjadi bagian dari negosiasi," imbuh Airlangga yang juga mantan Ketua Umum Partai Golkar ini.
Presiden AS Donald Trump pada 2 April 2025 mengumumkan penerapan kebijakan tarif resiprokal kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia. Kebijakan ini mulai diberlakukan secara bertahap, dimulai dengan tarif umum sebesar 10 persen untuk semua negara per 5 April 2025. Tarif khusus (resiprokal) diberlakukan untuk negara-negara tertentu mulai 9 April 2025. Berdasarkan data resmi, Indonesia terkena tarif impor Trump sebesar 32 persen.(knu)
Baca juga:
Indonesia Harus Manfaatkan Penundaan Tarif Trump Buat Negosiasi
