Beralih Digital, BPKH Jaga Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Haji Arsip foto - Kedatangan jamaah haji debarkasi Aceh ke Bandara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, pada 2019. (ANTARA/Khalis Surry)

MerahPutih.com - Perkembangan digitalisasi dimanfaatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dalam pengelolaan dana jemaah haji aga bisa lebih aman dan transparan.

Anggota Badan Pelaksana BPKH, Beny Witjaksono menuturkan, BPKH memaknai digitalisasi sebagai perubahan digital untuk membuka peluang memperoleh pendapatan yang lebih besar.

Baca Juga:

DPR Bersama Kemenag Wacanakan Revisi UU BPKH dan UU Haji

"Kami memiliki prinsip BPKH harus untung. Tapi BPKH tidak mendapatkan bonus untuk pengelolaan haji. Jadi, setiap manfaat atau keuntungan yang kami dapatkan akan mengalir ke calon jamaah," jelas Beny, yang dikutip Minggu, (9/10).

Beny mengisahkan, ketika dibentuk pada 2017 BPKH mengelola keuangan haji secara manual.

"Dulu tidak ada teknologi yang kita gunakan. Pada awalnya bisnis kami ada dua, yang pertama mengumpulkan uang dari haji sekitar Rp 25 juta untuk kami tempatnya di bank dan kedua untuk investasi tersebut," turutnya.

BPKH baru beralih ke teknologi dengan menciptakan Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat) yang didukung penggunaan data center canggih.

"Dengan menggunakan Siskehat pelaporan kami menjadi lebih jelas dan sehat. Sekarang kami memiliki Siskehat generasi 2 yang membuat BPKH lebih mudah untuk melakukan laporan dan menunjukan transparansi pada publik," ujar Beny.

Setelah itu, pemanfaatan teknologi meluas pada pengelolaan dana umat. BPKH menggunakan big data analytic untuk memastikan penempatan dana jemaah ke investasi yang tepat.

"Sehingga kita bisa berbagi data tersebut ke bank, dan bank memiliki data calon potensial jamaah untuk dipasarkan secara digital," paparnya.

Sebagai informasi tambahan, BPKH juga telah meluncurkan aplikasi Integrasi Keuangan Haji Sistem Waktu Nyata (IKHSAN) yang salah satu fiturnya dapat memantau saldo nilai manfaat setoran awal haji.

Baca Juga:

Jokowi: BPKH Punya Peran Kunci Optimalkan Keuangan Syariah

IKHSAN merupakan hasil "perkawinan" Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan beberapa data di Sistem Keuangan Haji Terpadu (Siskehat).

Melalui IKHSAN, calon jamaah haji yang sudah melakukan setoran ke Bank Penerima Setoran bisa memantau saldo setoran awal hajinya secara real time.

Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama, Hilman Latief mengatakan, pengelolaan dana haji dengan teknologi digital menjadi penting untuk memastikan penyelenggaraan ibadah haji dan umroh terus berkembang.

Dengan demikian, ritual ibadah ini mampu memberi manfaat dan kemaslahatan bagi umat Islam, baik dari sisi spiritual, budaya, ekonomi maupun sosial.

"Pemanfaatan kerangka kerja digital untuk mengelola haji telah mencapai puncaknya ketika Indonesia mengalami transformasi dan pergeseran ke sistem digital. Apalagi, antusiasme muslim Indonesia untuk berangkat haji terus meningkat hampir setiap tahun, kecuali di masa pandemi," kata Hilman.

"Kami (Kemenag) mengelola lebih dari 5 juta jemaah haji dan calon jamaah haji yang setiap tahun akan diberangkatkan ke Saudi. Karenanya kami mulai pemanfaatan beberapa platform seperti Aplikasi Kepatuhan BPKH Online," sambung Hilman.

Menurut Hilman, digitalisasi bukan hanya dibutuhkan untuk mengelola pemberangkatan jemaah, tapi juga merumuskan kebijakan ke depan yang berkelanjutan.

"Mengapa platform digital ini perlu? Bagi kami tidak hanya untuk mengelola orang. Tapi pada saat yang sama juga membuat kebijakan yang berkelanjutan, termasuk secara finansial," ungkapnya. (Asp)

Baca Juga:

BPKH Gandeng Laznas BSMU Salurkan Berkah Qurban 1442 H ke Pelosok Negeri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tugas Pertama Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Setelah Dilantik Jokowi
Indonesia
Tugas Pertama Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Setelah Dilantik Jokowi

Masa jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN adalah 5 tahun sejak pelantikan dan setelahnya dapat ditunjuk dan diangkat kembali dalam masa jabatan yang sama.

Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit
Indonesia
Kendalikan Harga Minyak Goreng, BUMN Harus Kerja Sama dengan Petani Sawit

Pemerintah, lewat BUMN bidang harusnya lebih memperkuat kerja sama dengan petani sawit dalam rangka memperbaiki sistem distribusi dan pengendalian harga terkait CPO dan minyak goreng. Anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menyatakan dengan adanya kerjasama tersebut, dalam kondisi khusus saat harga sawit rakyat anjlok, BUMN juga dinilai dapat menjadi penyelamat mereka.

Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Bawah 60 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus Harian COVID-19 Kembali di Bawah 60 Ribu

Setelah sempat di atas 60-an ribu, penambahan kasus COVID-19 harian kembali mengalami penurunan.

Penetapan Sekda DKI Tinggal Menunggu Pengumuman dari Jokowi
Indonesia
Penetapan Sekda DKI Tinggal Menunggu Pengumuman dari Jokowi

Tiga nama pejabat Eselon II yang lolos tahap akhir seleksi Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, telah dikirim ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.

5 Dokumen Kesepakatan dari Pertemuan Menaker G20 di Bali
Indonesia
5 Dokumen Kesepakatan dari Pertemuan Menaker G20 di Bali

Dari pertemuan LEMM itu menghasilkan lima dokumen kesepakatan salah satunya terkait peningkatan kapasitas dengan pelatihan vokasi berbasis komunitas.

Pemerintah Petakan Pergerakan Orang Mudik Lebaran, Puncaknya 28 April
Indonesia
Pemerintah Petakan Pergerakan Orang Mudik Lebaran, Puncaknya 28 April

Kementerian Perhubungan memprediksi puncak arus mudik Lebaran terjadi pada 28 April 2022 mendatang. Sedangkan, potensi perjalanan meningkat pada 30 April 2022.

Panduan Aman Konsumsi Obat Batuk Sirop Biar Anak Terhindar Gangguan Ginjal Akut
Indonesia
Panduan Aman Konsumsi Obat Batuk Sirop Biar Anak Terhindar Gangguan Ginjal Akut

BPOM melakukan penelusuran berbasis risiko, sampling, dan pengujian sampel secara bertahap terhadap produk obat sirup yang berpotensi mengandung cemaran EG dan DEG.

Pemerintah Bakal Temui Para Korban Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu
Indonesia
Pemerintah Bakal Temui Para Korban Kasus Pelanggaran HAM Masa Lalu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menugaskan 17 kementerian/lembaga non pemerintah menyelesaikan rekomendasi Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu (PPHAM).

Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya
Indonesia
Sekjen PDIP Hasto Bandingkan Aspal Jalan Jakarta dan Surabaya

Anggaran untuk perbaikan jalan DKI Jakarta mencapai Rp 313 triliun selama lima tahun. Sementara Pemkot Surabaya hanya 50 triliun selama lima tahun.

Hadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Megawati Sebut Korsel dan Korut Keluarga
Indonesia
Hadiri Jeju Forum for Peace and Prosperity, Megawati Sebut Korsel dan Korut Keluarga

Semasa menjabat Presiden RI dan usai menjabat, Megawati pun tercatat beberapa kali berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara untuk membawa pesan perdamaian.